Abdul Hakim Rilis Buku

Bandarlampung, LE -- Anggota Fraksi PKS DPR RI K.H. Abdul Hakim meluncurkan buku sebagai wujud lapaoran pertanggungjawaban dirinya terhadap masyarakat Lampung. Buku berjudul Amanat Telah Saya Sampaikan itu banyak mengupas soal keselamatan transportasi.

"Saya prihatin dengan kinerja pemerintah, khususnya Dinas PU dan Dinas Perhubungan. Sebab, moda transportasi di Indonesia jauh dari ramah dan manusiawi. Alhasil jalan raya tak ubahnya sebagai ladang pembantaian," ucap K.H. Abdul Hakim saat launching bukunya di Bukit Randu, Kamis (12/8).

Angka kematian di jalan raya yang mencapai 30 ribu, menurut Hakim, sudah menjadi bukti ada persoalan di moda transportasi kita.

Dalam buku tersebut, Hakim mampu menuangkan pengetahuan dan pengalamannya secara kritis dan analitis dari setiap masalah yang menjadi tugasnya di Komisi V DPR.

Dia mengatakan, agar jalan tidak menjadi ladang pembantaian diperlukan penanganan kecelakaan lalu lintas secara komprehensif. "Setidaknya diperlukan empat langkah, yakni pembinaan terhadap pengguna jalan, pencegahan melalui kelaikan jalan, pengaturan manajemen lalu lintas, dan penegakan hukum yang efektif," papar Hakim.

Untuk itu Hakim bersama komisinya melakukan revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di sisi lain, Hakim menyayangkan penurunan anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya untuk jalan dan jembatan. Dalam 20 tahun terakhir, anggaran menurun dari 5,3 persen produk domosetik bruto menjadi sekitar 3,25 persen pada tahun 2004-2009.

Ketidakberdayaan pemerintah menyediakan anggaran pembangunan infrastruktur inilah, kata dia, yang menyebabkan cakupan pelayanan infrastruktur menjadi rendah. Kondisi ini berkorelasi kuat dengan pembangunan di daerah-daerah.

Sementara itu dosen FISIP Unila Syarief Makhya yang menjadi pembahas buku ini mengatakan, tradisi menulis para anggota DPR merupakan cara yang baik. Dengan menulis buku, seorang wakil rakyat bisa menuangkan apa yang telah dia kerjakan dan apa yang menjadi sumbangan pikiran bagi solusi persoalan bangsa.

Salah satu editor buku ini, Yunita Savitri, menjelaskan buku ini berisi enam bab. Tiga bab awal menguraikan secara detil kondisi infrastruktur dan upaya menanggulangi. Lalu, bab selanjutnya dibahas perumahan rakyat, daerah tertinggal, dan penanggulanga bencana alam.

Dia bersama editor lainnya, Udo Z Karzi berharap buku ini bisa memberikan informasi terkait borok infrastruktur di negeri ini. (LE-5)

Sumber: Lampung Ekspres, Jumat, 13 Agustus 2010