PENGANTAR
MEMPERINGATI Hari Pendidikan Nasional, Lampung Post bekerja sama dengan Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung menggelar diskusi tentang Refleksi Pembangunan Pendidikan dan Masa Depan Indonesia di kantor redaksi harian ini, Rabu (2-5).
Diskusi menghadirkan pembicara Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sutopo Ghani Nugroho, SekretaRis Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung Imam Santoso, Dekan FKIP Unila Bujang Rahman, Kabid PTK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Ria Andri, Ketua Ismapi Sumadi, Ketua FMGI Lampung Aswandi Bharawi, Sekretris FMGI Lampung Hadi Aspirin, Pembantu Dekan FKIP Unila M. Toha B.S. Jaya.
Kemudian, Warsita dan Sabli dari LPMP, Ivan Bonang dari Komunitas Dongeng Dakocan, Pontjo Sudarmono dari FMGI Bandar Lampung, Sunarjo dari FMGI Lampung Tengah, Sarwanto dari MGMP Lampung, dan dimoderatori oleh Wakil Pemimpin Umum Lampung Post Djadjat Sudradjat. Berikut hasil diskusi yang dihimpun wartawan Lampung Post Abdul Gafur dan Delima Natalia Napitupulu. Redaksi
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Situasi pendidikan di Tanah Air semakin centang perenang. Keadaan tersebut harus segera diakhiri dengan menanamkan kembali nilai-nilai kejujuran.
Demikian saripati diskusi memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung bekerja sama dengan Lampung Post di kantor redaksi harian ini, Rabu (2-5).
Diskusi bertema Refleksi pembangunan pendidikan dan masa depan Indonesia itu dimoderatori Wakil Pemimpin Umum Lampung Post Djadjat Sudradjat dan dihadiri segenap pemangku kepentingan dunia pendidikan di Lampung.
Ketua Dewan Pendidikan Lampung Sutopo Ghani Nugroho memaparkan selama 25 tahun terakhir pendidikan telah gagal menjaga nilai luhur dan karakter bangsa. Pendidikan kita berjalan semakin jauh dari harapan semula. "Persoalan semakin kompleks karena nilai luhur dan karater bangsa semakin ditinggalkan. Karena itulah, kita perlu mengembalikan roh pendidikan pada pembentukan karakter, terutama kejujuran," kata Sutopo.
Sutopo menjelaskan keterpurukan dunia pendidikan tidak bisa lepas dari peranan guru sebagai aktor utama dan ujung tombak pendidikan. "Kondisi guru saat ini tidak jauh lebih baik dari guru pada masa awal kemerdekaan," ujarnya.
Kinerja Guru
Dekan FKIP Universitas Lampung Bujang Rahman menambahkan persoalan kinerja guru tidak berdiri sendiri dan bukan variabel tunggal. Ada banyak variabel lain yang memengaruhi dan salah satunya adalah pemerintah. "Kinerja guru berkaitan erat dengan persoalan lain, padahal yang paling memahami pendidikan bukan pemerintah, tetapi guru," ujarnya.
Bujang mengusulkan agar pemerintah dan semua elemen bangsa benar-benar menjadikan pendidikan sebagai core business. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah saat ini belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan utama sektor pendidikan.
Ia mencontohkan anggaran pendidikan minimal 20% yang diatur dalam konstitusi sama sekali tidak berdasar. "Tidak ada dasar yang jelas kenapa harus 20%, kenapa tidak 15%, 25%, atau 35%?" ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Ria Andari mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi persoalan pendidikan. "Saya tantang Bapak-bapak untuk membuat program bersama mengatasi persoalan ini," kata dia.
Ria mengatakan tidak akan ada solusi terbaik jika setiap lembaga, baik pemerintah, LSM, hingga Dewan Pendidikan, bergerak sendiri-sendiri. "Jika perlu semuanya membantu kami dan mengawal kami dalam hearing di DPRD agar program yang kita susun disetujui," kata Ria. (MG1/MG4/SAG/IDO/U-2)
Sumber: Lampung Post, Kamis, 03 Mai 2012 2
MEMPERINGATI Hari Pendidikan Nasional, Lampung Post bekerja sama dengan Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung menggelar diskusi tentang Refleksi Pembangunan Pendidikan dan Masa Depan Indonesia di kantor redaksi harian ini, Rabu (2-5).
Diskusi menghadirkan pembicara Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sutopo Ghani Nugroho, SekretaRis Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung Imam Santoso, Dekan FKIP Unila Bujang Rahman, Kabid PTK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Ria Andri, Ketua Ismapi Sumadi, Ketua FMGI Lampung Aswandi Bharawi, Sekretris FMGI Lampung Hadi Aspirin, Pembantu Dekan FKIP Unila M. Toha B.S. Jaya.
Kemudian, Warsita dan Sabli dari LPMP, Ivan Bonang dari Komunitas Dongeng Dakocan, Pontjo Sudarmono dari FMGI Bandar Lampung, Sunarjo dari FMGI Lampung Tengah, Sarwanto dari MGMP Lampung, dan dimoderatori oleh Wakil Pemimpin Umum Lampung Post Djadjat Sudradjat. Berikut hasil diskusi yang dihimpun wartawan Lampung Post Abdul Gafur dan Delima Natalia Napitupulu. Redaksi
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Situasi pendidikan di Tanah Air semakin centang perenang. Keadaan tersebut harus segera diakhiri dengan menanamkan kembali nilai-nilai kejujuran.
Demikian saripati diskusi memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Lampung bekerja sama dengan Lampung Post di kantor redaksi harian ini, Rabu (2-5).
Diskusi bertema Refleksi pembangunan pendidikan dan masa depan Indonesia itu dimoderatori Wakil Pemimpin Umum Lampung Post Djadjat Sudradjat dan dihadiri segenap pemangku kepentingan dunia pendidikan di Lampung.
Ketua Dewan Pendidikan Lampung Sutopo Ghani Nugroho memaparkan selama 25 tahun terakhir pendidikan telah gagal menjaga nilai luhur dan karakter bangsa. Pendidikan kita berjalan semakin jauh dari harapan semula. "Persoalan semakin kompleks karena nilai luhur dan karater bangsa semakin ditinggalkan. Karena itulah, kita perlu mengembalikan roh pendidikan pada pembentukan karakter, terutama kejujuran," kata Sutopo.
Sutopo menjelaskan keterpurukan dunia pendidikan tidak bisa lepas dari peranan guru sebagai aktor utama dan ujung tombak pendidikan. "Kondisi guru saat ini tidak jauh lebih baik dari guru pada masa awal kemerdekaan," ujarnya.
Kinerja Guru
Dekan FKIP Universitas Lampung Bujang Rahman menambahkan persoalan kinerja guru tidak berdiri sendiri dan bukan variabel tunggal. Ada banyak variabel lain yang memengaruhi dan salah satunya adalah pemerintah. "Kinerja guru berkaitan erat dengan persoalan lain, padahal yang paling memahami pendidikan bukan pemerintah, tetapi guru," ujarnya.
Bujang mengusulkan agar pemerintah dan semua elemen bangsa benar-benar menjadikan pendidikan sebagai core business. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah saat ini belum berpihak sepenuhnya pada kepentingan utama sektor pendidikan.
Ia mencontohkan anggaran pendidikan minimal 20% yang diatur dalam konstitusi sama sekali tidak berdasar. "Tidak ada dasar yang jelas kenapa harus 20%, kenapa tidak 15%, 25%, atau 35%?" ujarnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Ria Andari mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi persoalan pendidikan. "Saya tantang Bapak-bapak untuk membuat program bersama mengatasi persoalan ini," kata dia.
Ria mengatakan tidak akan ada solusi terbaik jika setiap lembaga, baik pemerintah, LSM, hingga Dewan Pendidikan, bergerak sendiri-sendiri. "Jika perlu semuanya membantu kami dan mengawal kami dalam hearing di DPRD agar program yang kita susun disetujui," kata Ria. (MG1/MG4/SAG/IDO/U-2)
Sumber: Lampung Post, Kamis, 03 Mai 2012 2
No comments:
Post a Comment