Prospek Otda Lampung 2012

Oleh Syarief Makhya

MEMASUKI 2012, salah satu yang layak dipertanyakan dari sekian banyak isu, yaitu bagaimana prospek pelaksanan otonomi daerah (otda) di Lampung. Apakah pelaksanan otda akan membaik atau justru sebaliknya, tidak ada kemajuan yang berarti, bahkan tambah memburuk dan menimbulkan sejumlah masalah baru.

Beberapa catatan penting yang menjadi isu otda di Lampung sepanjang tahun 2011, yaitu hampir semua kabupaten/kota tidak mampu memperbaiki kondisi jalan sangat buruk, Pemerintah Kota Metro tahun 2011 dan Kota Bandar Lampung tahun 2010 berdasar hasil survei KPK dianugerahi sebagai kota yang pelayanan publiknya sangat buruk, Bupati Lamtim masih bermasalah karena diduga menyalahgunakan wewenang, terjadi konflik kepala daerah dengan wakil kepala seperti terjadi di Bandar Lampung dan beberapa kabupaten/kota lainnya, indek pembangunan manusia (IPM) di hampir semua kabupaten/kota masih rendah, terjadi konflik kepala daerah dengan DPRD di Kabupaten Pesawaran, angka kemiskinan di semua kabupaten masih tinggi, terjadi resistensi masyarakat terhadap kebijakan Bupati Lamsel tentang pembangunan patung Zainal Pagar Alam, mutasi pegawai sudah menjadi agenda rutin yang dilakukan di hampir semua kabupaten/kota, proporsi anggaran tidak langsung masih cenderung lebih besar daripada anggaran langsung di semua kabupaten/kota, masih kuatnya politisasi birokrasi di lingkungan pemda, lima kabupaten tertinggal di Lampung masih belum berubah nasib, belum bersinerginya pelaksanaan otda antara Pemprov dengan kabupaten, dst.

Walaupun tidak bermaksud untuk melakukan generalisasi terhadap pelaksanaan otda secara menyeluruh, itulah cerminan pelaksanaan otda di Lampung. Dari gambaran Otda di Lampung, secara umum telah terjadi disorientasi dalam pelaksanaan otda. Otda yang seharusnya memiliki visi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagi sektor, justru menimbulkan sejumlah persoalan baru dan kegagalan dalam memecahkan masalah publik.

Disorientasi pelaksanaan otda di Lampung bersumber karena persoalan kegagalan kepemimpinan pemerintahan. Sosok kepala daerah yang secara konstitutional memiliki kekusaan penuh untuk mengelola pemerintahan dengan baik, justru tidak dimanfaatkan untuk mengubah kondisi daerahnya. Performa kepemimpinan kepemerintahan lebih dominan dicirikan gaya kepemimpinan rutinitas, pencitraan kewibawaan yang berlebihan, mobilisasi dukungan politik, pemanfaatan kewenangan untuk melakukan praktek rent seeking, dan pola kepemimpinan elitis.

Prospek Otda 2012?

Karakter kepemimpinan pemerintahan menjadi variabel yang sangat berpengaruh dan menentukan dalam pelaksanaan otda. Karakter kepemimpinan pemerintahan yang memiliki visi untuk mengubah daerah dan masyarakatnya dengan melakukan inovasi, kreativitas, keberanian, dan terobosan dalam mengambil kebijakan serta sikap konsisten dalam mengemban amanah rakyat menjadi faktor penentu dalam melaksanakan keberhasilan otda. Keterbatasan anggaran yang selama ini sering dikeluhkan untuk melakukan pembangunan dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sebenarnya bukan persoalan utama, sejauh seorang kepala daerah itu mampu mengelola efektivitas penggunaan dana itu untuk betul-betul untuk kepentingan publik.

Oleh sebab itu, kata kunci pelaksanaan otda di Lampung di tahun 2012 akan memiliki prospek yang lebih baik sangat tergantung pada kepemimpinan pemerintahan kepala daerah.

Di samping itu, pelaksanaan otda di Lampung juga ditentukan sinerginya kebijakan yang dilakukan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sampai sekarang masih berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan otda, harus segera dibenahi. Apa yang menjadi kepentingan dan masalah kabupaten/kota harus diatasi, difasilitasi, dan disinergikan dengan pemerintah provinsi.

Upaya lain agar otda memiliki prospek yang menjanjikan yaitu konflik kepentingan baik diinternal pemda maupun hubungan antara kepala daerah dengan DPRD harus seminimal mungkin dihindari karena sangat tidak produktif dalam mengelola pemerintahan.

Akhirnya, untuk menghindari praktek rent seeking dan penyalahgunaan wewenang, kontrol dan tekanan publik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan. Kekuatan masyarakat sipil, jika tidak peduli terhadap proses pembuatan kebijakan dan penyelenggaran pemerintahan sama saja dengan membiarkan terjadinya praktek pemerintahan yang elitis dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, prospek otda di Lampung harus ada visi dan orientasi yang jelas, untuk kepentingan siapa otda dilaksanakan? Jika otda masih menjadi arena kepentingan elit pemerintahan untuk meraih keuntungan ekonomis dan masih menjadi permainan politik di lingkaran elite pemerintahan serta masih dipahami hanya sekadar agenda rutinitas, tanpa ada gereget mengubah daerahnya menjadi maju dan berdaya saing, hampir dapat dipastikan Lampung akan berada dalam posisi tertinggal, termiskin, dan terbelakang dibandingkan dengan daerah lain dan pada akhirnya otda hanya bisa dinikimati para pemilik kewenangan formal dan mereka yang memiliki akses di lingkaran elite pemerintahan.

Syarief Makhya, Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

Sumber: Lampung Post, Senin, 02 January 2012