SEJAK runtuhnya rezim Orde Baru, keran kebebasan bagi masyarakat kian dibuka lebar. Masing-maisng individu bebas mengeluarkan pendapat, membentuk wadah organisasi, bahkan partai politik pun makin berkembang banyak.
Sejak itulah organisasi-organisasi yang mengatasnamakan adat dan budaya di nusantara menjamur. Hal itu pun terjadi di Lampung, mulai dari Forum Komunikasi Masyarakat Adat Lampung (Fokmal), Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma), Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB), Keluarga Besar Batanghari Sembilan (KBBS), Paguyuban Jawa Barat (Pajar), Kekerabatan Marga Batak (Kerabat), dan lainnya.
Namun, sejak satu dekade terakhir, organisasi yang bertujuan menghimpun warga dengan kedekatan daerah asal, etnis, bahkan aliran darah itu justru mulai berbelok arah. Mereka mulai terkontaminasi dunia politik, yang berujung pada perpecahan dalam organisasi itu.
Saat tahun politik seperti sekarang, politikus makin berani membelai untuk mengambil pengaruh para organisasi primordial itu. Sebab, mereka memandang organisasi yang mengatasnamakan kekerabatan, adat, dan budaya itu banyak dan jelas basis massanya. Namun, mereka lupa, sikap mereka itu justru akan memecah belah kekerabatan di antara anggota organisasi itu.
Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan sudah selayaknya organisasi yang berbasis adat dan budaya serta kekerabatan etnis tidak mengikuti politik praktis. Justru organisasi itu, salah satunya Majelis Pertimbangan Adat Lampung (MPAL), harus bisa membantu pemerintah mencegah konflik sosial.
"Saya berharap pengurus MPAL, baik Sai Batin maupun Pepadun, dapat memberikan kontribusi mencegah dan menyelesaikan konflik sosial," kata Sjachroedin. (U1)
Sumber: Lampung Post, Rabu, 16 Oktober 2013
Sejak itulah organisasi-organisasi yang mengatasnamakan adat dan budaya di nusantara menjamur. Hal itu pun terjadi di Lampung, mulai dari Forum Komunikasi Masyarakat Adat Lampung (Fokmal), Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma), Keluarga Besar Sumatera Barat (KBSB), Keluarga Besar Batanghari Sembilan (KBBS), Paguyuban Jawa Barat (Pajar), Kekerabatan Marga Batak (Kerabat), dan lainnya.
Namun, sejak satu dekade terakhir, organisasi yang bertujuan menghimpun warga dengan kedekatan daerah asal, etnis, bahkan aliran darah itu justru mulai berbelok arah. Mereka mulai terkontaminasi dunia politik, yang berujung pada perpecahan dalam organisasi itu.
Saat tahun politik seperti sekarang, politikus makin berani membelai untuk mengambil pengaruh para organisasi primordial itu. Sebab, mereka memandang organisasi yang mengatasnamakan kekerabatan, adat, dan budaya itu banyak dan jelas basis massanya. Namun, mereka lupa, sikap mereka itu justru akan memecah belah kekerabatan di antara anggota organisasi itu.
Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan sudah selayaknya organisasi yang berbasis adat dan budaya serta kekerabatan etnis tidak mengikuti politik praktis. Justru organisasi itu, salah satunya Majelis Pertimbangan Adat Lampung (MPAL), harus bisa membantu pemerintah mencegah konflik sosial.
"Saya berharap pengurus MPAL, baik Sai Batin maupun Pepadun, dapat memberikan kontribusi mencegah dan menyelesaikan konflik sosial," kata Sjachroedin. (U1)
Sumber: Lampung Post, Rabu, 16 Oktober 2013
thanks ya infonya !!!
ReplyDeletewww.bisnistiket.co.id