Memahami Konflik Lampung dari Sisi Lain

Oleh Sudjarwo


BERDASARKAN hasil rekam jejak sejarah yang ada, ternyata di Provinsi Lampung sejak secara resmi program kolonisasi dikenalkan pada 1905, belum pernah ada kejadian konflik seperti halnya peristiwa Oktober 2012.

Peritiwa yang ada hanya bersifat individual, tidak sampai menyulut melibatkan banyak orang. Peristiwa itu sendiri dapat diselesaikan dengan kerangka adat yang memang ada ruang yang disediakan oleh para pemangku adat lampung.

[Wawancara] Ilham Habibie: Saatnya Lampung Bangkit

HARUS diakui, potensi dan keunggulan provinsi ujung selatan Sumatera sangat beragam. Yang paling menonjol adalah potensi agroindustri dan kelautan. Namun, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, Lampung terpuruk menjadi provinsi termiskin ketiga di Pulau Sumatera.

Ilham A. Habibie, anggota Dewan pakar iptek dan teknologi informasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (LAMPUNG POST/SAIFULLOH)

Berbagai potensi Sang Bumi Ruwa Jurai, jika diolah secara optimal, bisa menempatkan provinsi ini sebagai daerah terkaya tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di seantero negeri. Secara tersirat, optimisme itu diungkapkan anggota Dewan pakar iptek dan teknologi informasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Dr. Ing. Ilham A. Habibie MBA saat berkunjung ke Lampung dan singgah ke Lampung Post, Kamis (8-7).

Ilham Habibie mengatakan saat ini potensi yang ada di Lampung, terutama sumber daya alam, diekspor dalam bentuk mentah. Akibatnya, masyarakat Lampung tidak menikmati nilai tambahnya. Kinilah saatnya Lampung memberikan nilai tambah dengan mengolah potensi alam yang dimiliki, dengan membangun berbagai cluster industri.

Dengan begitu, diharapkan berbagai perusahaan yang akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat tumbuh. Ibarat pepatah ada gula, ada semut; di mana ada lapangan kerja, di situ orang akan berkumpul.

"Terus terang, saya baru pertama kali datang ke Lampung, tapi saya sudah mendengar berbagai potensi yang dimiliki Lampung. Lampung berhasil mengelola transmigrasi sehingga daerah ini tumbuh dengan pluralisme dan dinamis," kata Ilham Habibie dalam diskusi bersama Pemimpin Umum Lampung Post Bambang Eka Wijaya, Wakil Pemimpin Umum Djadjat Sudradjat, Pemimpin Redaksi Sabam Sinaga, Wakil Pemimpin Redaksi Heri Wardoyo, dan jajaran redaksi Lampung Post.

Ikut bersama rombongan Ilham Habibie, antara lain Ketua ICMI Lampung Muhajir Utomo dan Ketua ICMI Bandar Lampung Kherlani.

Berikut beberapa petikan diskusi.

Bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di Lampung itu?

Potensi Lampung yang paling besar saya lihat mulai dari agroindustri dan perikanan. Namun, sebagian besar masih diekspor dalam bentuk barang primer atau bahan mentah. Kita bisa memberikan nilai tambah bagi potensi sumber daya alam yang ada di Lampung. Hal itu dilakukan dengan mendirikan berbagai cluster industri yang saling mendukung. Dengan adanya cluster industri ini nantinya akan tersedia lapangan kerja sehingga akan memunculkan transmigrasi tahap kedua. Perpindahan penduduk itu bukan untuk mendapatkan lahan atau tanah, melainkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Infrastruktur di Lampung, terutama jalan, sangat memprihatinkan karena anggaran belum berpihak pada masyarakat?

Kalau soal anggaran, semua orang tahu, memang segmentasinya, fisik, jalan. Kita tahu masalah di Lampung adalah tanah, tumpang tindih di sini di situ, tidak jelas, administrasinya tidak rapi. Ini masalah generik. Saat ketemu Sekprov Lampung, dia bilang kalau ada sepuluh masalah di Lampung, tujuh di antaranya itu masalah tanah.

Siapa pun yang menjadi pimpinan di daerah itu, masalahnya itu-itu saja. Masalah itu juga tidak bisa kita selesaikan dalam sekejap. Memang semua harus dimulai dengan kesadaran, secara konsekuen, dan kadang-kadang perlu keberanian untuk membuat keputusan yang mungkin tidak populer.

Saya kira itu salah satu sifat pemimpin yang sejati, peduli kepada kekuasaan, tapi kekuasaan bukan satu-satunya hal, yang penting kita menyelesaikan masalah. Kita jangan hanya menganut pada popularisme. Yang populer yang kita buat.

Ya, saya kira kita bisa menganut pandangan seperti itu. Tetapi sebagai pemimpin negara, kita harus mampu menunjukkan bahwa kita mampu menyelesaikan masalah. Masalah itu kadang-kadang tidak semuanya populer.

Persoalannya, hampir tidak ada keinginan politik untuk menyelesaikan berbagai masalah?

Masalah tantangan ke depan, sebagian political will bergantung pada pemangku jabatan dan bergantung bagaimana will itu diaspirasikan melalui saluran-saluran yang ada buat rakyat, melalui media bisa saja. Setiap minggu diusulkan hal-hal yang harus diselesaikan. Itu lambat laun siapa pun akan sadar dan mereka mengetahui ini benar-benar kemungkinan yang secara realistis harus diselesaikan.

Itu baru bagian pertama. Setelah itu harus dibuat regulasi. Aparat yang menerapkan regulasi itu dengan baik dan benar. Itu pendidikan penting. Setelah itu, perlu adanya infrastruktur dan ini sangat memerlukan waktu. Namun kalau semua itu bisa kita lakukan dengan baik dan benar, saya kira 10 atau 15 tahun gambar Lampung akan berbeda sekali dengan saat ini.

Agar industri di Lampung kuat dan memberikan daya dukung, apa yang harus dilakukan?

Memang, karena mix, sektor primer sudah lumayan kuat. Setiap sektor pasti ada up and down. Itu jelas. Tapi secara prinsip, ada. Dari segi institusi pendidikan mestinya ada sinergi. Jika nanti industrinya berkembang, mereka ada kerja sama yang erat dengan pendidikan, yang dua-duanya bisa saling mendukung. Industrinya mengenalkan kepada institusi pendidikan agar menciptakan yang diperlukan. Keduanya, sebagian dari proyek mereka di-outsourcing ke pendidikan.

Ini contoh dari Jerman yang boleh ditiru. Kalau di Jerman, profesornya itu selalu harus punya karier. Tidak mungkin mereka bisa menjadi profesor kalau tidak membikin sesuatu hitam di atas putih. Mengapa? Agar sesuatu yang diajarkan itu sesuatu yang realistis.

Di Indonesia (hal itu) tidak gampang. Saya tidak menyalahkannya karena di sini industrinya belum kuat. Tapi memang, ke depan, itu sangat perlu. Kekuatan industri Jerman itu sangat solid. Mereka membuat sesuatu yang berkualitas tinggi itu karena kerja sama dunia industri dengan pendidikan sangat erat.

Saya pernah bekerja di industri Jerman dan saya pernah menjadi dosen di Jerman selama enam tahun. Tiga tahun pertama itu saya mengerjakan proyek-proyek dengan industri. Mereka dengan senang hati memberi proyek kepada dosen dan nanti dosennya memberikan proyek kepada mahasiswanya.

Dengan demikian, mahasiswa begitu lulus, dia siap pakai, karena dia sudah kenal industrinya, langsung link and match. Kalau ditanya mengapa industri di Jerman kuat, itu karena eratnya kerja sama antara dunia pendidikan dan industri. Tapi di Indonesia hal itu masih sulit karena kita masih berkembang.

Mengenai cluster, harus mencakup industri pendidikan sehingga kita mempunyai SDM yang berkualitas, tidak hanya perguruan tinggi, tetapi juga SMK dan SMA. Itu harus dikaitkan sehingga terjadi suatu sistem. Secara organik kita menyiapkan industri kita bersama dengan pendidikan. Kita bisa menciptakan berbagai cluster yang unggul. (UNI/P-1)


Rendah Hati dan Santun

SAAT berkunjung ke Lampung dalam Musyawarah Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Lampung, Ilham Akbar Habibie asyik mengobrol dengan semua peserta. Bahkan, ada beberapa peserta yang sama sekali tidak mengenalnya tampak akrab mengobrol.

Ilham Habibie (tengah) saat berdiskusi di Harian Lampung Post, Kamis (8-7). (LAMPUNG POST/SAIFULLOH)

"Saya baru tahu kalau yang mengobrol dengan saya tadi Ilham Habibie setelah dia duduk di podium depan. Dia sangat rendah hati dan santun," kata Hesma Eryani, salah satu pengurus ICMI Lampung.

Ilham Akbar Habibie lahir pada 16 Mei 1963 di Aachen, Jerman. Ilham merupakan anak pertama dari pasangan Bucharuddin Jusuf (B.J.) Habibie dan alm. Hasri Ainun Besari. Bagi Ilham Akbar Habibie, besar di luar negeri di satu sisi merepotkan, tetapi di sisi lain sangat menguntungkan. Sebab, kebiasaan membaca dan mendapatkan bahan bacaan sangat didukung oleh pemerintah.

Ilham Akbar Habibie tumbuh sebagai anak yang menyukai beragam bacaan. Hasilnya, dia berhasil menjadi ilmuwan dan pengusaha. Dia bahkan mendapat penghargaan dari pemerintah berupa Bintang Satyalancana Wira Karya dan Adikarsa Pemuda atas prestasinya.

Dia suka macam-macam buku. Selain buku teknik dan bisnis, Ilham juga menyukai buku fiksi dan filsafat. Fiksi ilmiah yang sangat disukai adalah Da Vinci Code karya Dan Brown.

Jebolan Phd dengan predikat summa cum laude dari Technical University of Munich, Jerman, itu mengakui Dan Brown mampu membuat novel yang menghibur.

Namun lebih dari itu, dalam setiap karya Brown, Ilham mengaku selalu mendapatkan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Ini mendukung kesukaannya untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Sayangnya, saat ini Ilham termasuk orang yang sangat sibuk. Tak hanya memegang sejumlah posisi penting di beragam perusahaan swasta dan pemerintah, dia juga masih tetap memimpikan pesawat rancangannya mengudara.

Akibatnya, tak setiap hari dalam kesibukannya Ilham bisa menyempatkan diri untuk membaca buku. "Sekarang memang tidak bisa setiap hari baca buku. Tetapi bisa saya pastikan sekurang-kurangnya dua hingga tiga buku yang tebal pasti diselesaikan dalam sebulan."

Tentu saja, selain karya Brown yang mencuri hatinya, karya Pramudya Ananta Toer yang memukau pembaca di seluruh dunia dan pernah diharamkan oleh Orde Baru pun dia lahap.

Menurut dia, buku-buku Pram sangat menarik sebab selain cara penulisannya sangat baik, dari novel-novel tersebut sangat jelas terlihat penguasaan Pram yang mendalam terhadap hal-hal yang ditulisnya.

Ilham banyak menemukan hal-hal yang sering sebelumnya tidak diketahuinya karena tidak pernah dibahas dalam buku sejarah�meski tak dapat dihindari aspek politis masuk dalam karya-karya Pram.

Ilham juga termasuk penggemar cerita-cerita kriminal yang menegangkan dan memaksa orang berpikir, salah satunya karya Jan Willem van Witering asal Belanda. Menurut Ilham, penulis itu tak hanya mahir menulis novel cerita detektif yang rumit, tetapi juga selalu berusaha memandang setiap persoalan yang terjadi dengan falsafah Buddha yang harmonis dan humanis.

Di matanya, karya Van Witering unik sebab setiap kasus tidak dilihat siapa pelakunya, tetapi alasan pelaku melakukan tindakan tersebut.

Novel setebal bantal pun dia lahap. Sebut saja karya Umberto Eco dari Italia yang spesialis novel sejarah seperti Enemy of the Rose yang menceritakan betapa sulitnya mendapatkan pendidikan di Eropa pada abad pertengahan saat hierarki otoriter gereja berkuasa. (SRI WAHYUNI/P-1)

Biodata

Nama lengkap : Ilham Akbar Habibie

Tanggal lahir: 16 Mei 1963

Tempat lahir : Aachen, Jerman

Ayah : Bucharuddin Jusuf Habibie

Ibu : Hasri Ainun Besari (alm.)

Pendidikan : Doktor Ingenieur dari Technical University of Munich, Jerman.

MBA School of Business dari University of Chicago.

Sumber: Lampung Post, Minggu, 11 Juli 2010

Museum: Bagelen, Kampung Transmigrasi Indonesia...

Oleh Yulvianus Harjono


TIDAKLAH diragukan, Lampung identik dengan provinsi transmigrasi. Namun, bukan lantaran semata karena wilayah ini banyak dihuni pendatang alias transmigran. Alasannya, lebih dalam dari itu.

Dari provinsi di terujung selatan Sumatera inilah asal muasal transmigrasi itu muncul. Namun, bukanlah Kota Metro, apalagi Pringsewu—dua kota transmigran—yang menjadi cikal bakal munculnya transmigrasi di Tanah Air.

Adalah Bagelen, sebuah desa sepi di kabupaten hasil pemekaran Pesawaran, yang menjadi penanda tonggak sejarah program transmigrasi di Tanah Air. Sekilas, desa ini tidak terlalu ramai dibandingkan dengan kota transmigran lainnya, yakni Metro dan Pringsewu, tetapi secara historis, desa itu punya peran penting.

”Transmigrasi pertama kali di Indonesia dilakukan di Desa Bagelen ini, di tahun 1905,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Nasional Ketransmigrasian Suwardi.

Pada masa itu, transmigrasi diinisiasi Pemerintah Hindia Belanda. Namun, saat itu namanya adalah program kolonialisasi. Sebanyak 155 keluarga dari Kedu, Jawa Tengah, dipindahkan ke Lampung untuk perluasan daerah perkebunan yang dikelola Pemerintah Hindia Belanda di luar Jawa.

Untuk mengenang sejarah panjang transmigrasi di Tanah Air, di atas bekas Desa Bagelen didirikan kompleks Museum Nasional Ketransmigrasian. Luasnya 6,3 hektar dari total target perluasan hingga 20 hektar.

Sayangnya, permukiman asli transmigran Bagelen ini nyaris tidak lagi tersisa, kecuali sebuah rumah bedeng yang tidak difungsikan. Menurut cerita para warga, rumah-rumah ini sudah ditinggalkan penghuninya.

Namun, jangan kecil hati. Di areal museum ini, bisa ditemukan artefak menandai tonggak perjalanan program transmigrasi nasional sejak masa kolonial Belanda hingga Orde Baru. Artefak unik yang dapat kita jumpai di antaranya monumen bola besi raksasa untuk membuka lahan.

Di masa lalu, bola besi yang memiliki diameter lebih dari 1,5 meter tersebut digunakan untuk membuka areal baru, menebangi pepohonan dan semak belukar. Cara kerjanya, dua buah bola diisi dengan air dan diikatkan dengan rantai sepanjang 40 meter, lalu dibiarkan menggelinding atau didorong.

”Otomatis, pohon dan belukar akan tumbang. Pada masa lalu, sebelum ada buldoser, cara ini sering dipakai,” ujar Suwardi yang juga transmigran asal Jawa Tengah.

Sepuluh anjungan

Museum ini juga memiliki 10 anjungan daerah asal transmigrasi yang biasa kita lihat di Taman Mini Indonesia Indah. Uniknya, anjungan lampung termasuk di dalamnya pula. ”Dulu, orang Lampung juga ikut bertransmigrasi antarkota,” ungkapnya.

Di gedung utama, bisa dijumpai koleksi lain, yaitu foto-foto, mata uang, alat-alat untuk membuka areal hutan, berbagai diorama, dan film dokumenter yang terkait ketransmigrasian di Tanah Air. Namun, sayangnya koleksi ini terlihat kurang lengkap. Beberapa etalase kaca masih kosong.

Menurut Widiastuti, Kepala Seksi Pelayanan Museum Ketransmigrasian, keberadaan museum ini akan memperkuat citra Lampung sebagai provinsi transmigrasi di Tanah Air. Transmigrasi telah menghidupkan sedikitnya 13 kabupaten/ kota di provinsi ini.

Bahkan, beberapa kabupaten/ kota, seperti Tulang Bawang (dulu dikenal dengan nama Unit II), Pringsewu, Kota Metro, dan Kabupaten Mesuji, muncul menjadi kota-kota baru sebagai dampak kesuksesan transmigrasi penduduk dari Pulau Jawa.

”Kabupaten Mesuji adalah contoh keberhasilan Kota Terpadu Mandiri atau kota di tengah hutan. Di sini sudah berdiri berbagai sarana prasarana, permukiman, pusat-pusat ekonomi warga,” tuturnya. Padahal, dahulu, wilayah Mesuji adalah hutan-hutan belantara.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat, sejak masa Orde baru hingga 2006, tercatat 3.301 unit permukiman transmigrasi (UPT) di Indonesia. Sebanyak 954 UPT di antaranya telah berkembang jadi desa baru, yang sekarang dihuni setidaknya 12 juta jiwa.

Tidak ayal, program transmigrasi dikenal sukses pada masanya di dalam upaya pemerataan penyebaran penduduk dan kesempatan.

Sumber: Kompas, Kamis, 6 Mei 2010

Opini: Ramalan Raffles dan Du Bus

-- Sri-Edi Swasono*

PADA awal abad ke-20 masalah kepadatan penduduk Pulau Jawa bukanlah hal yang baru, yang telah dikaitkan dengan kelaparan dan kemelaratan. Pada tahun 1815 gejala kelebihan penduduk (over population) Pulau Jawa telah disinggung oleh Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, Thomas Stamford Raffles (1781-1826), dalam bukunya yang terkenal The History of Java, Vol I, hal 68-72.

Raffles mulai melihat pulau-pulau lain yang langka penduduknya. Dikatakannya, tanah yang subur sekali, perkawinan usia muda, poligami, usia lanjut, daerah pertanian yang sehat, dan lebih suka damai daripada perang merupakan unsur-unsur pendorong pertumbuhan penduduk Pulau Jawa. Komisaris Jenderal Du Bus de Gisignies pada tahun 1827 (Rapport van de Commisaries-General over het Stelsel van Kolonisatie, 1827, hal 48) telah pula mencemaskan kelebihan penduduk Pulau Jawa. Du Bus memperkirakan bahwa suatu ketika seluruh tanah Jawa akan penuh manusia berimpit-impitan. Pada tahun 1815 penduduk Pulau Jawa sebanyak 4.615.270 orang (Raffles, op. cit., hal 63).

Ide ”kolonisasi” bermula dari keyakinan tentang adanya kelebihan penduduk Pulau Jawa ini, maka pada tahun 1905 mulailah diberangkatkan pertama kalinya 155 kepala keluarga asal Jawa (Kedu) ke Gedong Tataan, Lampung, dalam rangka ”kolonisasi” (sekarang dengan nama ”transmigrasi”). Ada terdengar pula alasan menyiapkan kuli murah untuk Sumatera Utara setelah UU Agraria 1870.

Perkembangan penduduk Pulau Jawa adalah 34,4 juta (1920), 41,7 juta (1930), 48,4 juta (1940) dan 60 juta (1950, dibulatkan). Sekarang penduduk Pulau Jawa sekitar 132 juta atau sebesar 60 persen penduduk Indonesia meskipun luas Pulau Jawa hanya 6,95 persen dari luas areal Indonesia. Kepadatan penduduk Pulau Jawa 1.020 orang per kilometer persegi, berarti hampir 10 kali dari rata-rata kepadatan nasional sebesar 120 orang per kilometer persegi. Kelebihan pendudukkah Pulau Jawa? Jawabannya tegas, ya! (Betapapun batasannya relatif).

Transmigrasi

Sejak awal kemerdekaan dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta (3 Februari 1946), Wakil Presiden RI menegaskan bahwa ”transmigrasi bagi Indonesia merupakan keharusan di dalam pembangunan nasional, transmigrasi merupakan kewajiban kita membangun Indonesia”.

Tentulah menarik sekali menyimak pendapat Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tepat bahwa banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah dan Jawa Timur perlu diberi jalan keluar melalui transmigrasi.

Pendapat Wakil Presiden ini dapat kita benarkan mengingat musibah tahunan ini akan terjadi terus-menerus sampai kita bisa mengatasi kerusakan lingkungan yang sangat parah, yaitu hilangnya hutan dan pepohonan di bantaran sungai-sungai, di pegunungan dan gunung-gunung, bendungan yang rawan jebol, tak terkendalinya alih fungsi lereng-lereng pegunungan menjadi pertanian pangan subsistan, disertai perubahan iklim yang memperparah keadaan.

Malapetaka alam yang terjadi sekali-kali dan tidak terduga adalah malapetaka yang harus diatasi bersama oleh pemerintah dan masyarakat berdasar rasa bersama sebagai wujud tanggung jawab sosial, kesetiakawanan, dan ukhuwah nasional kita. Namun, malapetaka yang rutin, sangat me- ngenaskan, yang pasti terjadi setiap tahun, adalah suatu beban yang melelahkan dan membosankan, sekaligus merupakan beban sosial dan beban anggaran negara.

Perbaikan lingkungan yang memakan waktu lama tidak bisa dilakukan selama penduduk masih tetap tinggal di lokasi-lokasi rawan bencana, hidup berimpit-impitan di bantaran sungai, di DAS, di lereng- lereng, bahkan akan tetap merambahi hutan tipis yang tersisa. Kerusakan lingkungan bahkan akan berlanjut karena pertambahan penduduk, bobot over population terus meningkat. Terobosan harus dicari. Maka, relokasi melalui transmigrasi sebagaimana disarankan Wapres menjadi alternatif solusi yang menjanjikan.

Tidak boleh gagal

Transmigrasi Indonesia sudah lama melepaskan paham demografi-sentris, bukan karena over population-nya Raffles dan Du Bus mengandung makna relatif, melainkan karena kenyataan riil bahwa transmigrasi tidak akan bisa mengurangi kepadatan penduduk Pulau Jawa, atau bahkan tidak mampu memindahkan penduduk sejumlah pertambahan penduduknya per tahun antara 2 juta orang. Catatan saya menunjukkan bahwa antara 10 windu transmigrasi (1905-1985) hanya 3,7 juta penduduk dapat dipindahkan, itu pun 2,9 juta berasal dari zaman Orde Baru yang sangat intensif menyelenggarakan program transmigrasi. Sementara itu, makin banyak penduduk dari luar Pulau Jawa masuk ke Pulau Jawa. Bagi Pulau Jawa, pembatasan kelahiran tidak boleh gagal.

Oleh karena itu, transmigrasi harus dilakukan secara selektif, antara lain dilakukan dari daerah-daerah pengirim yang memiliki urgensi kritis, seperti daerah- daerah yang rawan bencana alam, tanpa mengabaikan syarat-syarat baku yang dituntut untuk keberhasilan suatu proyek transmigrasi.

Keberhasilan proyek transmigrasi, baik untuk transmigran pendatang maupun rakyat di daerah penerima, memerlukan persiapan matang. Calon transmigran harus disiapkan sebagai agent of development. Melalui transmigrasi direncanakan dan diciptakan keunggulan komparatif baru di daerah-daerah penerima.

Barangkali kita perlu mentransformasi perkataan transmigrasi dari arti suatu proses kegiatan (noun) menjadi kata kerja (verb) yang artikulatif-aktif. Transmigrasi adalah upaya membangun daerah, suatu perantauan untuk berkarya, satu ”rantau bangun”. Jangan sampai transmigrasi menjadi sosok poverty trap. Target transmigrasi bukan lagi sekian KK (kepala keluarga), melainkan sekian hektar kebun sawit, sekian ton ikan tangkapan, sekian hektar tambak, sekian ton karet, dan seterusnya.

Depnakertrans saat ini memiliki program KTM (Kota Terpadu Mandiri) sebagai model penyelenggaraan transmigrasi yang lebih menjamin keberhasilan transmigrasi dan menyejahterakan transmigran dan rakyat sekitar. Kita mengharap KTM bisa memberikan ”nilai-tambah ekonomi” dan ”nilai-tambah sosial-kultural” kepada para transmigran dan rakyat setempat agar meningkatkan harkat martabat mereka. Rakyat dalam kemelaratan dan kesengsaraan berkepanjangan akan merupakan beban (bukan aset) pembangunan.

* Sri-Edi Swasono, Guru Besar Ekonomi UI

Sumber: Kompas, Sabtu, 26 Januari 2008

Transmigrasi: Membangun dan Merekatkan Bangsa

-- Muhajir Utomo*

HARI ini, tanggal 12 Desember 2007 adalah Hari Bakti Transmigrasi yang ke-57. Tepatnya pada tanggal 12 Desember 1950, pemerintahan Republik Indonesia secara resmi melanjutkan program kolonisatie yang telah dirintis pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905 dengan nama yang lebih nasionalis, yaitu transmigrasi.

Pada saat itu, rombongan pertama kolonisatie sebanyak 155 keluarga dari Bagelan, Karesidenan Kedu, dikirim di Gedongtataan, Lampung. Di tempat itulah para pendatang membangun desa pertama yang diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asalnya. Dari sinilah dimulainya sejarah ketransmigrasian yang selama satu abad (dihitung dari tahun 1905) ikut membantu perjuangan bangsa.

Dengan adanya program transmigrasi yang dicanangkan Pemerintah RI pascakemerdekaan, tujuan program transmigrasi pun berubah. Tujuan awal program kolonisatie pun masih sederhana, yaitu demografis semata berubah menjadi program yang lebih kompleks, yaitu pembangunan wilayah dan bahkan terakhir menjadi salah satu program integrasi nasional.

Perjalanan satu abad kolonisatie atau 57 tahun transmigrasi dengan berbagai plus-minusnya, ternyata berdampak luar biasa terhadap pembangunan bangsa. Program ini telah banyak berperan dalam menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pusat-pusat keunggulan (lumbung pangan, lumbung ternak, dan perkebunan), dan telah melahirkan para tokoh intelektual dan tokoh masyarakat.

Meskipun demikian, pada awal reformasi, stigma buruk transmigrasi muncul di mana-mana. Transmigrasi yang selama ini dianggap berjasa dalam pemerataan penduduk dan pengembangan wilayah, serta-merta citranya menjadi buruk.

Kritik pedas muncul di mana-mana, mulai masyarakat awam, para akademisi, birokrat, legislatif sampai para eksekutif. Mereka meragukan manfaat program transmigrasi bagi pembangunan karakter bangsa.

Transmigrasi bukan hanya dicap sebagai penyebab kerusakan lingkungan, penyebab meningkatnya ketimpangan wilayah, penyebab munculnya kantong-kantong kemiskinan, dan penyebab konflik antaretnis, melainkan juga sebagai penyebab hilangnya budaya lokal. Bahkan yang lebih mengerikan, isu miring tentang transmigrasi sebagai program implisit jawanisasi, balinisasi, dan islamisasi telah memengaruhi kebijakan nasional tentang transmigrasi. Klimaksnya, pada awal reformasi, transmigrasi dianggap sebagai penyebab disintegrasi bangsa. Benarkah demikian?

***

Kebijakan awal program kolonisatie sampai program transmigrasi, bertujuan mengurangi ketimpangan demografis antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Jika tujuannya hanya itu, program pemindahan penduduk besar-besaran ini tentu tidak memenuhi sasaran. Sebagai contoh, walaupun sebenarnya sudah 6,4 juta jiwa ditransmigrasikan sejak tahun 1905--1990 ke luar Jawa, tetap saja penduduk Jawa meningkat dari 30 juta jiwa menjadi sekitar 108 juta jiwa pada periode tersebut.

Bagi Pulau Jawa yang mempunyai daya sedot tinggi bagi pendatang, perpindahan penduduk sebesar itu tentu tidak ada artinya. Sebaliknya, bagi daerah luar Jawa yang masih jarang penduduknya dan daya sedotnya rendah, tentu tidak menarik bagi pendatang. Di sinilah peran program transmigrasi sebagai prime mover pembangunan wilayah yang pada akhirnya dapat memacu pertambahan penduduk melalui transmigrasi spontan.

Ternyata, besarnya pertambahan penduduk tersebut bukan karena kolonisatie dan transmigrasi umum, melainkan justru karena adanya transmigrasi spontan yang besarnya mencapai tiga sampai lima kali lipat dibanding dengan program transmigrasi itu sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 1905, penduduk Lampung berjumlah 157 ribu jiwa, dan pada sensus tahun 2005 telah menjadi lebih dari tujuh juta jiwa, 75% di antaranya suku Jawa, Sunda, dan Bali.

Dengan demikian, dari aspek demografis, jika aksesibilitas dan tata ruangnya mendukung, program kolonisatie dan transmigrasi lebih berperan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang kemudian banyak mengundang transmigran spontan. Sebagai konsekuensi program kolonisatie/transmigrasi tersebut, telah tumbuh masyarakat multikultural (kebhinnekaan) di daerah-daerah tujuan kolonisatie dan transmigrasi. Secara umum mereka dapat hidup rukun damai.

Masyarakat multikultural itu, jika dikelola dengan arif bijaksana bisa menjadi aset (bukan beban) untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kebhinneka-tunggal-ikaan inilah yang menjadi roh pengelolaan kemajemukan bangsa.

***

Peningkatan kualitas hidup masyarakat transmigran dapat diwujudkan melalui pola transmigrasi yang sesuai dengan potensi lokal (tanah, iklim), infrastruktur, teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas, dan kualitas SDM (semangat kemandirian dan keterampilan transmigran). Pada era kolonisatie, pemilihan lokasi kolonisatie betul-betul berdasarkan studi kelayakan yang cermat dan dilaksanakan dengan konsekuen.

Pemilihan Bagelen, Metro dan Belitang sebagai lokasi kolonisatie misalnya, sangat layak untuk pola kolonisatie berbasis padi sawah. Dengan dukungan irigasi yang baik dan transmigran yang ulet, umumnya mereka berhasil.

Pada era transmigrasi (setelah tahun 1950), contoh daerah transmigrasi lahan kering yang berhasil karena kesesuaian pola transmigrasi, lokasi dan teknologinya adalah transmigrasi Batumarta. Transmigrasi Batumarta yang polanya berbasis tanaman keras (karet) lebih sustained daripada Sitiung maupun Pakuan Ratu yang berbasis tanaman pangan lahan kering. Hal ini disebabkan tanah Sumatera yang tipis dan masam lebih sesuai dengan tanaman keras daripada tanaman pangan.

Di Batumarta, walaupun transmigran dari Jawa yang ahli budi daya padi sawah, tidak paham tata cara budi daya karet. Namun, dengan pembinaan dan penyuluhan yang cukup, mereka cepat beradaptasi dan ternyata berhasil. Di sinilah perlunya studi kelayakan sebelum penempatan transmigran dan kesesuaian pola transmigrasinya dengan potensi lokal.

Semangat kemandirian dan keuletan yang menjadi ciri transmigran, juga akan mempercepat keberhasilan peningkatan kualitas hidup transmigran. Berbeda dengan penduduk lokal, di daerah transmigrasi, sudah biasa terlihat suami, istri, dan anak bahu-membahu bekerja untuk menambah penghasilan.

Meskipun demikian, ada juga transmigran yang tidak berhasil, bahkan ada yang kembali ke daerah asalnya. Kegagalan transmigran tersebut, umumnya disebabkan kesalahan dalam memilih lokasi, kesalahan dalam memilih transmigran, kesalahan dalam menentukan pola transmigrasi, dan kurangnya dukungan tata ruang.

***

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mempunyai keragaman tinggi dalam hal agama, etnis, pulau dan partai, serta mempunyai posisi strategis dalam konteks persaingan global, sangat rapuh untuk dipecah belah. Risiko terjadinya disintegrasi bangsa memang sangat besar. Sejak bangsa ini diproklamasikan sampai era otonomi daerah sekarang, gerakan separatisme tidak kunjung usai, seperti gerakan separatisme di Maluku, Papua, Aceh, DI/TII, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI, dll.

Isu Aceh Merdeka, Riau Merdeka, Papua Merdeka juga kembali mencuat. Kecenderungan ini, jika tidak dicari solusinya secara baik, bukan hanya akan berdampak pada disintegrasi sosial-kultural, melainkan juga bardampak pada disintegrasi politik. Di sinilah peran transmigrasi sebagai integrating force dalam menyelamatkan bangsa.

Masyarakat transmigran yang multikultural, bukan hanya berperan langsung dalam mewujudkan keutuhan NKRI, melainkan juga berperan secara tidak langsung dalam merekatkan bangsa. Peran secara langsung dilakukan dengan cara membantu pemerintah dalam menumpas pemberontak yang ingin memisahkan diri dari NKRI, sedangkan secara tidak langsung melalui asimilasi, integrasi dalam interaksi sosial.

Selain itu, multikulturalisme transmigrasi juga dapat sebagai penguat wawasan kebangsaan. Para transmigran di berbagai daerah telah berperan aktif dalam membendung isu kedaerahan dan isu separatisme yang makin kuat. Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) yang lahir pada tanggal 16 Februari 2004 dan mempunyai tata nilai lintas kultural, lintas etnis, dan lintas agama, merupakan bukti kuat bahwa transmigrasi juga merupakan program investasi SDM yang dapat memperkokoh persatuan/kesatuan dan meningkatkan daya saing bangsa.

Kelahiran anak-anak transmigran tersebut telah ikut berkiprah dalam pembangunan karakter bangsa yang berakar dari kebhinnekaan kultural. Bersama-sama dengan penduduk lokal, para transmigran juga berperan aktif dalam memelihara keanekaragaman sosial secara dinamis dalam bingkai kebhinnekaan tunggal ika NKRI.

Pembauran melalui perkawinan dan interaksi sosial telah membangun kebersamaan yang akhirnya dapat menjadi kekuatan dalam mempertahankan NKRI. Pada saat isu disintegrasi bangsa makin kuat, ternyata program transmigrasi walaupun not by design, mampu membangun komunitas plural yang dapat merekatkan bangsa. Agar dampaknya lebih efektif, pembauran natural tersebut masih perlu diimbangi dengan pendidikan multikulturalisme sejak dini.

Ternyata apa yang dinyatakan secara tegas oleh Presiden Soekarno (1964) bahwa program transmigrasi adalah wahana membangun bangsa melalui asimilasi dan integrasi etnis, memang benar adanya.

***

Itulah best practices program transmigrasi yang telah teruji selama lebih dari satu abad. Dengan segala kelemahannya, ternyata program transmigrasi telah berperan besar dalam membangun bangsa dan merekat NKRI. Belajar dari pengalaman panjang dan berharga ini, ke depan program transmigrasi diharapkan lebih mampu dalam menjawab isu-isu kemiskinan, ketahanan pangan, energi alternatif, ketimpangan wilayah, dan ketahanan nasional. Namun, perlu diingat bahwa tujuan multidimensi program transmigrasi tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan sektor lain karena sektor ini hanyalah subsistem dari sistem pembangunan nasional.

* Muhajir Utomo, Guru Besar Unila dan Ketua Umum DPP PATRI

Sumber: Lampung Post, Rabu, 12 Desember 2007

HUT Pujakesuma: Dialog Antaretnis Perlu dalam Proses Berbangsa

Bandar Lampung, Kompas - Sebagai masyarakat yang hidup di tengah kemajemukan, masyarakat Indonesia tidak boleh berbicara mengenai dominasi suku bangsa, agama, ras, ataupun golongan. Setiap suku di Indonesia sebaiknya mengedepankan dialog budaya antaretnis.

Demikian diutarakan Sultan Hamengku Buwono X dalam acara ulang tahun ke-18 Paguyuban Putra Jawa Keturunan Sumatera (Pujakesuma) Lampung di halaman GOR Saburai, Bandar Lampung, Minggu (9/12).

Acara peringatan itu juga dihadiri Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Dewan Pembina Pujakesuma Lampung Suryono SW, Asisten Gubernur Lampung Bidang Kesejahteraan Rakyat Husodo Hadi, Ketua DPW Pujakesuma Nuryono, dan sekitar 7.000 anggota Pujakesuma Lampung.

Menurut Sultan, selama ini masyarakat sekadar mengagumi kemajemukan Indonesia, tetapi belum menanamkan dalam pola pikir dan perilaku sehari-hari. Dampaknya, masyarakat berpola pikir bahwa Indonesia masih didominasi suatu suku, agama, atau golongan tertentu sehingga konflik antaretnis masih kerap ditemui di Indonesia.

Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya diajak berpikir pluralisme dan tidak hanya berbicara mengenai kemajemukan. Berpikir pluralis berarti masyarakat diajak untuk terus-menerus mengedepankan dialog.

Melalui dialog budaya antaretnis, proses transformasi dan akulturasi budaya akan terjadi. Dengan demikian, masyarakat akan berpola pikir bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa dengan pluralisme, tidak ada suku bangsa atau agama atau golongan tertentu yang mendominasi.

"Saya kira dialog antaretnis harus terjadi dan mewarnai dalam proses berbangsa," katanya.

Sultan mencontohkan, 60 persen dari 7,4 juta jiwa penduduk Lampung adalah warga dari suku Jawa. "Namun saya memahami mereka sebagai warga Lampung yang kebetulan berketurunan Jawa, bukan warga Jawa," ujarnya.

Suku Jawa di Lampung sudah hidup berdampingan dan bekerja sama dengan warga keturunan suku bangsa lain di Lampung sejak lama.

Menurut Sultan, ketika hidup berdampingan, proses akulturasi atau proses pencampuran kebudayaan terjadi dan saling memengaruhi. Suku Jawa tidak sepenuhnya mewarnai kehidupan masyarakat lokal.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengatakan, Lampung sama seperti provinsi lain di Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa. (hln)

Sumber: Kompas, Senin, 10 Desember 2007

Puja Kesuma: Dialog Budaya Entaskan Persoalan Disintegrasi

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Intensitas dialog budaya antaretnik yang ada di Indonesia adalah salah satu upaya mengentaskan persoalan disintegrasi yang saat ini menjadi isu utama pluralisme bangsa. Sebab, dengan dialog, akan mudah terjadi transformasi dan akulturasi kebudayaan yang bisa menjadi pemersatu.

Hal tersebut dikemukakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengkubuwono XI usai menghadiri perayaan HUT ke-18 Paguyuban Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Puja Kesuma) serta pelantikan kepenguruan 11 DPD kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, di lapangan Parkir Saburai, Minggu (9-12).

"Saat ini diharapkan masyarakat jangan lagi berpikiran tersentralistis satu etnis semata-mata. Akan tetapi saat ini sudah mengedepankan pluralisme bangsa," kata Sultan.

Dia mengharapkan kepada masyarakat Lampung asal Jawa agar tidak mengedepankan lagi ke-Jawa-annya. "Jangan lagi mengedepankan asal sukunya, tetapi yang mesti dikembangkan adalah bagaimana kontribusi yang telah diberikan kepada masyarakat dan Pemprov Lampung itu sendiri."

Sultan mengaku sangat kagum dengan pluralitas kebudayaan yang ada di Provinsi Lampung. "Pujian untuk masyarakat Lampung yang masih bisa melakukan berbagai aktivitas seni budaya yang tidak berbeda dengan yang ada di daerah asalnya seperti di Pulau Jawa," ujarnya.

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan pluralisme merupakan satu sinergi kebudayaan yang harus dipertahankan. Ini merupakan kekayaan dan variasi budaya yang ada di Indonesia yang memang patut dipertahankan sebagai identitas bangsa.

Sjachroedin mengaku sangat mendukung perkembangan seni budaya daerah untuk bisa terus berkembang. Makanya Pemprov akan terus mengupayakan dan membantu pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya yang ada di Lampung. Sehingga diharapkan seni budaya asal ini tidak dilupakan. Contohnya saja, kata Gubernur, seni budaya reog Ponorogo yang diklaim berasal dari Malaysia. Meski akhirnya pihak Malaysia meminta maaf atas kekhilafan tersebut dan mengakui asal reog dari Indonesia, ini memperlihatkan bahwa reog merupakan budaya yang sangat menarik sekali sehingga diakui bangsa lain.

Sedangkan Ketua DPW Puja Kesuma Provinsi Lampung Nuryono mengatakan bahwa pembentukan Puja Kesuma sendiri tidak untuk mengotak-ngotakkan suku yang ada di Lampung.

Pembentukannya dilandasi dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi di Provinsi Lampung. Selain tentunya juga tujuannya adalah untuk melestarikan seni budaya yang ada di Provinsi Lampung.

Pada kesempatan tersebut, HUT ke-18 Puja Kesuma dimeriahkan dengan Festival Kuda Lumping dan Reog Ponorogo yang diikutyi sekitar 80 grup kuda lumping serta 20 grup reog Ponorogo asal seluruh Provinsi Lampung yang kesemuanya berjumlah sekitar 7.000 orang. n TYO/K-2

Sumber: Lampung Post, Senin, 10 Desember 2007

Transmigran: Indonesia Miliki Museum Nasional Transmigrasi di Lampung Selatan

Bandar Lampung, Kompas - Indonesia kini memiliki museum nasional transmigrasi. Museum yang dibangun di Desa Bagelen, Kecamatan Gedung Tataan, Lampung Selatan, itu merupakan satu-satunya museum transmigrasi di dunia.

Demikian diutarakan Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Djoko Sidik Pramono, akhir pekan lalu, dalam acara Lokakarya Pengisian Museum Nasional Ketransmigrasian di Desa Bagelen, Kecamatan Gedung Tataan, Lampung Selatan.

Dalam lokakarya yang diikuti pengurus Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) pusat dan daerah, serta perwakilan Dinas Pariwisata Lampung itu terungkap, museum yang dibangun di atas lahan seluas 5,4 hektar itu akan menjadi penanda sekaligus pusat sejarah transmigrasi di Indonesia.

Djoko mengatakan, di Indonesia, transmigrasi sendiri sudah dimulai di Lampung pada era pemerintahan kolonial Belanda, bersamaan dengan pemindahan penduduk Jawa ke Suriname. Sehingga transmigrasi tahun 1905 itu disebut sebagai kolonisasi. Selanjutnya, di era pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, istilah transmigrasi menggantikan istilah kolonisasi.

Depnakertrans mencatat, sejak periode pra-rencana pembangunan lima tahun (repelita) hingga 2006 tercatat sudah ada sekitar 3.301 unit permukiman transmigrasi (UPT) di Indonesia. Sekitar 954 UPT telah berkembang menjadi desa baru, yang sekarang dihuni setidaknya 12 juta jiwa.

Jumlah tersebut juga telah mendorong terbentuknya 235 kecamatan baru dan 66 kabupaten baru. Program transmigrasi telah berhasil membuka reproduksi baru di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta menyerap jutaan tenaga kerja.

Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Lampung Haris Fadilah mengatakan, berdasarkan kronologis sejarah itu, Museum Nasional Transmigrasi akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan transmigrasi masa lalu dan sekarang.

Lokakarya tersebut mengajak setiap peserta untuk aktif bertukar pikiran, informasi, dan dialog. Namun, yang sudah menjadi kesepakatan awal, museum nasional itu akan diisi dengan peralatan yang digunakan masyarakat transmigran. Dengan kata lain, museum itu akan menampilkan cara-cara produksi para transmigran. (hln)

Sumber: Kompas, Senin, 14 Mei 2007

Transmigrasi: Mereka Berupaya Lepas dari Kemiskinan

-- Wisnu Aji Dewabrata

Transmigrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memindahkan penduduk miskin ke daerah lain. Sayangnya, pemerintah terkesan setengah hati sehingga hanya seperti memindahkan kemiskinan meskipun banyak juga transmigran yang berhasil.

Arbai ingat betul waktu pertama kali datang ke lokasi transmigrasi Unit VII di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Waktu itu tahun 1976, Arbai baru berumur 12 tahun. Bersama orangtuanya, ia meninggalkan kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur. Tujuannya satu, mewujudkan mimpi lepas dari kemiskinan!

Perjalanan itu tidak mudah dan melelahkan. "Dari Lumajang naik bus sampai Jakarta. Lalu pindah bus ke Merak, menyeberangi laut, naik bus lagi. Dari Pelabuhan Panjang, Lampung, naik kereta," katanya mengenang.

Perlu waktu tiga hari tiga malam untuk sampai di Cempaka di Kabupaten Ogan Komering Ilir. "Dari sana, kami naik traktor," katanya. Sebab, jalan ke lokasi transmigrasi yang berjarak 10 kilometer dari Cempaka itu belum bisa dilalui kendaraan bermotor selain traktor.

Begitu melihat kondisi lahan yang disediakan untuk para transmigran, Arbai sangat tak yakin mimpinya bisa diwujudkan. "Kalau bapak bisa mengolah tanah dan menanam, ke mana hasilnya akan dijual," keluhnya dalam hati.

Lokasi transmigrasi itu memang masih terisolasi. Untuk menuju Palembang yang berjarak 120 kilometer, misalnya, diperlukan waktu dua hari dua malam naik perahu. Jalan raya dari Palembang menuju ke lokasi transmigrasi sendiri baru dibangun 10 tahun kemudian, 1986.

Maka, tidak sedikit transmigran di Unit VII yang kini bernama Desa Bumi Harjo di Kecamatan Lempuing itu yang meninggalkan lokasi. Sejumlah transmigran yang tak punya uang untuk kembali ke Jawa memilih bertahan dengan berbagai cara. Ada yang merantau ke Palembang, ada pula yang membuka lahan baru di luar lokasi transmigrasi meski akhirnya gagal juga.

Di antara mereka yang tetap bertahan di lokasi transmigrasi adalah orangtua Arbai yang tetap bertekad keluar dari kemiskinan. "Tanah Jawa memang subur, tetapi kalau tidak punya tanah sendiri mau apa?" Itulah kata-kata yang sering ia dengarnya dari bapaknya.

Berkah karet

Tahun-tahun pertama memang mereka harus bekerja keras. Tidak sedikit yang nyaris putus asa. Secercah harapan akhirnya muncul ketika tahun 1988 perkebunan karet mulai dibuka di lokasi transmigrasi. Apalagi jalan lintas timur Sumatera yang menghubungkan Palembang-Bandar Lampung juga mulai dibangun.

Lokasi transmigrasi yang semula terisolasi pun terbuka. Bus dan truk pun hilir mudik meski jalan masih berupa tanah. Para transmigran yang semula meninggalkan lokasi pun banyak yang kembali.

Kini lokasi transmigrasi itu berubah menjadi desa yang ramai. Generasi kedua yang merupakan anak-anak dari para transmigran, seperti Arbai, yang menikmati kerja keras orangtuanya. Mereka bisa menyekolahkan anaknya ke Jawa, membangun rumah, dan membeli berbagai perabot rumah tangga.

Sarno (37), generasi kedua transmigran, kini menguasai 4,5 hektar kebun karet. Ia mengaku sangat berbahagia dengan keberhasilan yang dia capai di bumi transmigrasi. Hasil berkebun karetnya bisa untuk membangun dua rumah yang relatif mewah untuk ukuran desa transmigrasi.

Keberhasilan juga diraih keluarga Purhadi (72), yang buyutnya "hijrah" dari Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah, ke Lampung sejak zaman Belanda, tepatnya tahun 1905. Purhadi merupakan generasi keempat dari keluarga Kartoredjo, transmigran yang datang sebagai tenaga kerja perkebunan Belanda bersama 42 orang lainnya.

Menjadi contoh

Keberhasilan transmigran konon sudah dijadikan contoh sejak zaman kolonial untuk merangsang lebih banyak pekerja kebun dari Pulau Jawa. Caranya, membawa para transmigran yang sudah lama bekerja di Sumatera ke Jawa sambil membawa hasil pertanian sebagai bukti keberhasilan.

Cara itu ternyata efektif. Banyak orang Jawa yang mau diajak ke Sumatera untuk membuka wilayah baru. Meski mengalami pasang surut, transmigrasi ala kolonial itu terus berlangsung hingga tahun 1941 dengan total penduduk yang dipindahkan mencapai 222.586 jiwa. Daerah baru yang semula sepi berkembang menjadi ramai. Salah satu contohnya adalah Metro yang sekarang menjadi kota di Provinsi Lampung.

Keberhasilan Belanda itu kemudian ditiru oleh Pemerintah RI. Sayangnya, pemerintah tidak serius menggarap program ini. Para transmigran umumnya merasa dibiarkan begitu saja setibanya di tanah harapan.

Banyaknya transmigran menjadi kampanye buruk. Meski begitu kondisinya, banyak juga transmigran yang berhasil.

Kini, tidak sedikit transmigran atau setidaknya anak cucu mereka yang berhasil menjadi tokoh penting di daerahnya. Entah itu pengusaha, politisi, atau pejabat publik. Sejumlah daerah eks lokasi transmigrasi juga sudah berkembang menjadi kota penting di daerah sebagai penyangga ekonomi.... (hln)

Sumber: Kompas, Jumat, 30 Maret 2007

Transmigrasi: Menang dan Kalah di Tanah Seberang...

-- Ahmad Arif

PADA awalnya semua penuh harap ketika meninggalkan Pulau Jawa yang sesak menuju Pulau Sumatera. Sebagian memang bisa memenuhi harapan itu, sukses menjadi juragan, tetapi tak sedikit yang pulang lagi ke Jawa dengan kepala menunduk.

Kerja keras dan kemampuan beradaptasi dari pola pertanian sawah ke perkebunan menjadi tabir pembatas yang memisahkan apakah pendatang itu bisa menjadi pemenang atau pihak yang kalah di tanah seberang.

Kisah sukses, misalnya, dialami oleh para transmigran di Satuan Kelompok Perumahan (SKP) D, Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Sebutlah Haji Gholib (51) dan istrinya, Hajah Munasarah (41). Dengan modal sepeda onthel (kayuh), uang saku dari pemerintah Rp 7.000, dan utangan dari keponakannya Rp 50.000, kini mereka memiliki 40 hektar lahan perkebunan sawit dan karet, tiga toko, dua rumah yang salah satunya di Jawa, serta berhasil membiayai keenam anaknya hingga perguruan tinggi.

Gholib ngotot menanam sawit di lahannya seluas satu hektar walau sebenarnya tanah itu oleh pemerintah diperuntukkan sebagai lahan tanaman pangan. "Sawah tak menjanjikan karena pemerintah tak menyiapkan irigasi yang baik. Lagi pula, harga padi selalu jatuh saat panen raya," katanya.

Akhirnya, perhitungan Gholib terbukti ketika harga kelapa sawit naik dengan pasti dari tahun ke tahun, dan saat ini menjadi sekitar Rp 950 per kilogram. Ini jugalah yang membuat warga transmigran di Desa Rambah Muda mengikuti jejak Gholib.

Kepala Desa Rambah Muda, As’ad (43), mengatakan, para transmigran di desanya hampir semuanya sukses secara materi. "Setiap hari rata-rata ada lima warga yang datang untuk mengajukan kredit membeli sepeda motor. Setiap keluarga punya dua hingga tiga sepeda motor. Banyak yang punya mobil, membangun rumah di Jawa, dan menyekolahkan anak-anak di Jawa," kata As’ad.

Keberhasilan para transmigran asal Jawa ini bahkan telah memicu terbentuknya kabupaten baru, Rokan Hulu, yang beribukotakan Pasir Pengaraian. "Sebelum tahun 1980-an, Pasir Pengaraian masih berupa hutan belantara. Setelah kedatangan transmigran, kota ini tumbuh pesat. Lahirnya Rokan Hulu menjadi kabupaten baru juga karena transmigran itu," kata Bahari (54), warga asli Pasir Pengaraian.

Seperti para transmigran di Rokan Hulu, para transmigran di Lampung—termasuk program transmigrasi pertama di Indonesia—juga kebanyakan berjaya karena perkebunan. Salah satunya adalah Sudarma Wijaya (51), generasi kedua dari keluarga transmigran asal Jawa Barat, yang berhasil menjadi Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Ayah Sudarma, almarhum Tanu Wijaya, adalah transmigran dari Desa Cisempur, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang datang ke Desa Tri Budi Syukur pada tahun 1950. Ia datang bersama 50 orang lainnya, termasuk sebagian dari program Biro Rekonstruksi Nasional. Program ini merupakan kebijakan Presiden Soekarno untuk mengembangkan daerah-daerah yang dinilai belum berkembang.

Tanu Wijaya, yang menjadi lurah pertama di desa transmigran, memelopori penanaman kopi begitu tiba di Lampung. Pada tahun 1957, Desa Tri Budi Syukur untuk pertama kalinya mengekspor kopi. Berkat jasa transmigran jugalah Lampung dikenal sebagai sentra penghasil kopi di Indonesia.

Desa Bumi Harjo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, juga bisa menjadi contoh keberhasilan para transmigran. Karwan (57), salah satu transmigran asal Banyumas, Jawa Tengah, yang menjadi ketua rombongan, mengatakan, para transmigran mendapat jatah tanah dua hektar. Mereka diwajibkan menanam palawija dan padi ladang. Namun, kondisi tanah menyebabkan hasil panen sangat sedikit.

"Hampir semua lelaki kemudian merantau ke Palembang untuk menambah penghasilan, sedangkan keluarganya ditinggal di sini. Bahkan, sebagian transmigran kembali ke Jawa," kata Karwan.

Gagal beradaptasi

Memang tidak semuanya mereguk manis hidup di lokasi transmigrasi. Sekitar 200 dari 2.000 keluarga transmigran di SKP D, Desa Rambah Muda, kembali ke Jawa dengan kepala menunduk. "Kebanyakan yang gagal karena tidak cepat mengubah lahan sawah menjadi perkebunan sawit atau karet," kata As’ad.

Di Desa Batubetumpang yang berada di Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, transmigran yang masih bertumpu pada pertanian padi juga tidak bisa lepas dari kemiskinan.

Sejak tahun 1990, pemerintah menempatkan 1.280 keluarga transmigran Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian kecil penduduk lokal Bangka. Setiap keluarga difasilitasi rumah papan sederhana, area pekarangan seluas setengah hektar, serta satu hektar sawah.

Menyusuri Desa Pancatunggal, 17 tahun kemudian tanah harapan tersebut ternyata masih jauh dari kemakmuran. Jalanan masih berupa tanah penuh lubang. Hunian para transmigran juga belum banyak berubah. Papan-papan rumah terlihat kusam dan lapuk, pertanda mereka belum mampu memperbaikinya.

Harapan para transmigran untuk dapat bercocok tanam padi memang sejak awal tidaklah mudah. "Bukannya kami malas, tetapi mencetak sawah memang sudah di luar batas kemampuan kami. Kami tidak mungkin mencabut tunggul-tunggul pohon yang ada di tengah sawah tanpa bantuan alat berat," ucap Sekretaris Desa Pancatunggal, Hamzah.

Sejak pertama kali datang pada tahun 1992, petani Pancatunggal hanya mengalami dua kali masa panen raya, yakni tahun 2002 dan 2007. Sedangkan tahun-tahun lainnya banyak mengalami kegagalan karena berbagai faktor, seperti cuaca, ketersediaan air, hama, serta keterlambatan penyaluran bantuan benih dan pupuk.

Di tanah seberang, para transmigran dibiarkan berjalan sendiri karena pemerintah seperti menutup mata begitu mereka tiba di lokasi transmigrasi. Hanya mereka yang mau bekerja keras dan cepat beradaptasilah yang mampu menjadi pemenang.... (ART/HLN/WAD/AND)

Sumber: Kompas, Kamis, 29 Maret 2007

Transmigrasi dan Kearifan Tradisional Lampung

-- B Josie Susilo Hardianto

TUTUR, petani asal Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung, mengungkapkan, sudah tidak ada lagi para pendahulu mereka yang merupakan bagian awal proyek kolonisasi Belanda. "Generasi itu sudah punah," papar Tutur.

KALAUPUN masih ada, sulit untuk menemukannya lagi. Bahkan, tampaknya sudah tidak ada lagi jejak-jejak fisik dari sejarah kolonisasi tersebut. Kalaupun ada yang tersisa adalah kota kecamatan dan wilayah bekas kolonisasi yang dinamai dengan nama-nama daerah asal peserta kolonisasi itu. Ada Desa Yogyakarta, Mataram, Bantul, Sidodadi, Sidomulyo, Surabaya, Purbolinggo, dan Jembrana.

Tak sulit menemukan para anak keturunan mereka. Sayangnya, mereka sudah tidak mengingat lagi masa-masa awal itu. Tutur misalnya, tak lagi ingat masa kecilnya. Setahunya, ia lahir di Lampung dan menganggap Lampung sebagai kampung halamannya, bukan Kedu di Jawa Tengah, tempat asal bapaknya.

Mereka pun masih fasih berbahasa Jawa, karena bahasa itu masih terus dipakai. Hingga di desa-desa di pelosok Lampung masih mudah ditemukan orang menggunakan bahasa itu. Meskipun demikian, mereka pun cukup fasih berbicara dalam bahasa Lampung.

Proses pertemuan dua budaya itu rupanya sudah berlangsung ratusan tahun. Bahkan, jauh sebelum Belanda mendatangkan penduduk baru ke Lampung di masa kolonisasi tahun 1905.

Ketika masa kejayaan bahari Nusantara ratusan tahun silam, Lampung telah menjadi tempat berlabuh bagi pelaut-pelaut asal Majapahit, Malaka, Banten, dan Bugis. Di Bandar Lampung ada sebuah kawasan yang bernama Bone, lantaran kawasan itu turun-temurun ditempati oleh warga Bugis, selain warga Lampung sendiri.

Transmigrasi paling masif di Lampung diselenggarakan pada masa Kolonial Belanda. Kala itu, Belanda hendak memperluas wilayah perkebunannya ke luar Jawa.

Tahun 1905, kala itu Lampung masih berstatus karesidenan, pemerintah kolonial Belanda mendatangkan sebanyak 155 keluarga asal desa Bagelen, Kedu, Jawa Tengah, ke Lampung. Mereka ditempatkan di kawasan Gedongtataan, Lampung Selatan.

Pemindahan pertama yang dilakukan hingga tahun 1911 itu sepenuhnya dibiayai oleh Belanda. Para transmigran memperoleh bahan makanan dan berbagai perabot rumah tangga seperti piring, mangkuk, meja, dan kursi dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Program yang merupakan bagian dari politik balas budi Belanda itu, sebenarnya diarahkan untuk mendukung upaya Belanda mengelola tanah perkebunan di Lampung. Program itu dilanjutkan hingga tahun 1942. Para transmigran awal itu ditempatkan di kawasan Gedongtataan, Gadingrejo, Wonosobo di Lampung Selatan, serta di kawasan Metro, Sekampung, Trimurjo, dan Batanghari di Lampung Tengah.

"Belajar dari pengalaman di Deli dan Medan, Belanda mulai mengirim orang Jawa ke Lampung. Wilayah ini memiliki potensi dan luas, tetapi penduduknya sedikit," papar Anshori Djausal, seorang pemerhati budaya dan adat Lampung.

Kala itu jumlah penduduk di Medan sudah mencapai lebih dari satu juta orang, sedangkan di Lampung masih kurang dari 150.000 orang. "Sejak dulu orang Lampung memang sedikit, padahal Lampung ini luas sekali," papar Anshori.

Untuk mengelola tanah yang luas itulah program transmigrasi Belanda diarahkan juga ke Lampung. Ketika Jepang berkuasa, mereka mengirim warga asal Jawa ke kawasan yang dinamakan Toyosawa yang kini dikenal sebagai Kecamatan Purbolinggo di Kabupaten Lampung Tengah. Proses yang disebut dengan kokuminggakari itu merupakan proses pengiriman romusa yang dimanfaatkan sebagai kuli kerja paksa.

Proses pengiriman itu kemudian berlanjut setelah Indonesia merdeka. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1950 mulai menggalakkan transmigrasi, salah satunya ke Lampung. Kawasan yang dipandang berpotensi dan sedikit penduduknya itu patut dikembangkan dengan mengirimkan warga baru ke sana.

Dengan pola pendekatan pembangunan, Pemerintah Indonesia mengirim sebanyak 23 keluarga asal Kedu, Jawa Tengah, dan ditempatkan di Sukadana, Lampung Tengah. Penyelenggara transmigrasi awal itu juga beraneka rupa mulai dari Polri dan TNI, Dinas Sosial dengan program Trans Tuna Karya dan Trans Bencana Alam serta Trans Pramuka. Pada periode tahun 1950-1969 perpindahan penduduk ke Lampung mencapai 53.263 keluarga atau sebanyak 221.035 jiwa.

Memasuki era Pembangunan Lima Tahun (Pelita), Lampung mendapat lagi tambahan penduduk sebanyak 22.362 kepala keluarga asal Jawa, Madura, dan Bali. Salah satu efek samping proses pengiriman itu adalah migrasi berantai yang menyebabkan ledakan pendatang.

Sumber: Kompas, Senin, 8 September 2003

Strategi Tiga Masa, Tiga Pemerintahan

-- B Josie Susilo Hardianto

TAKTIS. Itulah ungkapan yang tepat untuk strategi yang digunakan pemerintah Belanda ketika melancarkan ekspansinya ke luar Jawa. Upaya mereka untuk memperluas wilayah perkebunan di luar Jawa, dibangun dengan pendekatan sosiologis dan antropologis yang amat akurat.

SEBELUM pemerintah Kolonial Belanda datang, mereka lebih dahulu mengirim para ahli sosiologi dan antropologi terkemuka, Snouck Hurgronje (1857-1936), untuk melihat dan memahami budaya dan perilaku masyarakat setempat.

Hal itu juga dilakukan Belanda ketika hadir di Lampung. Mereka mengadaptasi sistem pemerintahan lokal untuk mengontrol kawasan yang kaya hasil bumi itu.

Seorang budayawan Lampung, Anshori Djausal, memaparkan, pemerintah Kolonial Belanda saat itu tetap menghidupkan pola pemerintahan lokal yang berbentuk kepasirahan atau komunitas masyarakat adat.

Sistem itu memberi keleluasaan pada Belanda untuk mengontrol masyarakat. Bahkan, Belanda saat itu membiarkan kepasirahan menggunakan tata hukum lokal untuk menangani kasus-kasus tertentu.

Penetapan kepasirahan yang dilakukan pada tahun 1920 hingga 1928, disertai dengan penetapan dan pembagian wilayah riil pada marga-marga yang ada dalam kepasirahan itu. Pada tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda mengatur kembali struktur masyarakat hukum adat yang berbentuk marga.

Pengaturan itu tertuang dalam Marga Regering Voor de Lampungche Districten. Dengan pengaturan itu, di Lampung terdapat 83 marga. Sebanyak 78 dari 83 marga itu merupakan marga mayoritas penduduk asli Lampung.

Penegasan administratif itu menjadi dasar penyelesaian konflik tanah pada masa itu. Batas-batas wilayah menjadi tanggung jawab masing-masing marga. "Semua persoalan yang berkaitan dengan tanah saat diselesaikan mengacu pada ketentuan itu," papar Anshori.

Meskipun demikian, kemunculan kepasirahan itu tidak meminggirkan kontrol Belanda terhadap perilaku warga. Kepemimpinan lokal dan modernisasi administrasi hukum lokal menjadi tanggung jawab pasirah (kepala marga). Namun, kasus-kasus yang berkaitan dengan kriminalitas dan keamanan lokal menjadi wewenang Pemerintah Belanda.

"Setidaknya ada beberapa wilayah yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin lokal, yaitu kawasan Menggala, Teluk Betung, dan Kotabumi," katanya.

Cara Belanda untuk menguasai Lampung terbukti berhasil. Bahkan, taktik tidak mengubah susunan struktural masyarakat adat yang telah ada, memberi keleluasaan bagi Belanda untuk mengelola wilayah itu.

Dengan pendekatan demikian, Belanda mampu menguasai kawasan yang membentang dari Bakauheni di ujung Pulau Sumatera hingga Liwa, Blambangan Umpu, dan Mesuji yang merupakan wilayah yang berbatasan dengan Sumatera Selatan saat ini.

Selain mengadopsi sistem lokal dalam tata pemerintahan administratif, penggunaan strategi infrastruktur yang dilakukan Belanda pun terbukti akurat. Misalnya, pembukaan wilayah-wilayah pedalaman Lampung dengan kereta api, membuat Belanda menguasai betul jalur perdagangan lada yang merupakan komoditas utama masa itu.

Jaringan rel kereta api mulai dari pelabuhan Panjang di Lampung hingga ke Kertapati, Palembang, membuat arus pengangkutan hasil bumi sekaligus kontrol terhadap rakyat dapat dilayani dengan baik

Jaringan jalan utama dan irigasi teknis masa itu dibangun untuk memberi akses yang lebih bagi Belanda untuk mengeksploitasi kekayaan alam Lampung. Bahkan, untuk menggenjot laju perkembangan hasil bumi waktu Belanda melancarkan kolonisasi di Lampung.

Itu mengulang sukses Belanda dalam pengelolaan lahan perkebunan di Deli Serdang dan Medan, Sumatera Utara. Antara tahun 1905 dan 1942 Belanda mendatangkan ribuan warga dari Jawa untuk bekerja di ladang-ladang kopi, tebu, dan persawahan.

Awalnya, Belanda mendatangkan sekitar 155 keluarga asal desa Bagelen, Kedu, Jawa Tengah. Mereka ditempatkan di kawasan Gedongtataan, Lampung Selatan.

Program itu merupakan bagian dari upaya Belanda untuk merebut simpati rakyat Indonesia lewat pendekatan politik yang dikenal dengan Politik Balas Budi yang digagas Van De Venter. Pendekatan politik itu memberi keuntungan pada Belanda karena mendapat tenaga terdidik yang murah untuk ikut mengelola perkebunan.

CARA seperti itu, dalam kajian sejarah yang dilakukan Anshori, tidak dilakukan oleh dua kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya. Mereka enggan memasuki wilayah Lampung lantaran penduduknya sedikit, berpindah, dan tersebar di dalam kawasan yang luas.

Dalam pandangan Sriwijaya atau Majapahit, terlalu mahal untuk menguasai wilayah Lampung yang amat terbuka, terutama dari serbuan laut.

Sumber: Kompas, Senin, 08 September 2003