BANDAR LAMPUNG, KOMPAS - Warga pesisir Kota Bandar Lampung yang akan terdampak program penataan wilayah pesisir atau Water Front City meminta agar mereka tidak dikorbankan. Mereka berharap dilibatkan dalam rencana pembangunan, setidaknya diberi kompensasi.
Gerbang Water Front City (kota menghadap laut) yang berada persis di depan Bukit Kunyit, Bandar Lampung, akan menjadi pintu masuk megaproyek kawasan pesisir terpadu. Di kawasan ini rencananya akan dibangun perumahan, hotel, restoran, dan pelataran menghadap laut. (KOMPAS/YULVIANUS HARJONO)
”Kalau memang terpaksa digusur, harus ada harga sesuai,” kata Nurdin (54), warga Desa Kunyit Laut, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Selasa (8/6). Meskipun status tanahnya tidak jelas, ayah delapan anak yang 10 tahun tinggal di sana berharap Pemkot Bandar Lampung memberi kompensasi setimpal.
Yatno, warga Teluk Betung lainnya, mengatakan, dia mendukung kebijakan membangun pesisir. Namun, warga yang selama ini bergantung pada daerah teluk dengan menambang galian C jangan ditelantarkan.
”Mau digusur boleh saja, silakan. Namun, ya itu, kami jangan disia-siakan begitu saja. Setidaknya, ada kompensasi atau pemberian modal. Tak perlu besar-besar asal kami bisa melanjutkan hidup,” kata warga perantau asal Jawa Timur itu.
Program Water Front City (WFC) merupakan program penataan ulang pesisir Teluk Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung. Itu program mercusuar wali kota petahana (incumbent), Eddy Sutrisno, pada Pemilu Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yang sedang berlangsung.
Program WFC yang digulirkan pada akhir 2009 itu rencananya mencakup 1.447 hektar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Panjang, Telukbetung Selatan, dan Telukbetung Barat. Dalam desainnya akan berdiri perumahan, ruko, hotel, resor, restoran, dan pelataran menghadap laut.
Program itu ditandai gerbang WFC dan jalan masuk mulai Oktober 2009. Dana pembangunan keduanya Rp 20 miliar. Peresmian ketika itu dihadiri Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dan Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno.
Nelayan tersingkir
Realisasi program WFC mengundang kritik dari berbagai pihak, khususnya aktivis lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung mempertanyakan keberlangsungan hidup warga yang telanjur berkembang di sana.
”Faktanya di sana banyak permukiman penduduk. Pembangunan mestinya meningkatkan perekonomian warga, bukan sebaliknya,” kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan.
Jaringan Perempuan Pesisir (JrPP), sebuah organisasi kemasyarakatan, sebelumnya juga menyayangkan proyek tersebut. Mereka khawatir, proyek WFC akan menyingkirkan masyarakat nelayan yang rentan.
”Apa tidak ada alternatif masyarakat dilibatkan? Kami ini kan hidup turun-temurun dari laut. Kalau tidak di pesisir laut, apa bisa hidup? Nelayan tidak akan bisa hidup jauh dari laut” kata Sari, aktivis JrPP.
Rencananya, JrPP akan bersikap terkait pembangunan WFC itu di depan gerbang WFC, Rabu. (JON)
Sumber: Kompas, Rabu, 9 Juni 2010
No comments:
Post a Comment