Oleh Gatot Arifianto
DOKTOR ermuda Fakultas Hukum Unversitas Lampung (Unila), Rudi (32), akan segera meluncurkan buku bertajuk "Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia".
"Buku tersebut diterbitkan Indepth Publishing, berisi berbagai wacana terkait pemerintahan daerah dalam bingkai konstitusionalisme," ujar Direktur Pelaksana Indepth Publishing, Tri Purna Jaya, di Bandarlampung, Jumat.
Buku tersebut, demikian Tri, adalah bagian dari seri publikasi Rudi sebagai usahanya menyebarkan ide-ide tentang konstitusi dan konstitusionalisme.
Rudi lahir di Telukbetung, Bandarlampung 4 Januari 1981, ialah alumni FH Universitas Indonesia yang masuk dengan jalur undangan. Lulus cumlaude tercepat 3,5 tahun dan mendapatkan IPK tertinggi di angkatannya.
Pada 2005, Rudy yang saat ini aktif di forum-forum internasional mendapat beasiswa Monbukagakusho di Kobe University. Lalu akhir 2008 dapat beasiswa Dikti untuk S3 di Kobe University dan lulus 2012.
"Saya berharap buku ini akan menambah gairah intelektual di Lampung terkait dengan pengembangan keilmuannya," ujar Rudi, doktor lulusan Kobe University, Jepang itu menambahkan.
Kepada Antara, alumnus SMA 2 Bandarlampung 1995 yang meraih gelar doktor pada usia 31 tahun itu mengatakan pemikirannya dalam buku itu.
"Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan resep yang selalu diberikan oleh pembentuk hukum dan kebijakan di negara berkembang termasuk Indonesia," ujar Rudy.
Meskipun masih belum teruji keberhasilannya, desentralisasi dan otonomi daerah telah diimplementasikan di Indonesia sejak era reformasi.
"Di Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah diformalisasikan dalam kerangka hukum pemerintahan daerah," ujar dia lagi.
Kajian-kajian mengenai desentralisasi, ujar Rudy menuturkan, terkadang dipisahkan dari diskusi mengenai konstitusionalisme, padahal seharusnya desentralisasi dalam kerangka hukum pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari kajian konstitusionalisme Indonesia.
"Buku ini mengurai aspek-aspek desentralisasi dan hukum pemerintahan daerah baik secara teori maupun implementasinya dalam kaitannya dengan konstitusionalisme Indonesia," katanya.
Substansi buku ini, kata Rudy lagi, sebagian besar merupakan hasil penelitiannya yang telah dipresentasikan dalam konferensi-konferensi ilmiah baik dalam maupun luar negeri.
Sumber: Antara, Jumat, 22 Maret 2013
DOKTOR ermuda Fakultas Hukum Unversitas Lampung (Unila), Rudi (32), akan segera meluncurkan buku bertajuk "Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia".
"Buku tersebut diterbitkan Indepth Publishing, berisi berbagai wacana terkait pemerintahan daerah dalam bingkai konstitusionalisme," ujar Direktur Pelaksana Indepth Publishing, Tri Purna Jaya, di Bandarlampung, Jumat.
Buku tersebut, demikian Tri, adalah bagian dari seri publikasi Rudi sebagai usahanya menyebarkan ide-ide tentang konstitusi dan konstitusionalisme.
Rudi lahir di Telukbetung, Bandarlampung 4 Januari 1981, ialah alumni FH Universitas Indonesia yang masuk dengan jalur undangan. Lulus cumlaude tercepat 3,5 tahun dan mendapatkan IPK tertinggi di angkatannya.
Pada 2005, Rudy yang saat ini aktif di forum-forum internasional mendapat beasiswa Monbukagakusho di Kobe University. Lalu akhir 2008 dapat beasiswa Dikti untuk S3 di Kobe University dan lulus 2012.
"Saya berharap buku ini akan menambah gairah intelektual di Lampung terkait dengan pengembangan keilmuannya," ujar Rudi, doktor lulusan Kobe University, Jepang itu menambahkan.
Kepada Antara, alumnus SMA 2 Bandarlampung 1995 yang meraih gelar doktor pada usia 31 tahun itu mengatakan pemikirannya dalam buku itu.
"Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan resep yang selalu diberikan oleh pembentuk hukum dan kebijakan di negara berkembang termasuk Indonesia," ujar Rudy.
Meskipun masih belum teruji keberhasilannya, desentralisasi dan otonomi daerah telah diimplementasikan di Indonesia sejak era reformasi.
"Di Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah diformalisasikan dalam kerangka hukum pemerintahan daerah," ujar dia lagi.
Kajian-kajian mengenai desentralisasi, ujar Rudy menuturkan, terkadang dipisahkan dari diskusi mengenai konstitusionalisme, padahal seharusnya desentralisasi dalam kerangka hukum pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari kajian konstitusionalisme Indonesia.
"Buku ini mengurai aspek-aspek desentralisasi dan hukum pemerintahan daerah baik secara teori maupun implementasinya dalam kaitannya dengan konstitusionalisme Indonesia," katanya.
Substansi buku ini, kata Rudy lagi, sebagian besar merupakan hasil penelitiannya yang telah dipresentasikan dalam konferensi-konferensi ilmiah baik dalam maupun luar negeri.
Sumber: Antara, Jumat, 22 Maret 2013
No comments:
Post a Comment