Mengulik Kata ‘Tabik Pun’

Oleh Novan Saliwa

Novan Saliwa. DOKPRI

POLA pergaulan masyarakat Lampung sangat mengedepankan etika sopan-santun. Norma yang diatur di dalam adat juga kental dengan ajaran dan nilai-nilai ke-Islaman, menghormati yang lebih tua, dan menggunakan panggilan sebagai bentuk penghormatan. Itu semua terkandung dalam falsafah hidup ulun Lampung piil pesenggiri, nemui nyimah, bejuluk beadok, sakai sambayan dan nengah nyappur.

Demikian juga dalam tata berbahasa memiliki pembeda. Bagaimana berbahasa dengan yang lebih tua, berbahasa di dalam musyawarah adat (himpun/peppung), berbahasa terhadap pemimpin adat atau disebut jugadudungan, dan bagaimana berbicara dalam pergaulan sehari-hari dengan teman sebaya. Bahasa yang tersusun dan dipakai di dalam acara adat biasanya disebut dengan bahasa perwatin/merwatin. Dan, bahasa yang tertata rapih dan dipakai saat musyawarah dalam adat sai bain disebut tetangguhan atau butetangguh. Di dalamnya setiap kalimat telah tersusun mana yang dahulu mana yang akhir, mana kalimat pokok mana kalimat penghias atau perumpamaan.

Mak Ganta Kapan Lagi

Oleh Ali Rukman


TULISAN ini tidak bermaksud menggurui dan atau memojok etnis tertentu dengan mengangkat ulun Lampung, tetapi  lebih kepada refleksi atas kejadian dan peristiwa yang telah ramai diperbincangkan banyak orang mengenai Lampung dan orang Lampung dari sudut pandang penulis sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat.

Dalam beberapa teori dan ungkapan tentang pembangunan manusia salah satu benang merah yang dapat diambil adalah bagaimana melaksanakan pembangunan dimaksud berangkat dari dalam.   Untuk lebih memberi gambaran akan kondisi membangun SDM dari dalam penulis mengilustrasikan proses tersebut denganmenyimak proses menetasnya telor yang telah di buahi pejantan menjadi anak unggas; dimana proses sepenuhnya terjadi atas prakarsa dan atau nilai-nilai dari dalam sedangkan pihak luar hanya memfasilitasi saja dengan taat azas. Bila tidak, telor tidak akan menetas atau kehidupan yang diharapkan dari telor akan mati.

Malu Aku Jadi Orang Lampung

Oleh Hardi Hamzah


SEDERET perdebatan tentang pilgub kini sudah sampai titik nadir. Kenyataannya, belum ada titik kepastian. Padahal, perihalnya sederhana "anggaran tidak ada". Ini sungguh memalukan.

Gonjang-ganjing mekanisme politik di provinsi ini sebagai resultante tipis tanggung jawabnya elite politik kita, akibatnya membawa implikasi bermacam macam. Bayangkan, para bakal calon dibuat gamang, tim sukses melangkah tidak maksimal, semua dibuat floating alias mengambang.

Politisasi Budaya (Lampung?)

Oleh Robi Cahyadi Kurniawan


DI tengah ketidakpastian jadwal pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung dengan perdebatan yang cenderung membosankan. Konflik kelembagaan antara KPU dan Pemerintah Provinsi Lampung (Gubernur) yang tak kunjung usai, ada hal menarik yang bisa dijadikan ulasan.

Lazimnya, di mana pun pergelaran pemilihan kepala daerah dilaksanakan, beragam cara dilakukan para calon untuk memikat hari pemilih. Proses memikat itu bisa dilakukan dengan cara santun, masif, terstruktur atau dilakukan dengan cara yang elegan dengan dibungkus balutan?balutan nuansa tertentu. Salah satunya adalah penggunaan simbol-simbol budaya dalam politik praktis pemilukada.

[Voting] Rebutan Pengaruh Organisasi Adat

SEJAK runtuhnya rezim Orde Baru, keran kebebasan bagi masyarakat kian dibuka lebar. Masing-maisng individu bebas mengeluarkan pendapat, membentuk wadah organisasi, bahkan partai politik pun makin berkembang banyak.

Sejak itulah organisasi-organisasi yang mengatasnamakan adat dan budaya di nusantara menjamur. Hal itu pun terjadi di Lampung, mulai dari Forum Komunikasi Masyarakat Adat Lampung (Fokmal), Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma), Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB), Keluarga Besar Batanghari Sembilan (KBBS), Paguyuban Jawa Barat (Pajar), Kekerabatan Marga Batak (Kerabat), dan lainnya.

[Voting] Calon Gubernur Gunakan Politik Primordialisme

POLITIK yang menggunakan basis primordialisme masih terus berkembang di Lampung. Masing-masing calon gubernur (cagub) pun masih meminta dukungan sana-sini terhadap organisasi dengan basis primordial suku, etnis, adat, dan agama.

"Kami mengundang Wali Kota Heman H.N. untuk hadir ke acara silaturahmi keluarga besar organisasi ini, tetapi dia mengatakan organisasi sejenis kami (kekerabatan, red) telah diurusi tangan kanannya," kata Udin, salah seorang pengurus organisasi kekerabatan asal daerah Sumatera itu, beberapa waktu lalu.

[Surat Pembaca] Muhammad Ridho Ficardo Bagian dari Penyimbang Adat Pepadun

MENANGGAPI surat pembaca yang terbit di Lampung Post, Rabu (18-9), dengan judul Mempertanyakan Kepenyimbangan Adat Muhammad Ridho Ficardo. Tokoh Adat Kotabumi Ilir Marga Nunyai, Lampung Utara (Lampura), gelar Nadikiyang Suttan Minak Yang Abung, Akuan Abung, sangat menyayangkan adanya pernyataan yang dibuat Yan Murod, gelar rajo setio buai kunang rio limo, Gedongmeneng, Bandar Lampung.

Di dalamnya menyatakan Ridho Ficardo, gelar suttan rajo adat, tidak pantas sebagai penyimbang Adat Pepadun, bahkan dirinya mempertanyakan kembali pemahaman dan pengetahuan beliau tentang tata titi adat, khusus Lampung Pepadun.

[Surat Pembaca] Mempertanyakan Kepenyimbangan Adat Muhammad Ridho Ficardo

PARA penyimbang adat Pepadun mempertanyakan status/setara kedudukan/Hejong Ridho Ficardo sebagai penyimbang adat Pepadun. Hal ini terkuak dalam pertemuan silaturahmi/halalbihalal penyimbang Saibatin masyarakat adat Lampung pada 14 September 2013, di Istana Kuning Kerajaan Skala Brak, di Sukarame, Bandar Lampung, yang diselenggarakan oleh Pangeran Edwarsyah Pernong Sultan Kerajaan Skala Brak ke-23.

Pada acara tersebut protokol mengumumkan kehadiran tamu undangan, antara lain Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko, Ricko Menoza S.Z.P. kapasitas selaku bupati Lampung Selatan, Mukhlis Basri kapasitas selaku bupati Lampung Barat, dan Ridho Ficardo kapasitas selaku Partai Demokrat Lampung. Kemudian, Abdurrachman Sarbini selaku wakil dari Megow Pak Tulangbawang, Wakil Pimpinan Umum Lampung Post Djadjat Sudradjat, Kol. Czi. Amalsyah Tarmizi, dan tokoh masyarakat beserta para penyimbang marga dan Saibatin marga se-Provinsi Lampung.

Tokoh Adat Bantah Dukung Cagub

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Perwakilan adat dari Paksi Pak Skala Brak membantah acara halalbihalal dan silaturahmi yang digelar di Lamban Gedung Kuning, Sukarame, Bandar Lampung, Minggu (15-9), mendukung salah satu calon gubernur Lampung.

Panitia acara, Damanhuri Fattah, menegaskan pertemuan tersebut hanya sebatas halalbihalal dan silaturahmi empat paksi, yang meliputi Belunguh, Pernong, Bejalan di Way, dan Nyerupa. Selain itu, hanya ada acara penyerahan lambang kerajaan Skala Brak kepada kepala pemerintahan di Lampung.

Saibatin dan Pepadun Harus Bersatu

BANDAR LAMPUNG (Lampost):  Lampung harus bersatu dan menjadi contoh bagi suku lainnya. Tidak ada lagi pengelompokan diri antara Saibatin dan Pepadun.

Demikian dikatakan Raja Kerajaan Sekala Brak Edwardsyah Pernong saat halalbihalal dan silaturahmi para sebatin marga dan para penyeimbang marga dengan Sultan Paksi Pak Kerajaan Skala Brak Lampung, di Sukarame, Sabtu (14-9).

Warga Tuntut Perda Hutan Adat

LIWA (Lampost): Ratusan warga dari empat kecamatan di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat, mendatangi kantor DPRD Lampung Barat, Selasa (10-9), untuk menyampaikan surat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait keberadaan hutan adat di wilayah masyarakat hukum adat.

Warga meminta DPRD dan Pemkab Lambar menerbitkan peraturan daerah (perda) hutan adat terkait penegasan keputusan MK itu. Koordinator aksi, Nazrul, dalam orasinya menyatakan kedatangan ratusan warga Krui?dari Kecamatan Bengkunatbelimbing, Bengkunat, Ngambur, dan Pesisir Selatan?ke kantor DPRD Lambar itu untuk membacakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan surat edaran menteri kehutanan terkait hutan adat yang berada di wilayah hukum adat. Tujuannya, mendesak Pemkab dan DPRD Lampung Barat membuat peraturan daerah untuk mempertegas keputusan tersebut.

Lembaga Adat Megou Pak Dukung Amal Berguna

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dukungan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur independen, Amalsyah Tarmizi-Gunadi Ibrahim (Amal Berguna), terus mengalir. Salah satu dukungan berasal dari Lembaga Adat Megou Pak Tulangbawang (LAMPTB).

Dukungan ini dibuktikan dengan kehadiran Ketua LAMPTB Wan Mauli Sanggem didampingi putrinya, Novelia Sanggem, di kediaman Amalsyah di Rawalaut, Bandar Lampung, Jumat (6-9) malam.

Merenungkan Keluhuran Adat Lampung

Oleh Novan Saliwa


BAGI seorang pemuda yang ingin belajar banyak tentang makna Lampung dan kelampungan, sangat baik kiranya dapat menjalin komunikasi terhadap sosok Udo Z. Karzi yang telah lebih dahulu berkecimpung di berbagai forum dan analisis tentang Lampung. Dia juga mendokumentasikan segala bentuk persepsi masyarakat mengenai Lampung melalui blog ulunlampung. Bahkan, Udo Zul telah menerbitkan buku tentang kelampungan.

Komunikasi itu mampu membuka cakrawala kita mengenai Lampung dari sudut pandangnya selaku sastrawan, yang juga telah lama hidup berdampingan dengan tradisi Lampung di tanah kelahirannya, Pekon Negarabatin, masuk wilayah adat Marga Liwa. Ini terbukti dengan terbitnya buku Feodalisme Modern Wacana Kritis tentang Lampung dan Kelampungan (diterbitkan Indepth Publishing, April 2013).

Mukhlis Ajak Warga Lestarikan Budaya Nyambai

LIWA (Lampost): Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melesatrikan adat dan budaya sebagai salah satu kekayaan yang menjadi warisan leluhur dan telah turun-temurun terjaga di bumi Lampung.

Mukhlis Basri, Minggu (5-5), mengatakan di tengah modernisasi zaman dan kecanggihan teknologi saat ini ternyata kekayaan budaya sebagai warisan nenek moyang masih memiliki nilai tersendiri di mata masyarakat, tetapi upaya pelestarian budaya mulai kurang diminati oleh kaum muda.

Rycko Menoza Dapat Gelar Adat "Pangikhan Nata Makhga"

Oleh Kristian Ali

BUPATI Lampung Selatan Rycko Menoza SZP mendapatkan gelar adat  (adok) Sesuhunan Tuan Pangikhan Nata Makhga Junjungan Khagom Mufakat 1 yang diberikan oleh Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL).

Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza (tengah) saat prosesi pemberian gelar adat di Kalianda, Lampung Selatan, Kamis (14/3), didampingi Sekdaprov Lampung Berlian Tihang (kanan) dan Ketua MPAL Kadarsyah Irsa. (FOTO: ANTARA LAMPUNG/Kristian Ali)

"Pemberian gelar ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam kekompakan menjaga persatuan dan kesatuan di Kabupaten Lampung Selatan," kata Bupati Rycko, usai menerima gelar tersebut bersama tujuh pejabat setempat, di Kalianda, Kamis (14/3) yang dihadiri oleh Ketua MPAL Provinsi Lampung Kadarsyah Irsa.

Kerajaan Sekala Brak Gelar Angkon Muakhi

LIWA (Lampost): Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak melangsungkan prosesi adat angkon muakhi terhadap Kapolda Lampung Brigjen Pol. Heru Winarko di ruang Margasana Lamban Dalom (Istana Kerajaan) Kepaksian Pernong, Sabtu (8-10).

Prosesi angon muakhi (gelar kekerabatan) terhadap orang nomor satu di jajaran Polda Lampung ini dipimpin Pangeran Kepaksian Pernong Pangeran Edward Syah Pernong, Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan ke-23, disaksikan Saibatin Kepaksian Belunguh, Yanuar Firmansyah gelar Sultan Junjungan Paksi; Kepaksian Nyerupa, Salman Paksi gelar Sultan Pikulun Jayadiningrat; dan Saibatin Bujalan diway, Selayar Akbar gelar Sultan Jayakesuma.

Abdurrachman Sarbini, Raja Tulangbawang

MENGGALA (Lampung Post): Abdurrachman Sarbini, kemarin, dinobatkan sebagai ketua umum Megou Pak Tulangbawang, sekaligus sebagai Raja Tulangbawang.

Menurut ketua panitia dan tokoh adat Megou Pak, Bandarsyah, dari hasil rapat Marga Buibulan, Marga Tanggamoaan, Marga Buiaji, dan Marga Suwayumpu, disepakati menobatkan Abdurrachman Sarbini sebagai ketua umum Megou Pak sekaligus sebagai Raja Tulangbawang.

Tokoh Adat Tak Perlu SK

TANJUNGKARANG PUSAT (Lampost): Tokoh adat tidak membutuhkan surat keputusan dalam menjalankan fungsi sebagai pemersatu warga, tetapi mereka harus mematuhi adat yang berlaku.

Ketua Lembaga Adat Megou Pak Tulangbawang-Lampung (LAMP-TB) Wanmauli Sanggem mengatakan tokoh adat ditegaskan oleh kepanutan dan menjadi contoh bagi warga adatnya. Dalam bahasa Lampung, tutukan atau menjadi panutan tidak didasarkan surat keputusan kepala daerah.

Adat Istiadat Dijamin Konstitusi

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Adat istiadat dijamin oleh konstitusi, dan karena itu tak ada alasan pemerintah mengenyampingkan hak-hak adat dalam setiap program pembangunan. Hal itu terungkap dalam diskusi budaya saat Lembaga Adat Megow Pak Tulangbawang berkunjung ke kantor Lampung Post, kemarin (4-12).

Salah seorang Penyimbang Adat Marga Suay Umpu, Hadidar gelar Pangeran Menak Getti Rio Mego IV, menyayangkan adat yang seharusnya dihormati, diakui, dan dijamin negara dilanggar sejumlah oknum untuk kepentingan pribadinya. Dia mencontohkan sengketa lahan Register 45 Mesuji.

Tokoh Adat Sepati Gelar Pesta Perdamaian Massal

KALIANDA -- Sejumlah tokoh adat dari Bali dan Lampung di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung menyambut baik adanya pesta adat untuk perdamaian secara massal  untuk mempererat tali persaudaraan dan menghindari bentrokan terulang kembali.

"Kedamaian merupakan harga mati untuk kita semua oleh karena itu tidak ada tawar-menawar dan harus segera diwujudkan bersama," kata salah satu Tokoh Adat Lampung, Safrudin, di Desa Balinuraga, Waypanji, Lampung Selatan, Jumat.