Pumpunan: Bandar Lampung Jadi Kota Seni dan Budaya Tahun 2012

-- Budisantoso Budiman

KOTA Bandarlampung yang telah berusia 325 tahun, dinilai berkembang tanpa "karakter" dan identitas yang jelas. Ciri khas kota berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa hilang tanpa bekas, akibat tergerus arus modernisasi.

Seniman kondang Lampung Isbedy Stiawan ZS menyebutkan, kendati pembangunan terus berlangsung dan terjadi kemajuan dialami warga Kota Bandarlampung, disayangkan pertumbuhan dan pembangunan kota itu nyaris tanpa dibarengi dengan karakter yang jelas untuk menjadi wajah dan rupanya.

"Justru banyak peninggalan sejarah dan gedung-gedung bernilai artistik dan historis serta budaya bernilai tinggi sudah digusur dan digantikan gedung-gedung mal, pusat belanja, maupun perkantoran modern di sini," kata penyair yang berjuluk Paus Sastra Lampung itu pula.

Padahal menurut Walikota Eddy Sutrisno dan Wakilnya, Kherlani, Pemda Kota setempat berupaya pada tahun 2012 dapat mewujudkan kota itu sebagai "Kota Seni dan Budaya". Tekad itu telah pula mendapatkan dukungan dari kalangan seniman dan budayawan, di antaranya yang tergabung dalam Dewan Kesenian Kota Bandarlampung (DKKBL).

"Potensi seni dan budaya yang dimiliki Bandarlampung sebagai kota tua cukup dan memungkinkan untuk menuju Kota Seni dan Budaya itu," ujar Kherlani yang juga Ketua Umum DKKBL.

Tapi sejumlah pemerhati pembangunan, seperti Ilham Malik, menilai perkembangan Kota Bandarlampung itu berlangsung seperti tanpa arah, bergantung pada kebutuhan jangka pendek yang lebih banyak bersifat ekonomis dan komersial, dibandingkan mengikuti kemajuan dengan menampung segenap dinamika masyarakatnya secara terencana, terarah.

"Mau kemana arah pembangunan kota ini, sampai sekarang masih tidak jelas," kata dosen Universitas Bandarlampung (UBL) itu pula.

Dia menyebutkan salah satu kelemahan mendasar yang mengakibatkan wajah Kota Bandarlampung nyaris tak berbentuk itu, adalah akibat perencanaan yang keliru dan "setengah-setengah".

"Seharusnya sejak awal pembangunan kota ini direncanakan secara matang, dengan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan wujud kota ini ke depannya," kata dia pula.

Pengamat seni budaya di Bandarlampung, Oyos Saroso HN menilai, kendati terlambat tidak ada salahnya jajaran birokrasi Pemda Kota Bandarlampung segera mengoreksi kesalahan dalam penataan kotanya, untuk kemudian bergegas berbenah diri menjadikan kota ini seperti dicanangkan sebagai Kota Seni dan Budaya.

"Harus ada langkah-langkah nyata yang terprogram, terarah dan berkesinambungan untuk mengoreksi kesalahan sebelumnya, sehingga Bandarlampung dapat menjadi kota yang asri, nyaman, indah serta berkarakter jelas," demikian Oyos.

Kota Bandarlampung memiliki semboyan "TAPIS BERSERI" (Tertib, Aman, Patuh, Iman Sejahtera, Bersih, Sehat, Rapih, dan Indah).

Walikota Eddy Sutrisno yang bersama Wakilnya, Kherlani memimpin kota itu memasuki tahun ketiga, juga telah mencanangkan beberapa program andalan mewujudkan slogan itu, di antaranya dengan "Ayo Bersih-Bersih" (ABB) dan Gerakan Bandarlampung Kembali Bersih (Gerbang Kasih).

Namun target kedua program unggulan itu, cenderung dikaitkan dengan raihan penghargaan sebagai kota terbersih (Adipura), seperti pernah diperoleh Bandarlampung beberapa tahun lalu. Namun belakangan gelar itu lepas, dan justru Bandarlampung pernah menjadi kota berkategori "terkotor" di Indonesia.

Predikat itu berangsur lenyap, namun Adipura pun belum dapat diraih kembali.

Kota Penuh Ruko

Pembangunan kota terus berjalan tanpa henti, antara lain dengan gencar membangun kawasan permukiman baru, perkantoran, maupun gedung-gedung rumah toko (ruko) hampir di seluruh penjuru Bandarlampung yang memiliki 98 kelurahan dan 13 kecamatan itu.

Akibatnya, Bandarlampung pun dijuluki sebagai "kota penuh ruko", karena hampir tidak ada sudut kota--termasuk di pinggiran--yang terbebas dari bangunan ruko itu.

Padahal banyak ruko itu yang tidak terpakai, antara lain karen harganya kelewat mahal sehingga tidak terbeli kebanyakan pedagang.

"Susah di Bandarlampun sekarang, sudah seperti Jakarta saja, macet dan ruwet di mana-mana," kata Suhadi, warga pendatang yang kini tinggal di Bandarlampung pula.

Kendati akhir-akhir ini Pemda Kota Bandarlampung berupaya menata kawasan pasar tradisional dan pusat perdagangan yang terkenal ruwet dan semrawut itu--di antaranya kawasan sekitar Pasar Bambu Kuning dan SMEP yang merupakan salah satu pasar tertua dan legendaris di Bandarlampung--sejumlah pedagang kaki lima (PKL) maupun berbagai pihak justru menentang kebijakan yang dinilai bertujuan "menggusur" warga yang mencari usaha dengan berdagang di pusat kota itu pula.

Namun hingga memasuki tahun 2008, target raihan Adipura belum tergapai walaupun predikat kota ini sebagai yang "terkotor" telah lepas.

Kalangan aktivis lingkungan di Bandarlampung justru "geram" melihat aktivitas penggerusan bukit dan penimbunan pantai (reklamasi) yang tanpa kendali akan berakibat buruk bagi lingkungan dan masyarakat Bandarlampung itu.

Sejumlah kawasan perbukitan yang menjadi salah satu kelebihan panorama alam Bandarlampung yang juga memiliki kawasan pantai dan dataran landai itu, ditengarai telah nyaris habis bahkan "tidak ada lagi" karena materialnya terus digali dan diambili.

Pelayanan publik dalam berbagai urusan perizinan dan dokumen penting untuk warga Kota Bandarlampung juga masih bertele-tele pengurusannya tanpa standar prosedur dan pelayanan yang optimal, dengan tarif yang "semaunya".

Padahal, banyak warga kota ini berharap sebagai ibukota provinsi, Bandarlampung dapat melangkah lebih maju dan lebih dulu menerapkan standar pelayanan minimal serta layanan satu atap bagi kepentingan publik di kota itu.

Setiap hari, secara langsung maupun melalui media massa dan sarana lain, sejumlah warga kota itu berkeluh kesah atas layanan yang diterima mereka dari jajaran birokrasi dan pelayan publik di Bandarlampung.

Keluh-kesah serupa terungkap dalam kaitan dengan urusan proyek-proyek pembangunan yang berhubungan dengan birokrasi Pemda Kota Bandarlampung yang nyaris selalu penuh keruwetan dan cenderung bermasalah.

Lantas, bisakah Bandarlampung mewujudkan Kota Seni dan Budaya pada 2012, tidak saja menjadi kota besar, tetapi juga memiliki karakter yang jelas sesuai dengan identitas daerah, mengatasi problem sosial seperti kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan kawasan pusat perdagangan sekaligus menjamin layanan publik lebih baik?

Hingga saat ini belum nampak gencar upaya untuk bersama-sama mendorong wujud Kota Seni dan Budaya yang didambakan tersebut.

Padahal Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, telah mencanangkan pengembangan "kota baru" di kawasan Natar, Lampung Selatan, untuk menjadi pusat pemerintahan dan perkantoran baru Provinsi Lampung menggantikan Kota Bandarlampung yang dinilai terlalu "sumpek" dan tidak lagi dapat menampung dinamika warga dan laju pembangunan yang makin cepat di masa depan.

Kalau ide itu terwujud, dimungkinkan, Kota Bandarlampung yang tidak tuntas dibenahi, akan menjadi "kota tua" yang terpinggirkan.

Sumber: Antara, 3 Januari 2008