Ratusan Korban Polhut Tidur di Tenda Darurat

LABUHANMARINGGAI (Lampost): Kondisi ratusan korban penggusuran Polisi Kehutanan (Polhut) memprihatinkan. Eks nelayan Kualakambas dan Kualasekapuk itu kini bermukim di tepian sungai dengan membuat tenda darurat.

MENDIRIKAN TENDA. Seorang nelayan Kualakambas, Lampung Timur, berdoa sebelum mendirikan tenda darurat, Senin (19-7). Ratusan korban penggusuran kini tinggal di tenda-tenda darurat setelah rumah mereka dibakar petugas gabungan Polri dan Polhut karena dianggap merusak Taman Nasional Way Kambas. (LAMPUNG POST/AGUS SUSANTO)

Setelah rumah mereka dibumihanguskan Kamis (15-7) dan Sabtu (17-7), para nelayan tradisional itu tak punya tempat tinggal lagi. Pemerintah sendiri belum menyediakan lokasi permukiman baru bagi mereka.

Karena tak punya pilihan lain, sejak Minggu (18-7) mereka tidur di tenda-tenda darurat. Lokasinya berpencar: ada di tepi sungai Desa Sukorahayu, di depan Puskesmas Margasari, dan pekarangan kosong di Desa Muaragading Mas.

Kondisi tenda beratap plastik dan terpal itu jauh dari kelayakan. Di situlah para lansia dan balita tidur berdesakan dengan warga lainnya. Hujan yang turun terus-menerus dikhawatirkan memperburuk keadaan.

Di samping menahan dingin, warga mulai terancam kelaparan. Selain stok menipis dan belum ada pasokan makanan, peralatan memasak pun mereka tidak punya.

Menurut Ahmad Ikin (50), eks nelayan Kualasekapuk, ia memboyong anak-istrinya hari Minggu (18-7). Karena tak punya pilihan lain, Ahmad dan puluhan temannya senasib akhirnya mendirikan tenda di tepi Sungai Kualapenet.

Pengungsi lainnya membuat tenda di Desa Margasari, Labuhanmaringgai. "Di situ ada 30-an orang. Entah sampai kapan kami seperti ini. Di Kualasekapuk kami sudah susah, sekarang masih dibuat susah lagi," ujar Watun (45).

Pengakuan Hasanah (50), pengungsi di Desa Muaragading Mas, sejak digusur paksa mereka belum pernah mendapat bantuan makanan dari pihak manapun.

Menurut Hasanah, dulu saat masih di permukiman mereka pernah didatangi anggota DPRD Lampung Timur. Saat itu, mereka dijanjikan bisa tinggal di Kualakambas dan Kualasekapuk asal tidak merusak hutan. "Sejak peristiwa pembakaran itu, tak satu pun anggota DPRD yang menyambangi kami," ujar dia.

Satono Marah

Bupati Lampung Timur Satono memprotes keras pembakaran rumah nelayan Kualakambas dan Kualasekapuk yang menyebabkan mereka terlunta-lunta. "Tindakan mereka tidak bertanggung jawab. Mereka itu manusia, rakyat saya, jangan mentang-mentang di hutan bisa diperlakukan seenaknya," kata Satono via telepon tadi malam.

Menurut Satono, sejak awal hingga penggusuran dilakukan Kamis (15-7) dan Sabtu (17-7), pihak TNWK tidak pernah berkoordinasi dengan Pemkab Lampung Timur. Meskipun TNWK memiliki otoritas khusus, mestinya tetap berkoordinasi karena wilayah itu berada di bawah pemerintahannya.

"Saya sudah kirim surat protes ke TNWK dan menyesalkan tindakan itu. Warga saya itu tinggal di hutan, bukan di kota, jangan samakan dengan menggusur pedagang kaki lima. Saya minta mereka bertanggung jawab," kata Satono dengan nada kecewa.

Untuk membantu para korban, Bupati Satono telah meminta dinas terkait, aparat kecamatan dan desa untuk mengambil tindakan kemanusiaan.

Dihubungi terpisah soal penangkapan lima warga nelayan yang digusur, Kasat Reskrim AKP Heru Irianto mengatakan dua di antaranya sudah dipulangkan.

Sementara, tiga orang ditahan yaitu Herman (50) asal Kualakambas; Jasrul Tanjung (45) asal Kualasekapuk; dan Heri (45) asal Kualasekapuk.

Mengenai tuduhan terhadap tiga orang itu, Heru Irianto tak bisa menjelaskan dengan alasan mereka disidik oleh PPNS dari Balai TNWK. Sementara, saat ditanyakan soal pelanggaran ketiganya, Humas TNWK Sukatmoko mengatakan, "Saya tidak tahu". (MG6/R-2)

Sumber: Lampung Post, Selasa, 20 Juli 2010