Oleh Muswir
PROVINSI Lampung, sesungguhnya sangat berpotensi untuk meraup PAD melalui pariwisata. Namun, sayangnya masih banyak destinasi wisata yang cukup sulit dikembangkan.
Oleh karena itulah, kita memerlukan strategi yang interaktif untuk lebih menggiatkan kekuatan dunia wisata, misalnya saja destinasi yang jauh, kita harus memakai strategi diplomasi interaktif, baik melalui promosi, seperti brosur brosur yang mengembangkan wisata secara baik.
Pengembangan wisata yang interaktif dan diplomatif, maksudnya adalah adanya usaha usaha keras yang sistematis. Misalnya saja, aparatur terkait mempunyai renstra yang strategis untuk mengantisipasi kearifan lokal, hal itu tentu saja agar kearifan lokal dapat ditumbuh kembangkan secara fungsional. Sebagai contoh di Lampung Barat, yang pantainya kini masuk Pesisir Barat, dengan ombak yang sedemikian baiknya untuk berselancar, seharusnya ada interaksi antara aparatur dalam arti yang strategik.
Strategik artinya, usaha keras memadukan kearifan lokal dengan proses yang ada dalam masyarakat kita, misalnya saja banyak statemen yang mengatakan masyarakat Pesisir Barat “kurang” friendly (ramah), hal bisa saja menjadi kendala bila pihak terkait tidak mengantisipasinya dengan baik, misalnya diadakan semacam strategi pensiasatan atau lebih tepatnya diklat ringan untuk mengajak masyarakat antisipatif terhadap wisatawan.
Dalam khazanah wisata, yang menjadi problem klasik, terutama di Sumatera, khususnya di Lampung, pertama, infra struktur yang tidak mumpuni, kedua, masyarakat yang “kurang” well come, kendati tentu saja tidak semua tempat wisata di Lampung bersifat demikian.
Terutama kurang well come tadi. Barangkali untuk konteks ini, kita harus menjangkaunya melalui diplomasi kebudayaan, dalam arti masyarakat setempat harus menumbuh kembangkan kulturnya melalui pelatihan pelatihan, sehingga masyarakat bisa sadar diri bahwa tempat daerah wisata, sehingga mereka dapat merubah diri menjadi lebih simpati terhadap wisatawan, hal ini memang tidak mudah, di Singapura saja merubah masyarakat untuk menggiatkan destinasi wisatanya perlu pendidikan khusus tidak kurang dari 7 tahun.
Dan, yang sekarang menyangkut infra struktur, menurut hemat penulis hal ini memang benar benar harus disikapi secara komprehensif, karena infra struktur bukan menyangkut perbaikan sarana jalan semata, tetapi infra struktur menyangkut hal sangat luas, transportation (transportasi), telecomunication (telekomunikasi), Trade (perdagangan) dan Tourism (wisata) itu sendiri. Bahkan, untuk serius mengurus parawisata dalam konteks PAD, kita juga harus memahami betul enviroment (lingkungan) dan energy (enerji dan sumber daya alam lainnya).
Apabila itu semua kita pahami dengan baik, maka proses pengembangan PAD melalui prospek tumbuh kembangnya masyarakat untuk mendapatkan destinasi strategis akan terbangun dan berkembang secara baik, tentu saja hal ini harus melibatkan seluruh unsur terkait, terlebih lagi di era otonomi ini, hal hal diatas dapat dilakukan dengan bottom up, bukan lagi tup down, asalkan saja satu sama lain saling komplementer (saling isi) satu dan yang lainnya.
Yang penulis maksud dengan saling komplementer atau saling isi, adalah keterkaitan elemen infra struktur yang konstruktif. Sebagai contoh perbaikan jalan raya untuk transportasi menjangkau destinasi wisata, juga harus mempertimbangkan enviroment (lingkungan) setempat, sehingga lingkungan yang menyimpan kearifan lokal dapat menjadi aset pertumbuhan masyarakat. Harmonisasi ini mempunyai nilai tambah pula bila didalam memperbaiki transportasi kearifan lokal mempunyai potensi trade (perdagangan).
Katakanlah trade (perdagangan) disini bersifat ekonomi kreatif seperti kripik pisang, kuliner khas masyarakat setempat, atau yang lainnya, ini sangat relevan bila ada sinergi transportasi dengan lingkungan dan mengembangkan wisata kuliner, dimana pada gilirannya destinasi wisata menjadi tempat yang strategis bagi pengunjung wisatawan, maupun ekonomi kreatif yang nota bene dikoordinasikan oleh pemerintah. Nah, bukankah disini PAD akan lebih baik lagi.
Lebih jauh lagi, bila dunia pariwisata kita percayai, bahwa dunia yang tidak pernah surut dalam konteks resesi ekonomi, terutama bila ditinjau dari sisi wisata alam, dan jasa, maka peningkatan PAD Lampung juga dapat bersinergi secara strategis bila kita semua menyadari, bahwa betapa pentingnya penggalian SDA (Sumber Daya Alam) atau enerji, sebagaimana yang saya katakan. Untuk persoalan yang satu ini, kita memerlukan regulasi yang simpel dan tidak berbelit belit, sehingga bila ada sumber enerji alam, selain dikelola untuk pemasukan PAD, juga dapat ditumbuh kembang untuk wisata.
Kita dapat mengambil contoh di era Zulkifli Hasan sebagai Menhut ketika itu, adalah era yang terbanyak memberi izin untuk geotermal, dimana bila di era MS Kakban hanya 2 izin di era Menhut H.Zulkifli Hasan tidak kurang dari 30 perizinan, dan hal ini dapat membuka peluang bagi penataan wisata, teristimewa kelistrikan dan telekomunikasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki unsur unsur strategis bagi kebutuhan rakyat di bidang energi dan telekomunikasi.
Akhirnya, penulis sampai pada kesimpulan sederhana, bahwa peningkatan PAD sesungguhnya tidak hanya bersifat konservatif saja, seperti pajak, namun lebih jauh lagi akan lebih terkoordinasi dan sekaligus menggembirakan serta menumbuhkan aset rakyat apabila kita serius membangun pariwisata, dimana dengan pariwisata seluruh potensi dapat terbangun tanpa harus membebani rakyat seperti pajak, tentu saja asalkan kita konsisten terhadap beberapa aspek yang saya kemukakan di atas, Insya Allah PAD kita akan meningkat pesat.
Muswir, Anggota Komisi III DPRD Lampung Fraksi PAN
Sumber: Fajar Sumatera, Rabu, 5 Agustus 2015
PROVINSI Lampung, sesungguhnya sangat berpotensi untuk meraup PAD melalui pariwisata. Namun, sayangnya masih banyak destinasi wisata yang cukup sulit dikembangkan.
Oleh karena itulah, kita memerlukan strategi yang interaktif untuk lebih menggiatkan kekuatan dunia wisata, misalnya saja destinasi yang jauh, kita harus memakai strategi diplomasi interaktif, baik melalui promosi, seperti brosur brosur yang mengembangkan wisata secara baik.
Pengembangan wisata yang interaktif dan diplomatif, maksudnya adalah adanya usaha usaha keras yang sistematis. Misalnya saja, aparatur terkait mempunyai renstra yang strategis untuk mengantisipasi kearifan lokal, hal itu tentu saja agar kearifan lokal dapat ditumbuh kembangkan secara fungsional. Sebagai contoh di Lampung Barat, yang pantainya kini masuk Pesisir Barat, dengan ombak yang sedemikian baiknya untuk berselancar, seharusnya ada interaksi antara aparatur dalam arti yang strategik.
Strategik artinya, usaha keras memadukan kearifan lokal dengan proses yang ada dalam masyarakat kita, misalnya saja banyak statemen yang mengatakan masyarakat Pesisir Barat “kurang” friendly (ramah), hal bisa saja menjadi kendala bila pihak terkait tidak mengantisipasinya dengan baik, misalnya diadakan semacam strategi pensiasatan atau lebih tepatnya diklat ringan untuk mengajak masyarakat antisipatif terhadap wisatawan.
Dalam khazanah wisata, yang menjadi problem klasik, terutama di Sumatera, khususnya di Lampung, pertama, infra struktur yang tidak mumpuni, kedua, masyarakat yang “kurang” well come, kendati tentu saja tidak semua tempat wisata di Lampung bersifat demikian.
Terutama kurang well come tadi. Barangkali untuk konteks ini, kita harus menjangkaunya melalui diplomasi kebudayaan, dalam arti masyarakat setempat harus menumbuh kembangkan kulturnya melalui pelatihan pelatihan, sehingga masyarakat bisa sadar diri bahwa tempat daerah wisata, sehingga mereka dapat merubah diri menjadi lebih simpati terhadap wisatawan, hal ini memang tidak mudah, di Singapura saja merubah masyarakat untuk menggiatkan destinasi wisatanya perlu pendidikan khusus tidak kurang dari 7 tahun.
Dan, yang sekarang menyangkut infra struktur, menurut hemat penulis hal ini memang benar benar harus disikapi secara komprehensif, karena infra struktur bukan menyangkut perbaikan sarana jalan semata, tetapi infra struktur menyangkut hal sangat luas, transportation (transportasi), telecomunication (telekomunikasi), Trade (perdagangan) dan Tourism (wisata) itu sendiri. Bahkan, untuk serius mengurus parawisata dalam konteks PAD, kita juga harus memahami betul enviroment (lingkungan) dan energy (enerji dan sumber daya alam lainnya).
Apabila itu semua kita pahami dengan baik, maka proses pengembangan PAD melalui prospek tumbuh kembangnya masyarakat untuk mendapatkan destinasi strategis akan terbangun dan berkembang secara baik, tentu saja hal ini harus melibatkan seluruh unsur terkait, terlebih lagi di era otonomi ini, hal hal diatas dapat dilakukan dengan bottom up, bukan lagi tup down, asalkan saja satu sama lain saling komplementer (saling isi) satu dan yang lainnya.
Yang penulis maksud dengan saling komplementer atau saling isi, adalah keterkaitan elemen infra struktur yang konstruktif. Sebagai contoh perbaikan jalan raya untuk transportasi menjangkau destinasi wisata, juga harus mempertimbangkan enviroment (lingkungan) setempat, sehingga lingkungan yang menyimpan kearifan lokal dapat menjadi aset pertumbuhan masyarakat. Harmonisasi ini mempunyai nilai tambah pula bila didalam memperbaiki transportasi kearifan lokal mempunyai potensi trade (perdagangan).
Katakanlah trade (perdagangan) disini bersifat ekonomi kreatif seperti kripik pisang, kuliner khas masyarakat setempat, atau yang lainnya, ini sangat relevan bila ada sinergi transportasi dengan lingkungan dan mengembangkan wisata kuliner, dimana pada gilirannya destinasi wisata menjadi tempat yang strategis bagi pengunjung wisatawan, maupun ekonomi kreatif yang nota bene dikoordinasikan oleh pemerintah. Nah, bukankah disini PAD akan lebih baik lagi.
Lebih jauh lagi, bila dunia pariwisata kita percayai, bahwa dunia yang tidak pernah surut dalam konteks resesi ekonomi, terutama bila ditinjau dari sisi wisata alam, dan jasa, maka peningkatan PAD Lampung juga dapat bersinergi secara strategis bila kita semua menyadari, bahwa betapa pentingnya penggalian SDA (Sumber Daya Alam) atau enerji, sebagaimana yang saya katakan. Untuk persoalan yang satu ini, kita memerlukan regulasi yang simpel dan tidak berbelit belit, sehingga bila ada sumber enerji alam, selain dikelola untuk pemasukan PAD, juga dapat ditumbuh kembang untuk wisata.
Kita dapat mengambil contoh di era Zulkifli Hasan sebagai Menhut ketika itu, adalah era yang terbanyak memberi izin untuk geotermal, dimana bila di era MS Kakban hanya 2 izin di era Menhut H.Zulkifli Hasan tidak kurang dari 30 perizinan, dan hal ini dapat membuka peluang bagi penataan wisata, teristimewa kelistrikan dan telekomunikasi, yang pada gilirannya dapat memperbaiki unsur unsur strategis bagi kebutuhan rakyat di bidang energi dan telekomunikasi.
Akhirnya, penulis sampai pada kesimpulan sederhana, bahwa peningkatan PAD sesungguhnya tidak hanya bersifat konservatif saja, seperti pajak, namun lebih jauh lagi akan lebih terkoordinasi dan sekaligus menggembirakan serta menumbuhkan aset rakyat apabila kita serius membangun pariwisata, dimana dengan pariwisata seluruh potensi dapat terbangun tanpa harus membebani rakyat seperti pajak, tentu saja asalkan kita konsisten terhadap beberapa aspek yang saya kemukakan di atas, Insya Allah PAD kita akan meningkat pesat.
Muswir, Anggota Komisi III DPRD Lampung Fraksi PAN
Sumber: Fajar Sumatera, Rabu, 5 Agustus 2015
No comments:
Post a Comment