July 31, 2010

Aktualisasi Sistem dan Nilai Adat

Oleh Febrie Hastiyanto*

MEMBACA artikel Feodalisme Modern di Lampung yang ditulis Udo Z. Karzi membuat saya gelisah. Udo seperti biasa menulis dengan tajam, berisi, dan ini yang paling menggetarkan: to the point alias "tunjuk hidung".

Mencermati dua peristiwa pemberian adok yakni Begawi Adat Mewaghi di Gunungsugih dan dan penyerahan gelar adat oleh Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) kepada Gubernur dan Ketua DPRD Lampung di Mahan Agung yang kemudian bersambut polemik, antara lain dari Ketua Dewan Perwakilan Penyimbang Adat Lampung (DPPAL) Maulana Raja Niti, aktivis Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Lampung Barat (IKPM Lambar) Novan Saliwa, sai batin dari Talangpadang Irfan Anshory, dan Udo Z. Karzi sendiri pada dasarnya sedang mendiskusikan bagaimana sistem dan nilai adat Lampung diaktualisasikan.

Aktualisasi sistem dan nilai adat ini memerlukan format atau bentuk yang celakanya tak bebas nilai dari kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi.

Aktualisasi untuk Rakyat

Gagasan aktualisasi atau lebih banyak orang menyebut sebagai revitalisasi sistem dan nilai adat memang sedang in pada banyak masyarakat kebudayaan di Tanah Air, termasuk inisiasi yang didorong pemerintah. Motifnya beragam. Pemerintah, misalnya, umumnya memandang budaya paralel dengan pariwisata.

Event-event kebudayaan yang digelar dan disponsori pemerintah tak jauh-jauh dari motif pariwisata, menggairahkan perekonomian lokal, dan syukur-syukur beroleh retribusi untuk menggelembungkan pendapatan asli daerah (PAD). Logika ini linear secara struktural ketika Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diampu oleh Menteri Koordinator Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Mengaktualisasikan sistem dan nilai adat di era global seperti saat ini perlu dilakukan secara hati-hati. Di Jawa, misalnya, hingga kini terdapat banyak kraton sejak dari Banten, Cirebon (Kanoman, Kasepuhan, Kacerbonan), Yogyakarta (Kasultanan, Pakualaman) dan Surakarta (Kasunanan, Mangkunegaran) sebagai pemangku adat setelah kerajaan-kerajaan tersebut dilikuidasi. Semangat mengaktualkan sistem dan nilai adat juga tumbuh di komunitas-komunitas ini.

Pemberian adok seperti halnya di Lampung sudah lebih dulu dilakukan Susuhunan Pakubuwono, Raja Solo sejak Pakubuwono XII yang dilanjutkan anaknya Pakubuwono XIII. Meskipun dikritik banyak pihak, setiap ulang tahun penobatan (tingalan jumenengan) Sunan menganugerahkan gelar kepada tokoh, pejabat hingga artis yang dianggap berjasa dalam melestarikan budaya Jawa dan budaya Indonesia.

Tanpa kebijakan ini, rasanya artis Julia Perez tak mungkin akan menerima gelar Nimas Ayu Tumenggung Yuli Rachmawati. Sekadar diketahui, gelar tumenggung selevel dengan jabatan bupati atau senopati perang pada masa Majapahit hingga Mataram. Tak hanya gelar setara bupati, banyak tokoh juga memperoleh gelar pangeran, gelar yang diberikan bagi anak raja, yang pada masanya tak semua anak raja mendapat gelar pangeran.

Memberi penghormatan kepada tokoh yang berjasa bagi pengembangan budaya tentu tak salah, tapi bila kesannya diobral, suatu saat nanti pemberian adok di Lampung bukan tak mungkin diberikan pada artis seperti Julia Perez yang mungkin baru satu kali pula menjejak kaki di kraton saat wisuda jumenengan.

Selain menyelenggarakan event budaya, kraton juga aktif menginventarisasi aset-aset ekonomi utamanya tanah yang tersebar di bekas wilayahnya dulu. Pura Pakualaman dan Kasunanan Surakarta saat ini mulai mendata tanah-tanah magersari di bekas wilayahnya yang kini termasuk wilayah Bantul dan Kulon Progo maupun kawasan Baluwarti Surakarta. Soal aset ekonomi yang diklaim sebagai “hak tradisional” raja dan sultan ini juga menjadi salah satu butir dalam petisi Maklumat Keraton se-Nusantara yang ditandatangani 34 raja, sultan, dan bangsawan pada Festival Keraton Nusantara III di Tenggarong tahun 2002.

Aktualisasi sistem dan nilai adat yang kemudian diformulasikan sebagai aktualisasi “hak tradisional” raja dan sultan perlu didudukkan dalam kerangka kebangsaan dan adat itu sendiri. Saat ini secara de facto dan de jure, kraton-kraton-- termasuk di Jawa yang dahulunya jelas-jelas "negara"-- telah bergeser maknanya menjadi kerabat kraton. Kraton-kraton secara efektif tak lagi memiliki rakyat, juga ditinjau secara de facto dan de jure. “Rakyat” yang masih setia mengikuti tradisi dan upacara-upacara yang diselenggarakan kraton hampir kesemuanya adalah abdi dalem. Abdi dalem saat ini kira-kira sama maknanya dengan pegawai negeri sipil, yang hanya sepersekian persen dari total rakyat.

Kondisi ini bukan tak mungkin terjadi dan menggambarkan realitas “masyarakat adat Lampung”. Oleh sebab perubahan sosial, bukan tak mungkin “masyarakat adat Lampung” saat ini menyempit maknanya menjadi penyimbang dan kerabatnya. Bila saat ini belum, bukan tak mungkin realitasi ini kelak terjadi.

Jadi pertanyaannya, untuk siapa aktualisasi sistem, nilai, dan "hak tradisional" kraton (dan "masyarakat adat") ini sesungguhnya? Benarkah untuk kraton (dan atau adat)? Atau untuk kerabat kraton (baca: penyimbang)? Atau untuk kerabat kraton dan abdi dalem (baca: penyimbang dan kerabat)?

Aktualisasi sistem dan nilai adat juga merecoki sistem politik lokal kita. Isu putera daerah menguat yang oleh seorang budayawan Riau justru dianggap memundurkan pembangunan Riau ketika pemimpin dipilih berdasarkan nasabnya, bukan kapabilitasnya. Di Kutai, Syaukani H.R., sang bupati membangun kembali Istana Kutai Kartanegara di atas tanah seluas 3.500 meter persegi yang menghabiskan duit rakyat dari APBD Kutai sebesar Rp6 miliar dalam kurs dan tingkat inflasi tahun 2002. Istana ini ditinggali Sultan Haji Aji Muhammad Salehuddin II dan keluarga.

Begitu juga di Lampung, pertanyaan-pertanyaan besar kita, antara lain bagaimana dan untuk siapa sistem dan nilai adat ini diaktulisasikan? Apakah sistem dan nilai adat serta merta relevan dan kesemuanya perlu diaktualisasikan saat ini? Ketika orang bicara kompetensi dan kapabilitas, apakah kita masih "memerlukan" adok dalam bersaing di era kapitalisme-lanjut hari ini? Benarkah pemberian adok relevan dengan cita "melestarikan adat Lampung"? Apakah "melestarikan budaya" identik dengan upacara dan seremoni?

Dan, tampaknya yang paling penting diaktualisasikan adalah bagaimana caranya agar "budaya", "adat", dan "nilai-nilai kelampungan" diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, tak peduli dia memiliki adok maupun tidak. Karena sejatinya adat dan nilai-nilai kelampungan bukan monopoli mereka yang memiliki adok.

* Febrie Hastiyanto, Putra Way Kanan, menulis naskah Jejak Peradaban Bumi Ramik Ragom: Studi Etnografi Kebuayan Way Kanan Lampung

Sumber: Lampung Post, Sabtu, 31 Juli 2010

Swastanisasi FK, Bukan Baru Lagi

Oleh Isbedy Stiawan Z.S.


AGAK sulit mengakui helat Festival Krakatau (FK) XX yang diklaim pemda berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi disebut kesuksesan itu karena dihadiri kesultanan Cirebon, warga Cikoneng, dan Komering—dua yang disebut terakhir memiliki warna kultur yang sama dengan orang (suku) Lampung.

Persoalannya, sejumlah item event yang dilaksanakan untuk memperkuat FK XX masih seperti tahun-tahun lalu: lomba tari kreasi, pemilihan muli-mekhanai, pawai budaya, seremonial pembukaan, tur ke Gunung Anak Krakatau (GAK), lalu ditutup di Menara Siger. Rentang waktu setiap event—seperti pemilihan muli-mekhanai dan tari kreasi—sangat jauh. Karena itu, boleh jadi, masyarakat pun sudah hampir melupakannya.

Sebenarnya ada banyak indikasi FK XX masih seperti dulu—hanya salin-tempel (copy paste) alias cuma melaksanakan program yang sudah terjadwal. Jadi, apa pun hasilnya, bisa saja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudbar) yang baru menjabat, Gatot Hadi Utomo, akan melempar kepada pejabat sebelumnya, lantaran yang memprogram bukan dirinya.

Padahal, siapa pun tahu, kepala dinas bukanlah konseptor untuk suatu program. Orang-orang di bawah—bagian program dan pejabat yang jadi pelaksana—sebenarnya yang menganyam suatu program, bahkan yang mengira-ngira anggaran. Oleh karena itu, kesuksesan ataupun kegagalan event FK ini terletak pada konseptor.

Sayangnya, konseptor FK yang ada di tubuh Disbudpar hanyalah meng-salin-tempel (copy paste) kegiatan sebelumnya, meskipun boleh jadi person-nya diganti sehingga yang ditampilkan dari tahun ke tahun, melulu tak berubah. Kalaupun ada penambahan, seperti FK XX 2010, hadirnya paralayang dan pemancing ikan dengan layang-layang di dekat GAK—selain kehadiran utusan dari Sultan Kecirebonan, masyarakat Cikoneng, dan Komering. Tetapi keberadaan itu ibarat pewarna yang tak mampu mewarnai keseluruhan FK. Bahkan lebih ironi: hanya tempelan.

Kita mengharapkan gelar FK masuk pada substansinya. Keinginan kita dengan adanya FK itu, kesenian dan kebudayaan yang ada dan hidup bahkan masih dilakoni oleh masyarakat Lampung dihadirkan sehingga harapan pemerintah (juga mayarakat) kesenian/kebudayaan yang ada dan bisa berkembang. Sebab itulah substansi dari penggalian dan pelestarian, yakni mengembangkan yang masih hidup dan menghidupkan yang mungkin saja sudah hampir dilupakan.

Saya, barangkali banyak seniman Lampung, lebih setuju perlombaan tari kreasi yang tiap tahun digelar di Taman Budaya Lampung sempana dengan FK itu ditiadakan. Kemudian ubah paradigma kita tentang tradisi atau nilai-nilai lokal yang berkembang di daerah ini. Misalnya, memulai dengan mendata ulang segala bentuk kesenian dan tradisi yang hidup dan namun sulit berkembang.

Setelah didata, kita tampilkan dalam satu event khusus. Tentu saja tanpa harus diiming-imingi juara. Sebab, sekali lagi, ketika kesenian—apalagi seni tradisi—memasuki wilayah yang mesti dinilai, maka yang muncul adalah angka-angka (matematis). Kalau sudah berurusan dengan matematis, yang terjadi adalah hitung-hitungan. Juri pun akan berhitung tatkala menerima “pesanan” dari pihak-pihak tertentu. Karena pihak-pihak di luar pelaku seni biasanya yang dipikirkan adalah politis: demi prestise dan bukan prestasi.

Satu contoh lain yang dianggap politis, tatkala Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) menggelar pemberian gelar adat (juluk adat) kepada pejabat—dalam hal ini Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Ketua DPRD Lampung, dan Ketua MPAL—sebuah gelar yang aduhai memesona. Tetapi, kita—barangkali—lupa, gelar adat itu didanai dari uang rakyat. Apakah gelar adat itu sudah diyakini akan melestarikan tradisi yang hanya ada di masyarakat pepadun? Dan, lebih ekstrem lagi, masih pentingkah gelar itu bagi masyarakat yang sudah majemuk seperti sekarang? Ini hanya satu contoh, sekaligus bukti bahwa pemerintah kerap melegalkan sifat menghambur-hamburkan uang.

Swastanisasi

Melihat hasil FK dari tahun ke tahun yang tampaknya tak berkembang, pemikiran asisten II Pemprov bahwa FK pada tahun depan akan diswastanisasikan, harus disambut semua pihak. Meskipun pemikiran pemprov itu bukan hal baru, karena sudah sejak lama banyak pengamat pariwisata yang menghendaki FK tak dikelola oleh Disbudpar Lampung. Bahkan, saya pun sudah terlalu sering menyinggung swastanisasi FK, sayangnya pihak Budpar sepertinya tidak ikhlas melimpahkannya.

Padahal dalam sejarahnya FK pernah dikelola swasta. Saat itu Kadis Pariwisata Idrus Djaendar Muda “menyerahkan” penyelenggaraan FK kepada Aburizal Bakrie, dan pelaksanaan FK dipusatkan di Kalianda Resort. Gaung FK pun menasional, kalau tak ingin dibilang menyeruak ke mancanegara. Cuma Bakrie berani mengalihtangan sekali, selanjutnya pihak Budpar yang merencanakan dan menggelarnya kembali hingga kini.

Pihak swasta akan lebih memikirkan untung-rugi dari suatu event yang digelar. Kalau sudah berpikir “menjual” maka bukan tidak mungkin para duta besar yang akan hadir, wajib membayar untuk segala fasilitas selama penyelenggaraan di sini. Bukan seperti selama ini, justru mereka dimanjakan oleh berbagai fasilitas yang diberikan pemda—yang notabene sebagai penyelenggara—tanpa ada kewajiban menggalang wisatawan datang ke Lampung seusai FK.

Bila swasta yang ambil alih penyelenggaraan FK, pemda harus tunduk pada aturan yang ditawarkan mereka. Kemudian program-program yang akan ditampilkan, sudah tentu akan diseleksi oleh para kurator yang ditunjuk oleh swasta.
Memang sudah saatnya Pemprov mau legawa untuk mengelola FK ini. Bahkan untuk sejumlah objek wisata pun, mestinya yang mengelola adalah swasta. Pemda, paling tidak, sekadar menyubsidi. Jika maju, keuntungan dibagi. Sebaliknya, apabila rugi, pemda bisa mengalihkan kepada pihak swasta yang lain.

Banyak sebenarnya objek wisata yang bisa diserahkan pengelolaannya kepada swaswa, selain FK. Misalnya, pusat latihan gajah (PLG), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, serta sejumlah objek wisata pantai yang ada di daerah ini. Para swasta yang diberikan tanggung jawab mengelolanya, pastilah punya komitmen untuk memajukannya. Kalau tidak, mereka akan rugi. Berbeda jika pemda yang mengelola, apa pun hasilnya toh tiap tahunnya sudah dianggarkan dalam APBD. Akibatnya, membuka peluang dan ruang untuk memanipulasi anggaran melalui program copy paste atau kegiatan yang di bawah standar seperti selama ini.

Marilah kita seriusi harapan swastanisasi FK. Sebab main-main dalam pasar pariwisata, kita tak akan mendapatkan apa-apa. Kita akan menjadi "katak di balik tempurung", yaitu hanya narsis bahwa Lampung memiliki kekayaan alam wisata, tapi tak mampu dijual. Hanya itu. n

* Isbedy Stiawan Z.S., Sastrawan

Sumber: Lampung Post, Sabtu, 31 Juli 2010

PDAM Bangun Museum Gedong Air

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau membangun museum Gedong Air. Museum ini direncanakan akan menjadi salah satu objek wisata.

Peletakan batu pertama museum dilakukan Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno, Jumat (30-7).

Direktur PDAM Way Rilau A.Z.P. Gustimigo mengatakan pembangunan museum yang terletak di Jalan Imam Bonjol ini menghabiskan dana sekitar Rp2 miliar.

Dana masih dalam tahap perkiraan karena sedang dihitung. Data pastinya belum bisa disampaikan. "Seluruh dana berasal dari PDAM Way Rilau," kata Gustimigo.

Gustimigo mengungkapkan pembangunan museum membutuhkan waktu dua tahun. Pembangunan dilakukan dalam dua tahap. "Museum selesai dibangun pada akhir 2011."

Menurut Gustimigo, Gedong Air merupakan bangunan yang dibangun pada 1920 sebagai sarana logistik pada masa penjajahan Belanda. Gedong Air dibangun sebagai reservoir atau bak penampungan air untuk menyuplai kebutuhan air bersih di seluruh Kota Tapis Berseri.

Setelah merdeka, Gedong Air tetap dipakai sebagai reservoir untuk kantor PDAM Way Rilau. "Sayangnya, sejak satu dekade terakhir, Gedong Air tidak dapat digunakan dengan baik dikarenakan peralatan yang sudah tua dan tidak berfungsi dengan baik," ujar Gustimigo.

Gedong Air, kata Gustimigo, merupakan bangunan peninggalan sejarah yang harus dipelihara. Pemkot akan menjadikan Gedong Air menjadi museum bersejarah.

Dengan membuat Gedong Air menjadi museum, lanjutnya, maka warisan sejarah akan tetap terjaga. Pembangunan museum dilakukan dengan memagar Gedong Air dan memperbaiki kondisinya.

Wali Kota Eddy Sutrisno dalam sambutannya mengatakan Gedong Air sudah berdiri sejak zaman Belanda. Gedong ini menjadi warisan sejarah yang harus dijaga dan dipelihara.

"Dengan menjadikan Gedong Air sebagai museum maka anak cucu kita nantinya masih bisa menyaksikan bangunan bersejarah ini," kata Eddy.

Selain Gedong Air, kata Eddy, ada bangunan lain di Bandar Lampung yang juga memilik nilai sejarah, misalnya salah satu bangunan di belakang Kantor Dinas Pendidikan Bandar Lampung. Kalau bangunan-bangunan bersejarah ini tidak dipelihara, suatu saat bisa musnah. (MG2/K-1)

Sumber: Lampung Post, Sabtu, 31 Juli 2010

July 30, 2010

Isbedy Harapkan Sumsel Lebih Baik dari Brunei

Bandarlampung, 30/7 (ANTARA) - Sastrawan Isbedy Stiawan mengharapkan Sumatra Selatan lebih baik dari Brunei Darussalam dalam penyelenggaraan Pertemuan Penyair Nusantara (PPN).

"Sumsel direkomendasikan menjadi tuan rumah PPN V pada 2011. Rekomendasi itu diterima Ketua Dewan Kesenian Sumsel Zulkhair Ali dan sekretaris umumnya, Anwar Putra Bayu. Karena itu, saya mewakili tim kurator/koordinator Indonesia, mengharapkan Sumsel lebih baik," katanya di Bandarlampung, Jumat.

Ia pun meyakini pelaksanaan di Sumsel akan lebih baik dan sukses karena gubernurnya mendukung kegiatan kesenian di daerah tersebut, termasuk PPN.

Menyinggung lokasi PPN di Sumatra dan dekat Lampung, Isbedy mengatakan, penyair Lampung mungkin akan datang sebanyak-banyaknya.

Namun, ia pun berharap pemerintah daerah harus peduli pada kegiatan sastra, terutama yang acaranya sering kali berlangsung di luar daerah.

Isbedy yang ikut pada PPN IV di Brunei, 17-20 Juli 2010, menjelaskan, pertemuan tersebut juga merekomendasikan pentingnya media baru.

"Media baru tersebut seperti media digital: website, e-book, ipod hingga digital printing," katanya.

Hal tersebut, katanya, untuk mengupayakan kreativitas penyair dalam soal publikasi, mengingat media publikasi seperti koran dan buku, nyaris telah mempersempit ruangnya.

Bahkan, penerbit buku banyak yang enggan menerbitkan buku puisi karena dianggap proyek rugi. Karena itu, penyair harus kreatif menembus ruang-ruang media industri lainnya.

Ia pun menjelaskan, PPN IV di Brunei, ditayangkan secara langsung oleh Radio Televisyen Brunei (RTB).

Terkait dengan kegiatan di Lampung, Isbedy menjelaskan, pada Oktober 2010, Dewan Kesenian Lampung (DKL) menggelar "Lampung Arts Festival", dan Disbudpar menggelar "Temu Sastra Mitra Praja Utama".

Isbedy Stiawan selain sebagai sastrawan ia pun sebagai jurnalis dan pernah bekerja di sejumlah media di Lampung.

Karyanya pun telah dibukukan seperti "Menampar Angin", "Aku Tandai Tahi Lalatmu", "Lelaki yang Membawa Matahari", "Setiap Baris Hujan", "Anjing Dini Hari", "Seandainya Kau Jadi Ikan", dan "Hanya untuk Satu Nama".

Selain itu, ia pun kerap diundang sebagai pembicara atau pembaca puisi baik di dalam maupun luar negeri, seperti Malaysia, Thailand, dan Brunei.

Sumber: Antara, 30 Juli 2010

Bahasa: Orang Kota Sedang 'Demam Barat'

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Masyarakat perkotaan mengalami "demam Barat" sehingga bahasa daerah sudah tidak lagi menjadi bahasa pertama. Muh. Abdul Khak dari Balai Bahasa Bandung menyatakan hal itu pada seminar nasional tentang bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Lampung, belum lama ini.

Abdul Khak mengungkapkan berdasarkan penelitian pada 882 responden keluarga Sunda menunjukkan orang tua yang mengajarkan bahasa Sunda kepada anaknya tinggal 43,2%. Padahal, semestinya ranah rumah tangga adalah tempat terakhir dalam mempertahankan bahasa daerah.

"Bahasa Indonesia telah tergeser oleh bahasa asing. Padahal, ketika datang di kota-kota di Indonesia, para pelancong (lokal dan asing) seharusnya melihat wajah kota dengan nama-nama yang berbahasa Indonesia/daerah," kata dia.

Menurut dia, saat ini masyarakat telah disuguhi pemandangan yang serbabahasa asing. Pada sisi kanan kiri jalan, papan nama asing mendominasi sehingga tidak ada bedanya dengan kota-kota di Amerika atau di Hong Kong.

"Untuk menanggulangi problem pergeseran bahasa itu, perlu dilakukan pembenahan secara serentak dan terus-menerus dari segi peraturan perundang-undangan, pembenahan dari segi mental bangsa, dan pembenahan langsung di lapangan," kata dia.

"Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kita berharap undang-undang ini segera diimplementasikan sehingga persoalan kebahasaan di Indonesia tidak semakin karut-marut," kata dia.

Khalik juga memaparkan beberapa data menarik, dari semua acara televisi yang berbahasa asing, 24% merupakan acara yang berisi acara dalam bahasa asing, sedangkan sisanya (76%) merupakan acara yang disampaikan dalam bahasa Indonesia (dan/daerah). Data itu memperlihatkan bahwa pengelola acara televisi lebih menyukai bahasa asing, meskipun acaranya diisi dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Nama perumahan yang ada di kawasan Bandung juga memperlihatkan tingginya penggunaan bahasa asing (31,54%). Meskipun belum ada survei yang menunjukkan pemakaian bahasa asing akan menaikkan nilai penjualan, kecenderungan pemakaian nama asing tetap tinggi. Bahkan dari sisi gengsi, pemberian nama asing sebenarnya juga tidak otomatis menaikkan gengsi perumahan itu.

Beberapa perumahan dengan nama dalam bahasa Indonesia bahkan menunjukkan gengsi yang tinggi (misalnya Pondok Indah di Jakarta dan Kota Baru Parahyangan di Bandung).

Seminar ini diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama dua hari, diikuti oleh 45 peserta uang terdiri dari guru, mahasiswa, dan dosen. Seminar mendatangkan lima pembicara utama dan 55 makalah yang dipersentasikan secara pararel. (MG14/S-1)

Sumber: Lampung Post, Jumat, 30 Juli 2010

Setop Program RSBI dan SBI

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasioanal (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) harus dihentikan. Alasan paling mendasar melanggar UUD 1945.

Hal itu diutarakan Ahmad Yulden Erwin, mewakili masyarakat peduli pendidikan Lampung, usai diskusi pembentukan Kaukus Pendidikan di Sekretariat Koalisi Antikorupsi di Bandar Lampung, Kamis (29-7).

"Program RSBI harus dihentikan karena melanggar konstitusi kita. RSBI merupakan program pemerintah yang melanggar semangat Undang-Undang Dasar kita," kata Erwin.

Erwin menegaskan RSBI dan SBI telah meruntuhkan perwujudan hak asasi manusia, terutama hak dasar warga negara mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, tanpa pembatasan, pelecehan atau pengucilan.

"Adanya konsep RBSI dan SBI menunjukkan pemerintah telah gagal memahami perbedaan vital antara pendidikan (education) dan persekolahan (schooling). Adanya RSBI dan SBI menunjukkan pemerintah lepas tanggung jawab dan membebani masakah pendidikan ke pada masyarakat," kata dia.

Erwin menyatakan kesetaraan dalam pendidikan adalah syarat mutlak bagi terwujudnya cita-cita pendidikan. Menjamurnya RSBI di Lampung adalah fakta miris, di mana sekolah-sekolah negeri yang bermutu berubah menjadi sekolah bertaraf internasional dengan biaya yang sangat mahal.

"Adanya RSBI mempertegas dikotomi antara yang kaya dan yang miskin pada dunia pendidikan. Dikotomi ini telah memunculkan kastanisasi di kalangan masyarakat. Kompetisi dalam RSBI lebih kepada uang, bukan kecerdasan dan kemampuan belajar siswa," kata Erwin.

Ia menyatakan adanya RSBI dan SBI ternyata justru membebani orang tua siswa. Membebani anggaran. Akibatnya sekolah-sekolah negeri saat ini menjadi mahal. Kembalikan sekolah-sekolah negeri bermutu untuk semua, bukan hanya untuk yang mampu saja.

"RSBI dapat saya katakan sebagai kegiatan bisnis palsu dalam dunia pendidikan. Dalam bisnis sesungguhnya dapat dihitung berapa nilai investasi dan keuntungan yang didapat. Dalam RSBI, apa sekolah dapat menjamin dana yang dikeluarkan dengan prestasi yang bakal didapat siswa," kata dia.

Riffan A. Hadi, praktisi pendidikan, menyatakan maraknya RSBI di Lampung jika dievaluasi ternyata belum menunjukkan mutu yang bertaraf internasional. Contoh terbaik pengelolaan RSBI ada di Sumatera Selatan, di mana Gubernur Alex Nurdin memberikan kuota 30 persen untuk anak-anak miskin dan cerdas dari berbagai kabupaten/kota yang ada di provinsinya.

Diskusi pembentukan Kaukus Pendidikan Provinsi Lampung ini dilakukan oleh kelompok masyarakat peduli pendidikan di Lampung, diwakili Riffan A. Hadi (praktisi pendidikan), Deni Ibrahim (KoAK), Ahmad Yulden Erwin (KoAK), Selly Fitriani dan Sofyan H.D. (Damar), S.N. Laila (Gerakan Perempuan Lampung), M. Fazari (Education Care Center), Wakos Gautama (AJI Lampung). (MG14/S-1)

Sumber: Lampung Post, Jumat, 30 Juli 2010

Pungutan Sekolah: Audit APBS dan Buka secara Transparan

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Berbagai kalangan mendesak agar anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) segera diaudit dan hasilnya dibuka secara transparan.

"Segala sesuatu yang tidak diaudit dan diawasi akan rentan terjadi penyimpangan," kata Koordinator Koalisi Antikorupsi (Koak) Lampung Ahmad Yulden Erwin, Kamis (29-7).

Erwin menyampakan hal itu menanggapi maraknya pungutan di sekolah menengah atas negeri di Bandar Lampung. Menurut dia, seharusnya orang tua murid tidak perlu lagi memberi sumbangan atau insentif untuk kepala sekolah dan guru. "Mereka kan PNS, mendapat gaji tetap dan tunjangan sertifikasi dari pemerintah. Kalau dikatakan kekurangan dana, ya selalu kurang. Yang namanya serakah itu tidak pernah cukup," kata dia.

Akademisi Universitas Lampung Herpratiwi juga menyarankan Dinas Pendidikan segera turun tangan dan melakukan pengawasan. Apalagi dana yang dikelola sekolah cukup besar. "Sudah sewajarnya diaudit dan dipaparkan secara transparan," kata dosen FKIP Unila itu.

Herpratiwi mengingatkan praktek pendidikan saat ini sudah salah kaprah, antara lain ditandai munculnya sekolah-sekolah eksklusif berlabel internasional atau sekolah unggulan. "Padahal sebenarnya pendidikan kita harus inklusif, yaitu pendidikan untuk semua," kata dia.

Sultan Djasmi, juga akademisi Unila, menilai komitmen Pemkot dan DPRD di bidang pendidikan masih lemah. Hal itu tecermin dari minimnya anggaran riil pendidikan yang hanya 12%�14% dari APBD. Padahal undang-undang mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20%, antara lain dipakai untuk pengembangan kualitas pendidikan di sekolah.

Di sisi lain tidak ada sinkronisasi antara program sekolah dan rancangan anggaran pendidikan yang disusun Pemkot dan DPRD. Sebab itu, menurut Sultan, mau tidak mau harus ada revisi dalam penyusunan anggaran pendidikan.

"Jika penyusunannya tepat sasaran, saya yakin, pendidikan berkualitas dan terjangkau bisa diterapkan di Bandar Lampung," kata Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Lampung itu. (MG14/U-1)

Sumber: Lampung Post, Jumat, 30 Juli 2010

July 29, 2010

Mendefinisikan Kemiskinan

Oleh Zulfadli

BADAN Pusat Statistik (BPS) dalam laporan bulanan data sosial ekonomi Juli 2010 mempublikasikan bahwa penduduk Indonesia kini mencapai 234,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,33 persen per tahun. Sedangkan pada tahun 2000, penduduk Indonesia berjumlah 205,1 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,45 persen per tahun. Terjadi kenaikan jumlah penduduk yang cukup besar (29,1 juta jiwa), tapi terjadi pula penurunan laju pertumbuhan penduduk.

BPS juga melaporkan bahwa jumlah masyarakat yang dikategorikan sebagai penduduk miskin di Indonesia kini mencapai 31,02 juta orang atau 13,33 persen dari total penduduk Indonesia. Khusus di Provinsi Lampung, jumlah penduduk miskin mencapai 1,48 juta jiwa atau 18,94 persen dari jumlah total penduduknya, yaitu 7,59 juta jiwa. Ini berarti, dua dari sepuluh orang yang ditemui secara acak di Lampung adalah penduduk miskin. Sedangkan perbandingan antara jumlah penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan 0,26 atau 1 banding 4.

Data kemiskinan ini diperoleh melalui pendekatan kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasarnya. Artinya, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Nilai pengeluaran minimal untuk seseorang hidup dengan layak disebut garis kemiskinan, yaitu Rp211.726 per kapita per bulan. Sedangkan penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Ada hal yang menarik dalam pengambilan kesimpulan untuk kemiskinan ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional mengartikan kemiskinan adalah hal miskin, keadaan miskin, kemelaratan atau kepapaan. Sedangkan miskin diartikan tidak berharta benda atau serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Di sini kita melihat dua sudut pandang dalam pengklasifikasian kemiskinan, pertama dari sisi pengeluaran (seperti yang dilakukan oleh BPS) dan yang kedua dari sisi penghasilan (seperti yang diartikan dalam Kamus Bahasa Indonesia). Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan.

Bila melihat kemiskinan dari sisi pengeluaran, bukti seseorang untuk tetap hidup layak terukur dengan baik. Namun kelemahannya adalah ketidakmampuan melihat darimana pendapatan yang diperoleh untuk biaya konsumsi tadi. Mungkin berasal dari upah harian, gaji bulanan atau bahkan utang. Bila ternyata pendapatannya berasal dari utang, tentu kemampuan konsumsi orang tersebut menjadi kemampuan konsumsi semu. Hal ini memungkinkan ia justru berada dalam kondisi yang lebih parah dari kondisi orang miskin yang normal, yaitu hidup sengsara terlilit utang.

Bila melihat kemiskinan dari sisi penghasilan, kemampuan seseorang untuk hidup layak dapat diperkirakan. Namun, kelemahannya adalah kenyataan ia benar-benar hidup secara layak masih belum terbukti. Karena penghasilan yang ia dapatkan belum tentu dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pengeluaran dan manajemen keuangan orang tersebut. Bisa saja mereka yang berpenghasilan cukup justru malah tidak mampu hidup dengan layak karena salah mengelola uang.

Memang dilematis. Bila kita menimbang kelemahan kedua cara tadi, penentuan kemiskinan menjadi rumit. Tapi ini disebabkan kita hanya melihat salah satu sisi. Dalam konteks hidup yang layak, penghasilan dan pengeluaran merupakan variabel ekonomi yang menyatu, tidak dapat dipisahkan. Bila hanya menggunakan satu sisi cuma akan memberikan informasi yang setengah jadi tentang kualitas ekonomi hidup seseorang. Untuk memecahkan persoalan pendefinisian kemiskinan, kita harus mempertimbangkan kedua sisi sekaligus, yaitu penghasilan dan pengeluaran.

Lalu bagaimana? Menurut saya, penentuan kualitas ekonomi hidup seseorang sebaiknya menggunakan rasio (perbandingan) antara penghasilan dan pengeluaran, disingkat menjadi RPP. Nilai RPP adalah nilai yang didapat dari total penghasilan dibagi total pengeluaran. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan nyata (bukan pinjaman, utang, dsb). Sedangkan pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan (bukan kebutuhan sekunder maupun tersier) serta kewajiban ekonominya (zakat, pajak, utang konsumtif, dsb). Bila nilai RPP orang tersebut lebih besar dari 1, orang tersebut dikategorikan lepas dari kemiskinan. Sedangkan bila RPP lebih kecil dari 1, orang tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Apabila RPP tepat 1, orang tersebut berada tepat di garis kemiskinan.

Tantangan dalam penentuan kemiskinan dengan cara seperti ini adalah pengambilan data yang sangat masif, detil, dan lama. Setiap orang akhirnya memiliki garis kemiskinannya sendiri-sendiri. Metode seperti ini menghasilkan data yang khusus (unique) untuk tiap individu. Kompleks, tetapi cara ini lebih menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya. Seperti halnya penghasilan, apakah kita semua memiliki penghasilan yang sama? Tentu tidak. Seperti itu pula dengan pengeluaran kita. Setiap kita memang memiliki garis (kehidupan) ekonomi masing-masing.

Lalu apa kelebihan menggunakan RPP? Inti dari penentuan kemampuan ekonomi melalui RPP adalah mendapatkan data yang valid, alami, akurat, dan memiliki nilai fungsional yang tinggi. Puncak dari manfaat data ini terletak pada aksi yang dilakukan setelah menganalisisnya. Bila data yang didapat menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya, tentu aksi yang diprogramkan akan dekat pula dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Selain itu, kita juga dapat menentukan tingkat-tingkat kemiskinan maupun kemapanan seseorang berdasarkan nilai rasionya. Misalnya RPP dengan nilai 0,1 sampai 0,5 bisa dikategorikan sangat miskin; sedangkan RPP di bawah 0,1 dapat dikategorikan melarat (miskin sengsara); dst. Selanjutnya tingkat-tingkat kemiskinan ini digunakan sebagai indikator prioritas bagi aksi pertolongan maupun antisipasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai penutup, BPS melaporkan bahwa provinsi dengan persentase penduduk miskin terkecil di Indonesia adalah DKI Jakarta (sebanyak 312.800 jiwa atau sebesar 3,4 persen dari total penduduknya). Sedangkan persentase penduduk miskin terbesar berada di Papua (sebanyak 761.620 jiwa atau sebesar 36,8 persen dari total penduduknya). Karena tidak ada penduduk miskin perdesaan di DKI Jakarta, perbandingan penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaannya adalah 1 banding 0. Sedangkan perbandingan penduduk miskin di perkotaan dengan di perdesaan untuk Papua adalah 0,036 atau 1 banding 28. Tampak bahwa nilai perbandingan penduduk miskin di perkotaan dengan di perdesaan menjadi determinan yang signifikan dalam penentuan persentase penduduk miskin suatu daerah.

BPS selanjutnya menggunakan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan untuk mengukur sifat dan dampak kemiskinan di suatu daerah. Nilai indeks kedalaman kemiskinan untuk perkotaan adalah 1,57 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 2,80. Nilai indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan adalah 0,40 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,75. BPS menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan. Jika itu benar, mungkin saja jalan keluar bagi kemiskinan di Indonesia adalah dengan mengubah seluruh desa menjadi kota. Hm, menarik bukan? n

Zulfadli, Dewan Pengarah ILMMIPA Indonesia, alumnus Universitas Gadjah Mada

Sumber: Lampung Post, Kamis, 29 Juli 2010

Pembangunan: Kemiskinan di Lampung di Atas Nasional

Bandar Lampung, Kompas - Angka kemiskinan di Lampung tahun 2010 turun sebesar 5,03 persen dibandingkan dengan tahun 2009. Namun, angka kemiskinan tersebut masih terbilang tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional.

”Angka kemiskinan memang turun, tetapi tidak signifikan. Secara kuantitas (persentase) masih tinggi,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Moh Razif, Rabu (28/7).

Angka kemiskinan di Lampung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2010 sebanyak 1,479 juta jiwa atau (18,94 persen) dari total penduduk setempat. Angka ini turun 5,03 persen dari jumlah kemiskinan tahun sebelumnya, yaitu 1,558 juta orang. Sementara secara nasional, angka kemiskinan sekitar 13 persen.

Razif menjelaskan, kriteria kemiskinan yang dimaksud antara lain mereka yang mengonsumsi total kalori di bawah 2.100 kalori per kapita. ”Kemiskinan ditentukan dari berapa banyak konsumsi yang dihasilkan. Penghasilan hanya salah satu indikator pendukung,” ungkapnya.

Penduduk dikatakan miskin juga karena hanya berpenghasilan rata-rata Rp 202.414 per kapita per bulan. Angka ini disebut indeks garis kemiskinan.

”Tahun ini, indeks keparahan kemiskinan di Lampung turun dari 3,94 menjadi 2,98. Artinya, pengeluaran penduduk semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan menyempit,” ujar Razif.

Karakter kemiskinan di Lampung juga sangat berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Jika secara nasional kemiskinan mayoritas terjadi di perkotaan, di Lampung, sebagian besar penduduk miskin justru tinggal di pedesaan, yaitu 79,61 persen. Jumlahnya cenderung meningkat.

Secara terpisah, menurut Marwan Cik Hasan, Ketua DPRD Provinsi Lampung, kemiskinan di desa terutama dipicu buruknya infrastruktur jalan. Sekitar 75 persen jalan di Lampung dalam kondisi rusak parah.

”Bagaimana mau ke sekolah, menjual hasil bumi, atau berobat ke rumah sakit kalau jalannya saja sudah rusak? Jika mau perbaiki menekan kemiskinan, mulailah dari infrastruktur,” gugat Marawan kemudian. (jon)

Sumber: Kompas, Kamis, 29 Juli 2010

Pedih, Kemiskinan Struktural

Oleh Hardi Hamzah

KEMISKINAN, bagai tragedi yang tidak pernah usai. Sejak munculnya The First Development Decades (Dasawarsa Pembangunan Pertama) diawal tahun 60-an. Suatu pola baru yang ditawarkan bangsa-bangsa maju untuk rakyat dunia ketiga, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin, minus Asia Barat.

Masyarakat yang bernaung di bawah program dasawarsa pembangunan pertama bergaya Marshal Plan-nya AS itu, ternyata terus-menerus mengalami kemiskinan dan pemiskinan. Bahkan, hasil yang dapat dibaca pada Annual Report (Laporan Tahunan) Bank Dunia menunjukkan negara di Amerika Latin yang mulai bangkit, seperti Brasil, Peru, dan Uruguay, perekonomiannya cenderung menurun pada kuartal pertama tahun 2010 ini.

Angka-angka yang menunjukkan Brasil pencapaian ekonominya merosot sampai 3,2 persen, Peru, Chile, dan Uruguay yang tidak jauh di bawahnya akan menerangkan atau menjelaskan pada kita apalagi negara-negara seperti Meksiko, Kolumbia, dan beberapa negra Amerika Selatan lainya minus Venezuela. Bagaimana dengan negara-negara Afrika, yang pertama terbanyak di bawah garis kemiskinan dalam konteks pemiskinan adalah Zimbabwe, Etiopia, Ghana, dan beberapa negara seperti Nigeria dan kebanyakan negara di Afrika Utara.

The First Development Decades yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi di atas yang penetrasinya diharapkan mampu menyentuh masyarakat bawah (grass root), kenyataannya tidak realistis, karena konsep trickle down effect (efek rembesan ke bawah) dibarengi dengan teori Big Push, kenyataannya membuat korporasi di kalangan konglomerat, bahkan ada concerned serius, bahwa para konglomerat tidak merembeskan keuntungannya ke bawah, karena mereka memainkan ekonomi makro yang berorientasi pada outward looking, yang pada gilirannya menabrak nabrak sektor riil atau setidaknya sektor riil harus dinafikan.

Di era inilah, yakni pada paruhan kedua tahun 90-an yang notabene hampir tiga puluh tahun konsep itu diterapkan (maksudnya konsep trickle down effect dan bigpass), dus semakin memiskinkan rakyat. Setidaknya teori pertumbuhan sampai kini menyisakan tiga hal yang sangat krusial. Pertama, pertumbuhan ekonomi makro sebagai pelurusan teori TDE, ternyata menuntut sektor riil tertatatitih. Kedua, karena siklus perbankan lebih banyak didominasi korporasi, kebangkrutan negara sampai membuat kebijakan pembodohan, yakni hanya 1 persen anggaran untuk pendidikan. Ketiga, birokrasi yang "dipelihara" oleh korporasi cenderung melakukan korup besar-besaran dan tidak terdeteksi.

Maka, setelah reformasi, setelah kita tidak mampu menyelesaikan kasus BLBI, Century dan yang lainnya, ironi, negeri ini justru didera oleh macam penyakit pemiskinan rakyat secara struktural. Mulai dari penjualan BUMN sampai pada pengemplangan pajak, belum lagi kasus kasus yang juga struktural tercipta oleh isu pemerintah, seperti naiknya sembako, kompor meledak, huru hara politik yang juga belum usai, ternyata membuat angka kemiskinan semakin akut. Kalau BPS mencatat belasan juta saja rakyat miskin, faktanya 42 juta lebih pengangguran tidak kentara, bahkan dalam skala yang paling normal, di mana angka rata-rata pendapatan perkapita orang Indonesia di bawah 300 dolar AS, menunjukkan angka lebih dari 86 persen rakyat Indonesia fakir. Dan, sisanya 5.552 juta miskin.

Penulis tidak habis pikir, data-data BPS yang mengacu pada batas bawah garis kemiskinan yang hanya mencapai 14 juta jiwa berdasarkan apa? Contoh sederhana saja, dalam masyarakat kota, bila ada sepuluh yang sedang duduk-duduk ngobrol, hampir dipastikan enam di antaranya tidak ada kerjaan, ya, maksimal swasta serabutan. Kondisi rakyat kita yang semacam ini, secara struktural dan kultural akan menambah proses pemiskinan dan kemiskinan terus menjadi.

Secara struktural kliptokrasi yang tidak berjalan tanpa korupsi secara sistemik semakin membawa kebocoran sana sini, hal mana dampaknya akan merembes ke masyarakat. Belum lagi secara kultural, bahwa masyarakat kita yang telah terkondisi secara sistemik sedemikian itu, yang muncul di permukaan adalah masyarakat malas, minus inovatif, mau kerja instan, dan tidak pernah mau berorientasi enterpreneur.

Di sinilah kecelakaan terbesar itu akan terjadi. Secara masif kemiskinan struktural akan terjadi sebagai resultante kepala daerah, baik bupati ataupun wali kota mengembalikan modal kampanye. Proses ini melahirkan pemiskinan berjalan, di mana kebocoran APBD yang besar besaran di daerah pasca-pilkada sudah menjadi rahasia umum sehingga masyarakat belum mendapatkan apa-apa, kecuali komunitas tertentu yang dekat dengan suhu kekuasaan.

Sementara itu, secara kultural, masyarakat miskin kota yang terlibat dengan kandidat yang kalah akan terus disorientasi, dan dalam konteks ini pula masyarakat urban cenderung meneruskan budaya malasnya. Malas karena sistem tidak menciptakan lapangan kerja, pun malas karena moralitas instan.

Dalam perspektif ini, kemiskinan telah merambah, merayap, dan menggerogoti seluruh sektor. Masyarakat Indonesia yang terkenal sabar, terus nerimo, keterpaksaan atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Masyarakat inilah yang disebut sejarawan Sartono Kartodiredjo (1987) sebagai masyarakat terbelah dua. Satu dalam subordinasi struktural. Artinya, hidup mati mereka bergantung pada policy (kebijakan pemerintah). Yang kedua, suatu corak masyarakat yang hidup segan mati tak mau. Untuk yang pertama, masyarakat Indonesia terjebak pada permainan elite politik. Sementara kondisi kedua, banyak dipengaruhi oleh gelombang yang pertama. Dengan demikian di masa yang akan datang, dapatlah dikatakan kemiskinan Indonesia adalah kemiskinan struktural.

Dalam menghadapi kemiskinan struktural, para pengamat sosiologi politik mengingatkan kepada kita bahwa dalam skala masif masyarakat yang terus-menerus dimiskinkan oleh struktur, terancam fobia, di mana masyarakat takut untuk membangun diri karena ganjalan dan tanpa akses ke pemerintahan di satu pihak. Di pihak lain, masyarakat terus dicekam ketakutan bersama, tetapi bersifat munafik terhadap elite politik sehingga alternatif paling strategis untuk mencari solusi dalam kemiskinan struktural adalah keberanian elite dan pers yang masih idealis.

Elite yang masih idealis, membangun opini publik yang dibantu oleh media massa secara signifikan, dus media massa bukan memprovokasi elite karena "hanya untuk menyenangkan" rakyat, tetapi justru media massa menghimpun pernyataan elite menjadikannya opini bagi kesadaran masyarakat untuk bangkit, barulah kemungkinan struktural dapat teratasi. n

Hardi Hamzah, Staf Ahli Mahar Foundation

Sumber: Lampung Post, Kamis, 29 Juli 2010

Pustaka: Marta Dinata Luncurkan Buku 'Outward Bound'

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Buku Outward Bound yang mengupas persoalan prestasi olahraga di Indonesia diluncurkan di perpustakaan Universitas Lampung hari ini (29-7).

Buku karangan dosen Penjaskes Unila, Marta Dinata, ini juga berisi tentang rumitnya persoalan sekitar prestasi olahraga Indonesia dan sulitnya mencari jalan keluar seolah memberikan kesan kuat munculnya kebekuan ide di tengah kegalauan prestasi olahraga nasional dewasa ini.

"Kenapa saat ini prestasi olahraga Indonesia terus merosot? Ternyata tidak mudah menemukan jawabannya. Berbagai seminar, simposium dan sejumlah pertemuan digelar, baik di kalangan ilmuwan olahraga dan praktisi olahraga. Sayangnya, belum ada jawaban yang memuaskan. Yang sering ditemukan justru upaya mencari �kambing hitam� dari masalah tersebut," kata Marta Dinata, dalam rilisnya yang diterima Lampung Post, Rabu (28-7).

Karena itu, menurut dia, wajar dan masuk akal bila persoalan tersebut mendesak untuk dipecahkan seiring dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap prestasi olahraga Indonesia.

Hal ini merupakan dasar bagi Marta Dinata untuk menulis buku-buku olahraga. Minimnya buku olahraga di Indonesia merupakan salah satu penyebab mandeknya prestasi olahraga di Tanah Air. Walaupun Indonesia banyak mempunyai pakar olahraga, tetapi belum banyak yang tergerak untuk membuat buku-buku olahraga.

Menurut kandidat doktor olahraga UNJ ini, prestasi olahraga di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan belum ada tanda-tanda kemajuan. Ini bisa dilihat dari multievent seperti SEA Games, Asian Games, dan Olympic Games, bahkan di single event pun kita tidak bisa berprestasi, kecuali olahraga yang sudah punya tradisi juara seperti bulu tangkis, bahkan belakangan ini bulu tangkis juga terseok.

Menurut dosen Penjaskes Unila ini yang telah menghasilkan 25 buku olahraga yang tersebar di seluruh Indonesia, merosotnya prestasi olahraga disebabkan kita mempunyai konsep pembinaan yang tidak sistematis dan terarah.

Secara umum atlet kelas dunia memulai latihan pada usia 6--10 tahun dan mencapai prestasi puncak pada usia 20--28 tahun. Mereka latihan dengan program jangka panjang serta ditunjang penuh oleh iptek dan sarana penunjang olahraga yang memadai.

Atlet yang sukses merupakan hasil latihan jangka panjang dan memulai latihan sejak usia dini dengan latihan multilateral. Selain itu, olahraga di Indonesia diurus oleh orang-orang yang tidak berkompeten, baik pusat apalagi di daerah, dan lebih diperparah lagi dunia olahraga sekarang ini sarat dengan kepentingan politik. (MG14/S-1)

Sumber: Lampung Post, Kamis, 29 Juli 2010

Syair Lampung Karam, Dokumen Langka

JAKARTA, KOMPAS.com-- Kenangan manusia terhadap letusan Krakatau tahun 1883, telah diabadikan orang dalam berbagai macam bentuk karya ilmiah, sastra dan seni, melebihi reaksi dan kenangan terhadap banyak bencana alam lainnya yang pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia dan dunia.

Kawah Gunung Anak Krakatau yang masih aktif. (SANDRO GATRA)

Sekarang di Indonesia kenangan itu ditransformasikan dalam bentuk paket budaya dan turisme seperti Festival Krakatau, yang rutin digelar tiap tahun. Dan yang menjadi kejutan, ditemukan salah satu laporan pandangan mata tentang letusan Krakatau tahun 1883, yang ditulis penduduk pribumi, bernama Muhammad Saleh.

Ia selain saksi mata, juga seorang korban letusan Gunung Krakatau. Demikian dikatakan peneliti dan dosen dari Universiteit Leiden, Suryadi, Kamis (29/7) di Jakarta, menjelang peluncuran buku Syair Lampung Karam, Sebuah Dokumen Pribumi tentang Dahsyatnya Letusan Krakatau 1883 (penerbit Komunitas Penggiat Sastra Padang, 2010), di Newseum Indonesia, Jalan Veteran 1 No 31, Jakarta Pusat.

"Walau sudah banyak kajian mengenai Gunung Krakatau, tapi tampaknya laporan yang ditulis Muhammad Saleh dalam genre syair Melayu itu lama terabaikan dan luput dari pandangan para peneliti," ujar Suryadi.

Syair Lampung Karam ditemukan dukumennya pada enam negara, dan karena menggunakan aksara Arab-Melayu (Jawi), tentu hanya dikenal amat terbatas dalam lingkungan peneliti dan peminat sastra Melayu klasik. Agaknya dapat dipahami, dalam banyak kajian sejarah dan teks ini tidak pernah dijadikan rujukan. Banyak sejarawan buta aksara Jawi dan lebih cenderung merujuk kepada sumber-sumber Eropa.

Dalam buku yang akan diluncurkan nanti malam, Suryadi menyajikan alik aksara (transliterasi) Syair Lampung Karam yang didasarkan atas satu edisi cetak batu (lithography) teks itu yang diterbitkan di Singapura pada seperempat terakhir abad ke-19.

"Dalam buku juga diberikan uraian singkat tentang berbagai aspek yang terkait tentang berbagai aspek yang terkait dengan kepengarangan Syair Lampung Karam," jelas Suryadi. Menurut dia, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Syair Lampung Karam adalah sebuah dokumen historis yang langka, yang di dalamnya dapat dikesan persepsi orang pribumi sendiri mengenai letusan Gunung Krakatau 1883, yang tentu saja dapat diperkirakan sangat berbeda dengan kesan-kesan yang sudah begitu banyak diungkapkan dalam laporan-laporan orang Barat.

"Alih aksara Syair Lampung Karam ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah negeri kita, Indonesia, yang tak henti-hentinya diguncang gempa (kuat dan lemah), seperti letusan Gunung Krakatau yang tercatat sebagai salah satu bencana terhebat dalam sejarah dunia," papar Suryadi.

Sejarah letusan Gunung Krakatau memberikan pelajaran kepada kita ahat yang tinggal di Indonesia selalu waspada terhadap bencana alam yang memang menjadi langganan negeri-negeri yang berada dalam lingkaran cincin api Pasifik seperti Indonesia.

Editor: jodhi

Sumber: Oase Kompas.com, Kamis, 29 Juli 2010

July 28, 2010

Feodalisme Modern di Lampung

Oleh Udo Z. Karzi*


SAYA pernah menuliskan betapa (masyarakat) adat Lampung telah dipolitisasi sedemikian rupa bagi kepentingan (politik) segelintir elite yang kebetulan sedang memegang jabatan di pemerintahan atau elite berkuasa, baik di pusat maupun di daerah Lampung sendiri (Media Indonesia, 23 Juni 2007).

Sebenarnya agak "sungkan" saya menuliskan kembali masalah ini. Namun, melihat fenomena bagaimana adok/adek (gelar adat) dengan mudah "diperjualbelikan" di tanah Sang Bumi Ruwa Jurai, saya agak perlu memberikan catatan sedikit.

***

Setidaknya ada dua peristiwa "budaya" Lampung baru-baru ini yang penting saya soroti. Pertama, gelaran budaya Begawi Adat Mewaghi (upacara mengangkat saudara) di Sesat Agung Nowo Balak Gunungsugih, Senin, 28 Juni 2010 lalu. Kabarnya, marga-marga dari Saibatin dan Pepadun bertemu pertama kali dalam begawi adat tersebut sebagai upaya pelestarian tradisi dan budaya asli daerah.

Pada Begawi Adat Mewaghi tersebut M. Hidayatullah gelar Suttan Kanjeng Penyimbang Sakti mengangkat Sapta Nirwandar dan Mudiyanto Thoyib sebagai saudara. Dirjen Promosi dan Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar pun diberi adok Suttan Jaya Negara Mega Sakti dan Bupati Lampung Tengah Mudiyanto ber-adok Suttan Pengiran Abdi Negara Mega Sakti.

Kedua, Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL)—dalam sebuah upacara "sakral" (?) penyerahan gelar adat di Mahan Agung, Sabtu, 24 Juli 2010—menjadikan Gubernur dan Ketua DPRD sebagai pimpinan adat tertinggi Lampung. Sebelumnya, marga adat menjadikan raja atau penyimbang adat sebagai pimpinan tertinggi.

Gelar adat yang disandang Gubernur Sjachroedin Z.P. yakni Kanjeng Yang Tuan Suntan Mangkunegara Junjungan Pemangku Sai Bumi Ruwa Jurai, sedangkan gelar adat Ketua DPRD Marwan Cik Asan yakni Pun Yang Tuan Suntan Pengetahuan Pemangku Sai Bumi Ruwa Jurai. Selain itu, Ketua MPAL Kadarsyah Irsya menyandang gelar adat Kanjeng Suntan Raja Pesirah Penata Adat Sai Bumi Ruwa Jurai.

***

Sebelum ini ada banyak pemberian gelar adat kepada pejabat berbagai kesempatan di berbagai tempat di Lampung. Entahlah, hari gini kok "berburu" gelar adat dan ada saja pihak yang mau "bagi-bagi" adok. Meskipun upacara pemberian adok itu mahal, segera saja tampak jika sesungguhnya adok itu sesungguhnya "diobral habis".

Agak aneh bin ajaib kalau Ketua Majelis MPAL Kadarsyah Irsya mengatakan keputusan itu diambil 80 marga adat di Lampung dan gelar adat untuk Gubernur melekat pada jabatan dan diteruskan kepada penggantinya. "Jika Gubernur berganti, penggantinya juga diberikan gelar adat. Gubernur sekarang Sjachroedin Z.P. bergelar Ruwa Jurai I, penggantinya Kanjeng Yang Tuan Suntan Mangkunegara Junjungan Pemangku Sai Bumi Ruwai Jurai II, dan seterusnya," kata Kadarsyah.

Lebih kacau lagi yang dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Gatot Hudi Utomo dalam sosialisasi Festival Krakatau XX di Balai Keratun, Selasa (1-6). Pemberian gelar kepada Gubernur melibatkan 734 orang pemangku adat. Acara budaya ini akan menjadi salah satu unggulan FK tahun 2010. Lampung ingin meniru acara budaya di Solo, sekatenan tumpeng raksasa.

***

Bagaimana bisa, upacara adat Lampung pemberian adok yang berlaku turun-temurun dengan "serampangan" dikatakan "Kita hendak meniru Solo"? Bagaimana mungkin, upacara penobatan pemimpin adat tertinggi hanya menjadi bagian—itu pun tempelan—dari sebuah festival? Mengapa acara "sakral" ini harus dijadikan sekadar komoditas pariwisata dan tidak ada hubungannya dengan upaya pemberdayaan kebudayaan (adat) Lampung sesungguhnya?

Banyak pertanyaan menggelayuti benak—tidak hanya—saya. Sehari sebelum pemberian adok kepada Sjachroedin, kecaman datang dari Ketua Dewan Perwakilan Penyimbang Adat Lampung (DPPAL) Maulana Raja Niti. Dia menilai pemberian adok adat tidak sesuai dengan tata cara adat Lampung. Pemberian gelar adat tak diberikan kepada sembarang orang dan jabatan semata karena gelar menunjukkan nilai luhur seseorang dalam keadatan Lampung. "Pemberian gelar bukan semata untuk mencari kepentingan. Pemberian gelar itu pun perlu penilaian dan harus mendapat persetujuan dari penyimbang adat," kata Maulana Raja Niti.

Dalam tata keadatan Lampung, para penyimbang berpedoman padan kitab Kuntara Raja Niti dan Kuntara Raja Sa sehingga pemberian gelar tidak diberikan secara sembarangan. Dia khawatir sikap para penyimbang yang memberikan gelar terlalu bebas akan membuat nilai-nilai luhur dari sebuah gelar justru tak memiliki sifat keluhurannya di masyarakat adat (Lampung Post, 24 Juli 2010).

Kritik berikutnya dari Novan Saliwa, aktivis Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Lampung Barat (IKPM Lambar), Yogyakarta, yang berasal dari lingkungan Negarabatin Liwa. Menurut Novan, terlalu mudah para penyimbang memberi gelar pada seseorang dengan mengatasnamakan seluruh Lampung. "Bagi masyarakat adat Saibatin, pimpinan tertinggi dalam adat hanyalah akan kami taruhkan pada lurus garis keturunan Umpu Saibatin. Gelaran atau adok dalom/suntan, raja, ratu, panggilan seperti pun dan sai batin serta nama lamban gedung (rumah adat/keraton) hanya untuk Saibatin Raja dan keluarganya, dan gelar itu dilarang dipakai oleh orang lain," kata dia.

Dalam garis dan peraturan adat, kata Novan, tidak terdapat kemungkinan untuk membeli pangkat adat tertinggi, terutama di dataran Sekala Brak sebagai warisan resmi dari kerajaan Paksi Pak Sekala Brak asal mula peradaban Lampung. (Lampung Post, 27 Juli 2010).

Lalu, kritik ini dilengkapi Irfan Anshory, sai batin dari Talangpadang, Tanggamus, yang kini bermukim di Bandung, "Tidak ada dan memang tidak boleh ada yang mengklaim penyimbang seluruh Lampung. Masyarakat adat Lampung itu semacam federasi, yang masing-masing penyimbang dalam kelompoknya. Seorang penyimbang di kelompoknya tidak bisa menjadi penyimbang di kelompok yang lain." Agak aneh juga, kata Irfan, di abad ke-21 ini, kok masih ada yang orang mau menjadi "penyimbang kemawasan".

***

Jadi? Pemberian adok belakangan ini tidak lebih dari akal-akalan saja dari para "penjilat". "Yang dijilat" pun senang-senang saja! Tujuannya, apalagi kalau bukan melanggengkan kekuasaan dengan "menunggangi" adat. Sungguh patut disayangkan adat dan masyarakat adat yang sebenarnya justru tidak diberdayakan sama sekali.

Sementara itu, MPAL (dulu: LMAL) sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai representasi dari masyarakat adat Lampung yang sebenarnya telah diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan institusi itu adalah "politisasi adat" untuk merebut kekuasaan dan kemudian menjaga kelanggengan rezim yang berkuasa. Lihat saja pengurus MPAL yang diisi oleh pejabat/mantan pejabat atau orang-orang yang dekat (bisa juga mendekatkan diri) pada sumbu kekuasaan.

Kalau mau jujur, yang disebut penyimbang adat atau saibatin toh tidak otomatis memiliki jabatan di lembaga pemerintahan. Mereka ada di komunitas adat mereka masing-masing dan menjadi pemimpin dalam komunitas mereka itu. Jadi, memang agak susah seorang pejabat mengklaim diri sebagai pemimpin adat bagi seluruh masyarakat adat di Lampung.

Maka, bukan hal berlebihan jika ada yang menuding institusionalisasi masyarakat adat dalam wadah semacam MPAL atau nama lainnya sebagai sebuah upaya sentralisasi adat. Lihat saja, nanti MPAL akan membentuk cabang di kota/kabupaten, bahkan mungkin hingga kecamatan dan kelurahan/pekon. Dengan adanya MPAL, adat-istiadat seakan-akan dibuat formal atau dibakukan berdasarkan versi pengurus MPAL.

Padahal, sudah jelas dalam lambang Provinsi Lampung tertulis tentang "Sang Bumi Ruwa Jurai" sebagai pengakuan tidak mungkin adanya penyeragaman. Lampung itu kan multikultur. Etnis Lampung juga plural. Tafsir-tafsir tentang kebudayaan Lampung (adat-istiadat, kebiasaan, kesenian, cara-cara berbicara, pola tindakan, dan sebagainya) juga multitafsir. Heterogenitas ini kan harusnya dihormati. Jadi, biarlah kebudayaan Lampung tumbuh dengan pluralitasnya.

* Udo Z. Karzi, tukang tulis, tinggal di Bandar Lampung

Sumber: Lampung Post, Rabu, 28 Juli 2010

Festival Krakatau, Masih Seperti Dulu...

Oleh Isbedy Stiawan Z.S.

DENGAN semangat ’’pembaruan’’, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Lampung Gatot Hudi Utomo mengeluarkan statemen bahwa Festival Krakatau (FK) 2010 tampil beda: lebih meriah... dan seterusnya. Pernyataan itu pernah saya baca di sebuah koran lokal, sebelum FK XX ditahbiskan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Sabtu (24/7).

INDAH nian statemen itu terdengar. Sayangnya, hal itu tak disertai bukti. Betapa pun Gubernur Sjachroedin Z.P. ketika peresmian FK di GOR Saburai Sabtu sore lalu menegaskan, FK XX tahun ini lebih baik dibandingkan kegiatan serupa di tahun sebelumnya.

Indikasinya, beragam atraksi yang ditampilkan pada pembukaan FK XX, seperti lagu daerah, tarian tradisional, dan pawai budaya, cukup memukau beberapa duta besar yang hadir. Yakni dari Belgia, Filipina, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Argentina. Bahkan, gubernur menunjuk bahwa tahun lalu sepertinya terlalu membosankan karena atraksi budayanya itu-itu saja. Kalau sekarang lebih beragam dan cukup menarik. Penilaian gubernur ini dirilis sebuah koran lokal.

Pertanyaan kemudian yang muncul, apakah keberagaman atraksi yang ditampilkan mengindikasikan lebih baik (artinya: berhasil?). Bahkan, tampilnya lagu daerah, tarian tradisional, dan pawai budaya pada saat peresmian FK XX juga dapat dikatakan bahwa tahun ini lebih baik?

Termasuk kehadiran para duta besar, yang konon, sebagai tamu kehormatan maka segala sesuatunya disiapkan? Kalau benar para dubes itu datang, duduk rapi, lalu kembali (ke Jakarta) disangui tanpa ada kelanjutan, alamat FK yang digelar tiap tahunnya tak pernah bebuah devisa.

Terlalu sering kita dicekoki pernyataan, FK digelar sebagai ajang promosi budaya dan pariwisata daerah ini. Padahal ini kali, sudah angka 20, berarti sudah lebih 20 tahun karena ada tahun yang absen. Lalu, apakah 20 tahun penyelenggaraan FK masih selalu dari bagian promosi? Berapa besar anggaran –uang rakyat– yang ditumpahkan ke hanya satu penyelenggaraan tersebut, jika baru taraf promosi?

Sebagai provinsi ujung selatan pulau Sumatera dan berdekatan Banten–DKI Jakarta, Lampung bagai kota ’’antara’’ yang amat dilematis. Jangankan dari Provinsi Nagroe Aceh Darussalam (NAD) atau Sumatera Utara, warga Sumsel saja sulit menginginkan singgah di Lampung. Pasalnya, lebih cepat dan sedikit murah langsung ke Cengkareng. Bahkan, orang Medan jika ingin berwisata akan memilih kota-kota di Jawa dan Bali. Sebab, bandaranya memungkinkan untuk ke sana.

Begitu pula wisatawan yang singgah di Jakarta, tentu setibanya di Cengkareng akan lebih nyaman terbang ke Bali dan kota-kota lain di luar Lampung. Itu jika wisatawan memilih penerbangan, bagaimana jika menempuh jalan darat: wisatawan juga enggan ke daerah ini lantaran waktu tempuh yang hampir 10 jam. Ini problem transportasi antarprovinsi.

Transportasi dalam provinsi juga bermasalah. Terlalu banyak jalan yang berlubang, membuat perjalanan tak akan nyaman. Infrastruktur dari dan menuju objek wisata boleh dibilang sangat memrihatinkan. Bisa dibayangkan lelahnya untuk mencapai Menara Siger, misalnya. Apatah lagi ingin menikmati pesona alam Gunung Anak Krakatau (GAK) jika tidak setahun sekali karena bersama-sama dengan kapal roro. Ini soal lagi, belum baiknya dermaga yang ada di Canti, Lampung Selatan. Oleh sebab itu, wisatawan asing tentu lebih memilih dari Banten tinimbang dari Lampung.

Berbagai masalah yang menjadi kendala ini, seharusnya segera dituntaskan. Bukan ngoyo menggelar FK tiap tahun karena sudah diagendakan, sementara item kegiatan layaknya copy paste sehingga wajar jika seorang anggota DPRD Lampung jengah, dan anggaran pun tiap tahun dikurangi.

Bukan karena alam wisata Lampung di bawah standar objek-objek wisata yang ada di provinsi lain. Tetapi disebabkan pengelolaan objek wisata, program promosi seperti festival-festival yang ada kurang heboh, bahkan cenderung seremonial. Padahal, dalam ilmu pasar, yang diperlukan adalah cara mengemas dalam penjualan. Sementara untuk menjual sesuatu, promosi sangat amat diperlukan agar orang tertarik. Nah, cara untuk menarik ini tampaknya yang belum kita miliki.

Menarik di sini, bagaimana infrastruktur yang oke. Objek wisata yang benar-benar memesona pengunjung. Imej atau pencitraan yang terus dijaga dan dibuktikan kepda setiap wisatawan yang berkunjung. Jangan sekali pengunjung datang lalu kecewa, misalnya infrastruktur yang buruk atau keamanan dan kenyamanan yang tak diperolehnya, selanjutnya mereka akan bilang: ’’Good bye Lampung!”

Saya memiliki cerita menarik di Bandara Seribegawan Brunei Darussalam, baru-baru ini. Di ruang untuk merokok, saya jumpa dengan seorang warganegara Australia. Menurut ceritanya, ia dari Hongkong ingin pulang ke negaranya, dan pesawat transit di Brunei. Ketika saya tanya kenapa tidak singgah dan jalan-jalan di Brunei, ia mengatakan, orang Brunei stupid. Lalu ia menambahkan, ’’Saya lebih suka ke Bali meski banyak warga kami mati di sana!” Lagi-lagi Bali. Lagi-lagi, bukan Lampung.

Seremoni dan Gengsi

FK yang telah digelar (lebih) 20 tahun ini, tampaknya, dianggap banyak warga hanya kegiatan seremoni(al) dan sementara bagi kabupaten/kota ajang ini merupakan ’’taruhan’’ gengsi alias prestise –bukan prestasi!– saat tampil di panggung karena didapuk juara umum.

Festival seni sejatinya tak bisa diukur oleh piala atau matematis. Kesenian itu luhur, tercipta karena hati. Tak mungkin kesenian yang dimiliki Tulangbawang dipertandingkan dengan kesenian yang diluhurkan oleh Lampung Barat, Lampung Utara, maupun Pringsewu, Metro, maupun Pesawaran. Apalagi kalau kita mau merasionalkan, warga Pringsewu dan Metro mayoritas warganya adalah nonetnis Lampung. Ini soal rasionalitas.

Ajang lomba lain yang juga menjadi rebutan, seperti Pemilihan Muli-Mekhanai. Betapa banyak muli dan mekhanai yang ikutserta berdomisili di Bandar Lampung, namun mewakili salah satu kabupaten/kota. Saya banyak dapat informasi dari ajang yang hanya mencari ’’perempuan cantik’’ dan ’’bujang ganteng’’ ini, bahwa beberapa agent menjelang lomba akan memburu muli-mekhanai yang bisa mewakili daerah tertentu. Dan harus menang!

Bagaimana harus? Kabar yang tak sedap dan ini sudah menjadi rahasia umum, kabupaten tertentu siap mengucurkan dana jika pesertanya dimenangkan. Dengan banyak kemenangan, otomatis akan merengkuh juara umum. Ajang lomba yang rentan disusupi ’’dana siluman’’ adalah tari kreasi dan muli-mekhanai.

Bahkan untuk lomba tari kreasi, sepertinya yang harus berjaya setiap tahunnya –ini bergantian memegang juara I– Lampung Utara, Tulangbawang, dan Lampung Barat. Lalu, apakah Metro, Bandarlampung, Tanggamus, selalu tampil di bawah ketiga kabupaten tersebut? Kalau benar, mesti ada yang salah dalam pembinaan. Kalau tidak, benar tengarai bahwa di ajang ini terjadi ’’main siluman’’ dengan pelaksana/juri. Hal sama, bisa saja terjadi, pada pemilihan pemenang saat pawai budaya.

Jadi, FK yang ditaja Pemprov Lampung yang kali ini ke 20, amatan saya masih seperti dulu. Selain mendatangkan kesultanan Cirebon, warga Cikoneng, dan Komering: selebihnya copy paste: dibuka siang hari lalu malamnya di panggung utama di isi hiburan, esok siang tur ke GAK, dan ditutup di menara Siger.

Sementara festival-festival serupa di provinsi lain, gelar dilaksanakan sepekan atau sebulan penuh. Misalnya, Festival Kesenian Jogja (FKJ), Pesta Kesenian Bali (PKB), dan lain-lain, tidak hanya sehari-dua hari. Materi acaranya juga berlimpah: dari tradisi hingga modern, dari tari sampai puisi. Dari hiburan tak lupa seminar. Begitulah seyogyanya.

Ah, saya sudah terlalu sering mengkritisi FK. Tetapi selalu saja tak pernah membanggakan saya sebagai ulun Lampung. Tabik.

* Isbedy Stiawan Z.S., Sastrawan

Sumber: Radar Lampung, Rabu, 28 Juli 2010

Budaya "Hahiwang" Lampung Barat Terancam Punah

Liwa, Lampung Barat, 28/7 (ANTARA) - Budaya "hahiwang" yakni berupa seni melantunkan syair sastra Lampung, yang di dalamnya terkandung makna dan pesan moral, biasanya dibawakan pada acara adat juga hajat, untuk memberikan pesan bagi yang melaksanakan, terancam punah.

"Seni Hahiwang semakin hari kian menghilang dari tengah masyarakat, semua terlarut dengan budaya modern yang dianggap sebagai budaya yang pantas berkembang di era sekarang," kata seniman "hahiwang", Mamak Lawok (63) di Pekon (Desa) Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Lampung Barat, sekitar 330 kilometer dari Bandarlampung, Rabu.

Dia menjelaskan, sangat sulit menalarkan dan menularkan budaya "hahiwang" pada generasi mudah.

"Memberikan pelajaran kepada generasi mudah sangat sulit, rata- rata mereka enggan mendengarkan karena budaya ini dianggap kuno dan tak lagi pantas di era sekarang, tapi mesti begitu, saya tidak akan berhenti untuk memberikan pelajaran pada anak muda akan budaya "hahiwang" ini, walaupun dari segi usia saya tidak selincah dulu," kata dia.

Ia pun menjelaskan, mengajarkan budaya "hahiwang" dengan orang yang memang mengerti bahasa daerah.

"Siapa saja yang ingin belajar harus pasih berbahasa Lampung, karena itu menjadi modal utama untuk belajar, dan belajar 'hahiwang' harus memiliki suara yang khas," kata dia lagi.

Dia pun mengaku sedih budaya tersebut nyaris punah di daerah sendiri, dan jika tidak segera ada penyelamatan, bisa tinggal nama.

"Sebelum saya berhasil memperkenalkan budaya 'hahiwang' ini pada masyarakat terutama generasi muda, saya tidak akan berhenti, hingga nafas terakhir saya," kata dia.

Sementara itu, dari keterangan beberapa sumber, pelaku atau yang masih melaksanakan "hahiwang" adalah seniman lama.

Sejumlah warga pun berharap budaya tersebut masuk ekstrakulikuler pada sekolah, berharap ada yang tertarik untuk menyelamatkannya.

Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Lampung Barat, Sudirman MM, mengatakan, pemkab akan terus berupaya melestarikan budaya "hahiwang".

"Melaluikegiatan yang kerap menampilkan 'hahiwang' pada acara besar menjadi upaya kami untuk mengenalkan lebih luas budaya ini, sekaligus dalam kegiatan tahunan, kami menyelenggarakan lomba 'hahiwang', dan nantinya setiap tahun akan terus adakan," kata dia lagi.

Ia menjelaskan, tidak mudah mengenalkan budaya daerah itu pada generasi muda.

"Generasi muda saat ini sudah terkontaminasi pada budaya barat, yang tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk membimbing mereka dalam mencintai budaya asli dan kedepan kami akan bekerja sama dengan beberapa pihak agar 'hahiwang' menjadi kegiatan ekstra kulikuler untuk merapatkan kembali budaya daerah pada generasi muda," katanya.

Sumber: Antara, 28 Juli 2010

Festival Krakatau: Pesta Warga Lampung

Oleh Wisnu Aji Dewabrata

RIBUAN warga memenuhi Lapangan Saburai, Bandar Lampung, dan jalan-jalan di sekitarnya, Sabtu (24/7). Mereka antusias melihat arak-arakan Festival Krakatau XX yang panjangnya lebih dari 2 kilometer. Warga sudah menunggu sejak pukul 13.00 walaupun arak-arakan baru dimulai pukul 15.00.

Arak-arakan dalam Festival Krakatau XX, Sabtu (24/7) di Bandar Lampung, Lampung, diikuti parade gajah. Arak-arakan itu diikuti ribuan peserta dari 14 kabupaten/kota di Lampung. Festival Krakatau digelar untuk memperingati letusan Gunung Krakatau tahun 1883 dan menarik wisatawan ke Lampung. (KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA)

Bagi warga Lampung, Festival Krakatau merupakan salah satu agenda yang selalu dinantikan setiap tahun. Festival yang sudah diselenggarakan selama 20 tahun itu masih memiliki daya tarik yang besar hingga saat ini.

Festival Krakatau diselenggarakan untuk memperingati letusan Gunung Krakatau pada tanggal 26, 27, dan 28 Agustus 1883.

Letusan Gunung Krakatau menimbulkan awan panas setinggi 70 kilometer dan tsunami setinggi 40 meter. Letusan gunung yang terletak di Selat Sunda, tetapi secara administratif masuk wilayah Lampung, tersebut menewaskan sekitar 36.000 orang.

Selain untuk memperingati tragedi yang memilukan itu, Festival Krakatau juga bertujuan menarik wisatawan berkunjung ke Provinsi Lampung.

Festival Krakatau XX berlangsung pada Sabtu-Minggu (24-25/7). Tahun ini Festival Krakatau agak berbeda dengan kegiatan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Festival kali ini diwarnai dengan pemberian gelar adat kepada Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Ketua DPRD Lampung Cik Marwan Hasan, dan Ketua Majelis Penyeimbang Adat Lampung Qadarsah Irsa.

Prosesi pemberian gelar berlangsung di Mahan Agung, yaitu rumah dinas Gubernur Lampung di Bandar Lampung. Prosesi dilakukan dengan serangkaian upacara adat Lampung, di antaranya mengarak para penerima gelar menggunakan kereta kuda.

Adapun arak-arakan Festival Krakatau dimulai dari Jalan Jenderal Sudirman, kemudian masuk ke Lapangan Saburai. Di lapangan tersebut telah berdiri panggung utama dengan ornamen kepala gajah.

Di depan panggung utama berdiri tenda VIP. Di tenda tersebut duduk para tamu undangan, di antaranya Duta Besar Yunani, Brunei, Filipina, Belgia, dan Singapura.

Lebih meriah

Zainudin (64), warga Bandar Lampung, mengutarakan, Festival Krakatau tahun 2010 lebih meriah ketimbang Festival Krakatau tahun sebelumnya.

”Festival Krakatau tahun ini lebih meriah karena diikuti peserta dari 14 kabupaten/kota. Tahun sebelumnya jumlah peserta karnaval tidak sebanyak tahun ini,” kata Zainudin yang setiap tahun selalu menonton Festival Krakatau bersama cucunya.

Menurut Zainudin, akan lebih baik kalau Festival Krakatau diselenggarakan dua kali setahun. ”Sebenarnya kami ini haus hiburan. Kalau bisa diselenggarakan lebih dari sekali dalam setahun juga bagus,” ujarnya.

Evi (38), juga warga Bandar Lampung, mengutarakan, karnaval Festival Krakatau akan lebih menarik jika para pesertanya melakukan atraksi. Evi melihat para peserta karnaval hanya berjalan kaki atau menari dan memainkan musik seperlunya. ”Kalau cuma jalan kaki, terlihat kurang menarik,” katanya.

Evi menyayangkan kurangnya publikasi mengenai Festival Krakatau XX. Seandainya publikasi lebih gencar, Festival Krakatau tahun ini dipastikan lebih meriah, kata Evi.

Melihat Krakatau

Puncak acara Festival Krakatau adalah melihat Gunung Anak Krakatau hari Minggu (25/7). Para tamu undangan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Gunung Anak Krakatau.

Di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, perahu-perahu kecil yang dihiasi bendera telah disiapkan untuk menyambut kedatangan para tamu.

Namun, feri yang mengangkut tamu tidak bisa mendekat ke Gunung Anak Krakatau sehingga para tamu VIP hanya bisa menikmati keindahan gunung dari kejauhan.

Siang itu Gunung Anak Krakatau terlihat indah dengan semburan asap yang tingginya mencapai ratusan meter. Asap berwarna kelabu bergulung-gulung ke angkasa.

Di kaki Gunung Anak Krakatau, puluhan warga Pulau Sebesi yang merupakan pulau terdekat dengan Gunung Anak Krakatau dengan antusias menunggu kedatangan feri.

Festival Krakatau disambut dengan sukacita oleh warga Lampung di Bandar Lampung dan di tengah lautan, seperti warga Pulau Sebesi. Festival Krakatau adalah pestanya warga Lampung!

Sumber: Kompas, Rabu, 28 Juli 2010

Menulis Kreatif: Semua Orang Bisa Jadi Penyair

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Semua orang bisa menulis puisi dan mempunyai potensi menjadi penyair. Potensi tersebut akan berkembang menjadi besar jika terus diasah.

Wakil Pemimpin Umum Lampung Post Djadjat Sudradjat mengatakan hal itu pada acara Pelatihan Creative Writing (menulis kreatif) bagi pelajar SMP dan SMA di SMAN 7 Bandar Lampung, Selasa (27-7).

Kegiatan tersebut diselenggarakan PT Pos Indonesia sebagai implementasi program corporate social responsibility (CSR) bekerja sama dengan SMAN 7 dan Lampung Post, diikuti 61 siswa dari 11 SMP/SMA se-Bandar Lampung.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari dan dibuka Kepala Kanwil Usaha III PT Pos Indonesia Sumbagsel Junaidi itu dihadiri Manager Purel PT Pos Indonesia Rika Hendrawati, kepala SMAN 7 Suharto.

"Mereka yang sungguh-sungguh berpuisi itulah yang akan menentukan seseorang menjadi penyair," kata Djadjat. Dia menyarankan siswa yang ingin menulis puisi sekaligus penyair hendaknya membaca sajak karya-karya terbaik dan membaca aneka macam buku.

Sebab, kata dia, puisi yang berkualitas, selain pada teknik penulisan dan kandungannya, juga sangat bergantung pada pengetahuan seseorang tentang berbagai persoalan. Djadjat mencontohkan, menulis puisi harus memilih tema yang menyentuh perasaan.

Palatihan ke-11 bagi siswa yang diselenggarakan PT Pos Indonesia ini diisi materi tentang penulisan kreatif, penulisan berita, opini, puisi, pengantar filateli, dan cerpen. Pematerinya antara lain Ketua Forum Lingkar Pena (FLP) Irfan Hidayatullah, Community Organizer Paramedia Komunikatama Mahpudi, Redaktur Pelaksana Lampung Post Iskandar Zulkarnain, dana Redaktur Opini dan Budaya Lampung Post Udo Z. Karzi.

Untuk memberikan wawasan pelatihan penulisan kreatif, peserta juga mengunjungi Kantor PT Pos Indonesia di Bandar Lampung. Di samping itu, mereka juga praktek menulis puisi, berita, dan cerita pendek.

Mahpudi mengatakan pelatihan ini bertujuan membangun kembali budaya menulis yang mulai menurun di kalangan pelajar. Selain memberikan motivasi dan melatih keterampilan menulis, program ini juga untuk mendekatkan siswa dengan media sebagai wadah bagi penulisan kreatif. Selanjutnya, dari sini semua pihak ingin menyadarkan bahwa menulis bisa menjadi profesi. (IKZ/S-1)

Sumber: Lampung Post, Rabu, 28 Juli 2010

Kolonialisme Baru dalam Kebudayaan

Oleh Budi Hutasuhut*

KONSEP negara menjadi hagemoni baru di Lampung. Di tangan para ’’intelektual penjilat’’, konsep ini makin kuat daya cengkram cakarnya. Maka, masyarakat yang kaya akan nilai budaya –yang diwarisi dari ratusan marga dan masing-masing memiliki penyimbang atau saibatin– tanpa sadar dimiskinkan dengan hanya mengakui satu penyimbang atau satu saibatin.

***

DENGAN suka cita, masyarakat adat Lampung menyaksikan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) memberi gelar adat Kanjeng Yang Tuan Suntan Mangkunegara Junjungan Pemangku Sai Bumi Ruwa Jurai kepada Gubernur Lampung Sjachroeddin Z.P. dan Pun Yang Tuan Suntan Pengetahuan Pemangku Sai Bumi Ruwa Jurai kepada Ketua DPRD Marwan Cik Asan. Mereka tertawa, tersenyum, dan berbahagia, meski dimiskinkan secara budaya.

Posisi penyimbang atau saibatin dalam masyarakat marga di Lampung tak ada kaitannya dengan konsep negara. Seseorang menjadi penyimbang atau saibatin karena garis darah patriarkhi, yang didapat secara turun-temurun. Bukan pemberian, apalagi dikait-kaitkan status sosial dan kedudukan dalam sistem pemerintahan negara.

Sebab itu, pemberian gelar adat kepada gubernur dan ketua DPRD Lampung adalah kemunduran dalam tradisi budaya Lampung. Tak ada kearifan tradisional pada fenomena ini. Terlebih, dilihat sebagai peristiwa politik yang digadang-gadang segelintir elite karena ingin memperjuangkan kepentingan personalnya.

Pemberian gelar adat karena berorientasi kepada jabatan pernah berlangsung sangat fenomenal di lingkungan masyarakat adat Lampung di zaman kolonialisme Belanda. Ketika pemerintah Hindia Belanda ingin menancapkan kuku-kuku kekuasaan penjajahannya di lingkungan masyarakat adat Lampung pasca jatuhnya Kesultanan Banten, Belanda mesti berhadapan dengan perlawan-perlawanan sengit dari para penyimbang atau saibatin masyarakat adat yang salah satunya digelorakan Radin Intan.

Meski Radin Intan hanya seorang radin, bukanlah saibatin posisi tertinggi dalam kultur kesaibatinan masyarakat adat Lampung pesisir Selatan. Tapi, ia mampu memberikan perlawanan yang merepotkan Belanda. Keradinan yang melekat dalam dirinya adalah nilai seorang saibatin yang selalu memikirkan nasib dan masa depan dari masyarakat marganya, yang melihat betapa Belanda akan membawa mudarat bagi kehidupan seluruh lapisan masyarakat marga.

Karena Radin Intan hanyalah saibatin bagi masyarakat marganya, sedangkan Lampung terdiri atas ratusan masyarakat marga, gelora perlawanan terhadap Belanda yang diembuskannya hanya mampu memengaruhi masyarakat marga di mana Radin Intan menempati posisi sebagai radin. Belanda memahami konsep kesaibatinan ini, lalu memengaruhi masyarakat marga lain dan mengadu-domba.

Untuk memuluskan politik adu-dombanya, Belanda mengangkat tokoh-tokoh adat dari lingkungan masyarakat marga lainnya sebagai pesirah dalam sistem pemerintahan baru bentukan Belanda. Setiap pesirah yang ditunjuk, diberi gaji bulanan dan bekerja untuk Pemerintah Belanda dengan tugas-tugas mulia menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kita tahu, Radin Intan kemudian menjadi musuh bersama. Saibatin masyarakat marga pesisir itu diposisikan sebagai pemberontak, diberi cap sebagai perompak. Lalu, sebagian besar masyarakat marga yang telah diberi kedudukan, posisi, dan kenyamanan jabatan oleh Belanda, beramai-ramai memusuhi Radin Intan sampai kemudian pejuang nasional itu tertangkap.

***

APA yang dilakukan Belanda di zaman kolonialisme, kini dicontoh MPAL. MPAL adalah organisasi non-pemerintah, tetapi organisasi yang dibentuk setelah gubernur Lampung dijabat Sjachroeddin Z.P. ini belakangan seolah-olah menjadi instansi/badan vertikal yang mengurusi masalah kebudayaan dalam sistem birokrasi Pemda Lampung –melampaui wewenang yang sudah inklud di tubuh dinas pariwisata dan kebudayaan serta dinas pendidikan. Organisasi ini dimodali dana APBD. Tapi, dana-dana itu tak sampai ke daerah, organisasi MPAL yang ada di kabupaten/kota.

Karena dimodali dana APBD meskipun tak pernah transparan bagaimana lembaga ini mengelola dana-dana rakyat itu, MPAL banyak melakukan kegiatan yang mengarahkan dirinya sebagai penjaga kebudayaan Lampung. Cuma, MPAL yang diisi para tokoh budaya dan sebagian besar berlatar belakang pejabat atau pegawai negeri sipil, tidak bekerja sebagai intelektual budaya. Mereka bekerja layaknya PNS, yang sangat ditentukan oleh hirarki kepangkatan sehingga ruang lingkup kerjanya banyak mencaplok hal-hal yang seharusnya menjadi beban kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung atau Dinas Pendidikan Lampung.

Kondisinya semakin parah ketika sebagai tokoh adat, tingkat pemahaman dan pengetahuan setiap anggota MPAL tentang nilai-nilai budaya masing-masing sangat kuat dipengaruhi oleh pengalaman mereka selama menjadi pejabat di pemerintahan. Artinya, konsep kebudayaan Lampung bagi mereka adalah konsep kebudayaan yang mengakar dari Bhinneka Tunggal Ika. Budaya Lampung dipahami hanya sebagai budaya Lampung sembari mengabaikan bahwa budaya Lampung merupakan representasi dari nilai-nilai yang diwariskan ratusan masyarakat marga Lampung.

Tapi, karena persepsi dan pemahaman penggerak MPAL bahwa kebudayaan identik dengan pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana di zaman Orde Baru konsep kebudayaan identik dengan Presiden Suharto yang berasal dari lingkungan kebudayan Jawa, maka kebudayaan Lampung identik dengan kebudayaan yang melahirkan Gubernur Lampung Sjachroeddin ZP.

Sebab itu, konsep kebudayaan Lampung yang diperkenalkan oleh MPAL dan didukung oleh intelektual kebudayaan dari Universitas Lampung, adalah kebudayaan yang memosisikan Sjachroeddin Z.P. sebagai penyimbang marga. Sementara posisi penyimbang atau saibatin ratusan marga lainnya berada di bawah bayang-bayang masyarakat marga yang melahirkan sosok Sjachroeddin Z.P.

Pada tataran inilah perlu dipertanyakan di mana posisi saibatin marga Paksi Pak Skala Brak, masyarakat marga yang diyakini sebagai leluhur budaya seluruh masyarakat adat Lampung? Sebab itu, bisa dibilang kebudayaan Lampung adalah kebudayaan politis. Kebudayaan yang perkembangannya, pemahamannya, dan pemikirannya, selalu mundur ke belakang.

* Budi Hutasuhut, Peneliti Budaya Lampung untuk Yayasan Sekolah Kebudayaan Lampung

Sumber: Radar Lampung, Rabu, 28 Juli 2010

July 27, 2010

[Surat Pembaca] Menjaga Keluhuran Adok

BAGI kaum muda, belajar memahami dan mengerti hingga mencintai adat Lampung adalah bagian dari langkah menjaga dan melestarikan keluhuran adat sai tuha. Akan tetapi, dengan mengenal adat istiadat, ego kreatif dan rasa ingin semua bernuansa baru semoga tidak mengalahkan rasa cinta, bangga, taat, dan hormat pada adat dan sejarah nenek moyang orang Lampung yang memang perlu dipertahankan, dilestarikan, dan dikembangkan seiring dengan berkembangnya zaman.

Fenomena adat yang terjadi di Lampung baru-baru ini yakni tentang mudahnya para penyimbang-penyimbang memberi gelar pada seseorang dengan mengatasnamakan seluruh Lampung, padahal kurang menimbang keharmonisan dan nilai ruwa jurai-nya Lampung.

Bagi masyarakat adat Saibatin, pimpinan tertinggi dalam adat hanyalah akan kami taruhkan pada lurus garis keturunan Umpu Saibatin. Gelaran atau adok dalom/suntan, raja, ratu, panggilan seperti pun dan sai batin serta nama lamban gedung (rumah adat/keraton) hanya untuk Saibatin Raja dan keluarganya dan gelar itu dilarang dipakai oleh orang lain.

Dalam garis dan peraturan adat tidak terdapat kemungkinan untuk membeli pangkat adat tertinggi, terutama di dataran Sekala Brak sebagai warisan resmi dari kerajaan Paksi Pak Sekala Brak asal mula peradaban Lampung.

Terhadap maraknya pengangkatan gelar oleh para penyimbang, kita teringat pada kata-kata pengamat Belanda tentang orang Lampung dahulu yang saat ini mungkin ada benarnya "ijdelheid" orang lampung hidupnya sederhana, suka bermegah-megahan, berlomba mencari gelar adat (Hilman Hadikusuma, Masyarakat dan Adat Budaya Lampung, 1989:16).

Namun, harapan besar agar selain tetap menjaga tata aturan dalam pengangkatan gelar (adok) seperti yang disinggung di atas, kita juga hendaknya bisa mencerminkan masyarakat adat Lampung bertata etika yang halus dengan memahami makna terdalam dari setiap luhurnya adat Lampung, bupi'il bupesenggighi (kontrol diri), hiogh sumbay (saling memberi dalam adat), mukuaghian miusimah (ramah), nengah nyampogh (bermusyawarah), dan sikap senantiasa pandai di jong ni dighi (tahu diri), yaitu sikap selalu ingat pada posisi dan fungsi diri, selaras gelar adat Lampung yang telah diberikan kepada seseorang, terutama para tuha jaghu, tuha ghaja (pemimpin adat) harus selalu sadar (titi teliti), bahwa ia adalah "pemimpi", banyak anak-buah dalam pimpinannya.

Ia berkewajiban senantiasa bersikap ing ngarso sung telodo. Supaya yang dipimpinnya juga selalu mulus dan tulus, tut wuri handayani. Begitu juga bagi masyarakat adat Lampung, haruslah mengerti tentang julukan (petutoghan) terhadap seseorang, mulai dari kepada orang tua sendiri hingga kepada keluarga yang lain menurut tingkatan dalam adat. Dengan demikian, jati diri orang Lampung berupa adat istiadat sai tuha di atas dapat benar-benar dihormati dan dihargai karena ketinggian dan keluhuran nilainya.

Novan Saliwa
Aktivis Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Lampung-Barat (IKPM LAMBAR), Yogyakarta, asal lingkungan Negarabatin Liwa


Sumber: Lampung Post, Selasa, 27 Juli 2010

Kemampuan Menulis Siswa Lemah

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kemampuan menulis di kalangan siswa, terutama dalam bentuk pemikiran, mengalami penurunan akibat perkembangan teknologi informasi, seperti telepon seluler, dan berkurangnya intensitas surat-menyurat dalam berkomunikasi.

Community Organizer Paramedia Komunikatama Mahpudi mengatakan hal itu terkait dengan pelaksanaan Pelatihan Menulis Kreatif (creative writing) bagi pelajar SMP dan SMA di SMAN 7 Bandar Lampung, 27--28 Juli.

Kegiatan yang diselenggarakan PT Pos Indonesia sebagai implementasi program corporate social responsibility (CSR)-nya ini direncanakan akan diikuti 61 siswa dari 11 SMP/SMA se-Bandar Lampung.

Pelatihan ini, kata Mahpudi, untuk membangun kembali budaya menulis yang sudah mulai menurun di kalangan pelajar. "Melalui pelatihan creative writing ini, kami berharap akan tumbuh kemampuan menulis siswa," kata dia saat berkunjung ke Lampung Post, Senin (26-7).

Selain memberikan motivasi dan melatih keterampilan menulis, kata Mahpudi, program ini juga untuk mendekatkan siswa dengan media sebagai wadah bagi penulisan kreatif. Selanjutnya, dari sini semua pihak ingin menyadarkan semua pihak bahwa saat ini menulis bisa menjadi profesi.

Menurut Mahpudi, adalah keliru kalau berbicara mengenai industri kreatif hanya mengaitkannya dengan kerajinan. "Yang lebih besar dari itu, industri kreatif itu harus didukung oleh kemampuan menulis. Sebab, energi terbesar dari kreativitas adalah gagasan, pemikiran. Dan menulis adalah salah satu bentuk upaya menuangkan gagasan dan pemikiran itu."

Peranan Pers


Wakil Pemimpin Umum Lampung Post Djadjat Sudradjat menilai kegiatan ini sejalan dengan peranan pers. "Lampung Post mempunyai komitmen untuk memajukan dunia pendidikan dan juga mendorong kreativitas pelajar dengan rubrik-rubrik, seperti Bintang Pelajar, Dunia Anak, Reporter Cilik, dan Dunia Kampus."

Djadjat mengakui ada kecenderungan penurunan kemampuan menulis di kalangan pelajar. "Ada pergeseran pendidikan dahulu dengan sekarang, terutama pelajaran mengarang. Akibatnya, pelajar tidak terampil menuangkan pemikiran dalam bentuk tulisan," ujarnya.

Dia melihat ada fenomena baru kemunculan penulis tanpa kita ketahui latar belakang kepenulisannya. "Kalau dulu, kita melacak riwayat kepengarangan seseorang. Ini fenomena modern barangkali. Tapi, secara umum boleh dikatakan kemampuan menulis siswa saat ini lemah."

Pelatihan ini akan diisi materi-materi, antara lain penulisan kreatif, penulisan berita, opini, puisi, dan cerpen dengan pemateri antara lain Ketua Forum Lingkar Pena (FLP) Irfan Hidayatullah, Community Organizer Paramedia Komunikatama Mahpudi, Wakil Pemimpin Umum Lampung Post Djadjat Sudradjat, Redaktur Pelaksana Iskandar Zulkarnain, dan Redaktur Opini dan Budaya Udo Z. Karzi. (ZUL/K-1)

Sumber: Lampung Post, Selasa, 27 Juli 2010

Jati Diri Bangsa Mulai Hilang

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dalam konteks nasional, bahasa dan sastra daerah cenderung mulai terpinggirkan, bahkan terancam punah. Ini pertanda hilangnya jati diri bangsa.

Hal itu diutarakan Mustakim dari Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional dalam Seminar Nasional Bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Senin (26-7).

"Jumlah penutur bahasa daerah atau bahasa ibu tak hanya terjadi di Lampung, melainkan juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Ini fenomena nasional, masyarakat kita sudah meminggirkan budaya lokalnya sendiri," kata dia.

Mustakim mengatakan harus diakui berkemampuan bahasa daerah tidak menjanjikan keuntungan ekonomis ketimbang menguasai bahasa asing. "Contoh sederhana dalam dunia lapangan kerja, pasti yang disyaratkan kemampuan berbahasa asing, bukan bahasa daerah," kata dia.

"Dalam menjalani kehidupan di era global saat ini, jati diri lokal atau jati diri nasional tetap merupakan suatu hal yang amat penting dipertahankan agar kita dapat menunjukkan eksistensi sebagai bangsa," kata dia.

Menurut dia, jati diri itu sama pentingnya dengan harga diri. Oleh karena itu, tanpa jati diri berarti tidak akan ada harga diri. Atas dasar tersebut, agar menjadi suatu bangsa yang bermartabat, jati diri bangsa itu perlu diperkuat, baik yang berupa bahasa dan sastra, seni budaya, adat istiadat, ataupun perilaku budaya, dan kearifan lokalnya.

Ia mengatakan untuk memperkuat jati diri, baik lokal maupun nasional, diperlukan peran serta berbagai pihak dan dukungan aturan, serta sumber daya yang memadai. Dengan jati diri yang kuat, bangsa makin bermartabat sehingga mampu berperan dalam kehidupan global. Dalam konstelasi seperti itu, kita tidak berharap hanya menjadi penonton, tetapi berupaya bisa ikut bermain peran di dalamnya.

Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol identitas atau jati diri penuturnya. Begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia. Sudah tentu bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia merupakan simbol identitas bangsa. Oleh karena itu, sebagai simbol identitas bangsa, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain di dunia.

"Satu hal lagi yang dapat menjadi simbol jati diri adalah kearifan lokal. Terkait dengan ini, hampir tiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang merupakan pencerminan sikap, perilaku, dan tata nilai komunitas pendukungnya," kata dia.

Kearifan lokal ini, menurut dia, dapat digali dari berbagai sumber yang hidup di masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi leluhurnya dalam bentuk pepatah, tembang, dolanan, syair, kata-kata bijak, dan berbagai bentuk lainnya.

"Kearifan lokal ini sarat nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan masa kini yang dapat memperkuat kepribadian masyarakat dan sekaligus sebagai penapis pengaruh budaya dari luar," kata dia. (MG14/S-1)

Sumber: Lampung Post, Selasa, 27 Juli 2010

Seminar: Karakter Bisa Dibangun lewat Sosio-Drama

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Untuk membentuk karakter anak didik, guru bisa menggunakan beberapa metode pembelajaran, seperti darmawisata, diskusi kelompok, maupun sosio-drama atau teater.

Selain itu, guru diminta untuk lebih banyak memberikan teladan dan menggunakan audio visual agar karakter yang baik bisa tertanam pada diri siswa.

Demikian benang merah dari seminar yang digelar Universitas Terbuka Unit Pendidikan Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Bandar Lampung di Gedung Serbaguna Unila, Senin (26-7). Kegiatan tersebut menghadirkan tiga pembicara, yakni Prof. Dr. Sudjarwo, Dr. Widyo Nugroho, dan Dr. Tri Damayanti. Kegiatan ini dihadiri oleh 900-an peserta yang merupakan alumni UPBJJ UT Bandar Lampung dan para guru di seluruh Lampung.

Sudjarwo mengatakan peran guru sangat besar dalam membentuk karakter anak didik. Oleh sebab itu, para guru dituntut untuk memberikan teladan kepada siswa dalam tindakan sehari-hari. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala UPBJJ UT Bandar Lampung Sultan Djasmi dan jajaran civitas academica UT.

"Menanamkan karakter tidak bisa dilakukan dengan cara mengajar konvensional atau hanya dengan teori saja. Namun, harus dengan tindakan nyata," kata Sudjarwo.

Sementara itu, Tri Damayanti mengatakan, dengan belajar di UT para guru dituntut untuk lebih mandiri. Hal ini juga diharapkan bisa ditularkan guru kepada para siswanya. Sebab, dengan mandiri sejak awal, siswa akan terbiasa dan bisa hidup mandiri saat dewasa kelak.

Sementara itu, Widyo Nugroho mengatakan, dengan makin canggihnya teknologi, guru bisa memanfaatkan perangkat multimedia untuk membantu membangun karakter siswa. Sebab, berdasarkan penelitian, pengalaman dan pengetahuan manusia 75% diperoleh dari melihat, 13% dari mendengar, dan 12% dari meraba, mencium, mengecap, dan lainnya.

"Demikian dominannya peran 'melihat' dalam peran pembangunan karakter. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk kreatif dan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi agar bisa dimanfaatkan dalam mengajar," kata dia. UNI/S-1

Sumber: Lampung Post, Selasa, 27 Juli 2010

Kemampuan Menulis Siswa Lemah

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kemampuan menulis di kalangan siswa, terutama dalam bentuk pemikiran, mengalami penurunan akibat perkembangan teknologi informasi, seperti telepon seluler, dan berkurangnya intensitas surat-menyurat dalam berkomunikasi.

Community Organizer Paramedia Komunikatama Mahpudi mengatakan hal itu terkait dengan pelaksanaan Pelatihan Menulis Kreatif (creative writing) bagi pelajar SMP dan SMA di SMAN 7 Bandar Lampung, 27?28 Juli.

Kegiatan yang diselenggarakan PT Pos Indonesia sebagai implementasi program corporate social responsibility (CSR)-nya ini direncanakan akan diikuti 61 siswa dari 11 SMP/SMA se-Bandar Lampung.

Pelatihan ini, kata Mahpudi, untuk membangun kembali budaya menulis yang sudah mulai menurun di kalangan pelajar. "Melalui pelatihan creative writing ini, kami berharap akan tumbuh kemampuan menulis siswa," kata dia saat berkunjung ke Lampung Post, Senin (26-7).

Selain memberikan motivasi dan melatih keterampilan menulis, kata Mahpudi, program ini juga untuk mendekatkan siswa dengan media sebagai wadah bagi penulisan kreatif. Selanjutnya, dari sini ingin menyadarkan semua pihak bahwa saat ini menulis bisa menjadi profesi.

Menurut Mahpudi, adalah keliru kalau berbicara mengenai industri kreatif hanya mengaitkannya dengan kerajinan. "Yang lebih besar dari itu, industri kreatif itu harus didukung oleh kemampuan menulis. Sebab, energi terbesar dari kreativitas adalah gagasan, pemikiran. Dan menulis adalah salah satu bentuk upaya menuangkan gagasan dan pemikiran itu."

Peranan Pers


Wakil Pemimpin Umum Lampung Post Djadjat Sudradjat menilai kegiatan ini sejalan dengan peranan pers. "Lampung Post mempunyai komitmen untuk memajukan dunia pendidikan dan juga mendorong kreativitas pelajar dengan rubrik-rubrik, seperti Bintang Pelajar, Dunia Anak, Reporter Cilik, dan Dunia Kampus."

Djadjat mengakui ada kecenderungan penurunan kemampuan menulis di kalangan pelajar. "Ada pergeseran pendidikan dahulu dengan sekarang, terutama pelajaran mengarang. Akibatnya, pelajar tidak terampil menuangkan pemikiran dalam bentuk tulisan," ujarnya.

Dia melihat ada fenomena baru kemunculan penulis tanpa kita ketahui latar belakang kepenulisannya. "Kalau dulu, kita melacak riwayat kepengarangan seseorang. Ini fenomena modern barangkali. Tapi, secara umum boleh dikatakan kemampuan menulis siswa saat ini lemah."

Palatihan ini akan diisi materi-materi, antara lain penulisan kreatif, penulisan berita, opini, puisi, dan cerpen dengan pemateri antara lain Ketua Forum Lingkar Pena (FLP) Irfan Hidayatullah, Community Organizer Paramedia Komunikatama Mahpudi, Wakil Pemimpin Umum Lampung Post Djadjat Sudradjat, Redaktur Pelaksana Iskandar Zulkarnain, dan Redaktur Opini dan Budaya Udo Z. Karzi. (ZUL/S-1)

Sumber: Lampung Post, 27 Juli 2010